Jalan Jebol Tegenungan Nihil Perbaikan
Pemkab Gianyar telah merampungkan pembebasan lahan seluas 2.818 meter persegi dengan nilai DPA Rp 6,9 miliar.
GIANYAR, NusaBali
Jalan alternatif Tegenungan, Desa Kemenuh – Desa/Kecamatan Sukawati, Gianyar yang jebol dipastikan tidak akan diperbaiki. Karena biaya perbaikan diprediksi jauh lebih besar daripada membuka jalan baru. Lokasi jalan baru persis di atas jalan jebol yang nantinya akan tembus di selatan jembatan penghubung.
Dengan demikian, jalan jebol akan ditutup permanen. Sekretaris Daerah Pemkab Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya ketika ditemui Senin (13/1) mengaku akan segera dilakukan pembuatan badan jalan baru. Pembukaan jalan baru sudah memasuki tahap pembebasan lahan. Jalan baru nantinya akan memiliki panjang sekitar 150 meter. Guna memuluskan itu, Pemkab Gianyar telah merampungkan pembebasan lahan seluas 2.818 meter persegi dengan nilai yang dipasang dalam DPA Rp 6,9 miliar. Namun setelah negosiasi menjadi Rp 6,7 miliar.
Sekda Gianyar menerangkan jalan jebol sempat kembali longsor. Pemerintah pun sudah melakukan perbaikan dengan membangun senderan, namun beberapa longsor kembali terjadi pada tebing dengan kedalaman puluhan meter itu. "Sekarang dangan kondisi seperti itu tidak mungkin kita perbaiki lagi, disamping biayanya cukup tinggi," katanya.
Melihat kondisi itu, kata Sekda Wisnu Wijaya, Bupati Gianyar Made Mahayastra akhirnya memerintahkan untuk menyiapkan jalan baru sebagai alternatif. Dikatakan, jalan alternatif tersebut tetap akan melintasi jembatan antara Desa Sukawati - Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh. "Jalan alternatif tetap melintasi jalur jembatan tegenungan itu, kami sudah ada pembebasan lahan, bahkan sudah dibayar, tinggal membangun jalan," katanya.
Terkait pengerjaan pembangunan jalan alternatif, Sekda Gianyar meminta masyarakat untuk bersabar. Dijelaskan membangun jalan baru diatas lahan bekas sawah itu akan membutuhkan waktu untuk pemadatan tanah. "Masyarakat tolong bersabar, karena membangun jalan dengan tanah bekas sawah, itu perlu proses agar tanah tidak labil. Tahun ini mungkin akan dibentuk badan jalan saja dulu, kita pastikan batas batasnya," katanya.
Sekda Wisnu Wijaya mengatakan pihaknya bisa saja bergerak cepat membuat jalan. Namun bila terburu-buru dikhawatirkan konstruksi jalan justru tidak bagus. "Bisa saja tahun ini (membuat jalan-red) kalau mau kerjanya asal-asalan, tetapi kita tidak ngin seperti itu, jadi biar secara alamiah dulu jalan itu memadat," ucapnya.
Sementara terkait banyaknya masyarakat yang tetap melewati jalan jebol, Sekda Gianyar menegaskan pemerintah sudah memasang plang dilarang memasuki jalan tersebut. Didekat jalan jebol juga sudah ditaruh sejumlah drum hitam. "Kita sudah menaruh rambu larangan, sekarang kembali ke individu, sekarang masyarakatnya kenapa melanggar aturan," ujarnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gusti Ngurah Suwastika menambahkan terkait pembebasan lahan sudah dirampungkan sejak akhir 2019. Dikatakan, ada tiga pemilik lahan yang dilakukan pembebasan. "Ketiga pemilik lahan sudah setuju, jadi pembebasan lahan sudah rampung," katanya.
Dikatakan lahan yang dibebaskan seluas 2.818 meter persegi dengan nilai yang dipasang dalam DPA Rp 6,9 miliar. Namun setelah negosiasi menjadi Rp 6,7 Miliar. "Jadi Rp 6,7 miliar itu pun sudah terbayarkan ke pemilik lahan, jadi terkait pembebasan lahan sudah tidak ada masalah lagi," imbuhnya.*nvi
Dengan demikian, jalan jebol akan ditutup permanen. Sekretaris Daerah Pemkab Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya ketika ditemui Senin (13/1) mengaku akan segera dilakukan pembuatan badan jalan baru. Pembukaan jalan baru sudah memasuki tahap pembebasan lahan. Jalan baru nantinya akan memiliki panjang sekitar 150 meter. Guna memuluskan itu, Pemkab Gianyar telah merampungkan pembebasan lahan seluas 2.818 meter persegi dengan nilai yang dipasang dalam DPA Rp 6,9 miliar. Namun setelah negosiasi menjadi Rp 6,7 miliar.
Sekda Gianyar menerangkan jalan jebol sempat kembali longsor. Pemerintah pun sudah melakukan perbaikan dengan membangun senderan, namun beberapa longsor kembali terjadi pada tebing dengan kedalaman puluhan meter itu. "Sekarang dangan kondisi seperti itu tidak mungkin kita perbaiki lagi, disamping biayanya cukup tinggi," katanya.
Melihat kondisi itu, kata Sekda Wisnu Wijaya, Bupati Gianyar Made Mahayastra akhirnya memerintahkan untuk menyiapkan jalan baru sebagai alternatif. Dikatakan, jalan alternatif tersebut tetap akan melintasi jembatan antara Desa Sukawati - Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh. "Jalan alternatif tetap melintasi jalur jembatan tegenungan itu, kami sudah ada pembebasan lahan, bahkan sudah dibayar, tinggal membangun jalan," katanya.
Terkait pengerjaan pembangunan jalan alternatif, Sekda Gianyar meminta masyarakat untuk bersabar. Dijelaskan membangun jalan baru diatas lahan bekas sawah itu akan membutuhkan waktu untuk pemadatan tanah. "Masyarakat tolong bersabar, karena membangun jalan dengan tanah bekas sawah, itu perlu proses agar tanah tidak labil. Tahun ini mungkin akan dibentuk badan jalan saja dulu, kita pastikan batas batasnya," katanya.
Sekda Wisnu Wijaya mengatakan pihaknya bisa saja bergerak cepat membuat jalan. Namun bila terburu-buru dikhawatirkan konstruksi jalan justru tidak bagus. "Bisa saja tahun ini (membuat jalan-red) kalau mau kerjanya asal-asalan, tetapi kita tidak ngin seperti itu, jadi biar secara alamiah dulu jalan itu memadat," ucapnya.
Sementara terkait banyaknya masyarakat yang tetap melewati jalan jebol, Sekda Gianyar menegaskan pemerintah sudah memasang plang dilarang memasuki jalan tersebut. Didekat jalan jebol juga sudah ditaruh sejumlah drum hitam. "Kita sudah menaruh rambu larangan, sekarang kembali ke individu, sekarang masyarakatnya kenapa melanggar aturan," ujarnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Gusti Ngurah Suwastika menambahkan terkait pembebasan lahan sudah dirampungkan sejak akhir 2019. Dikatakan, ada tiga pemilik lahan yang dilakukan pembebasan. "Ketiga pemilik lahan sudah setuju, jadi pembebasan lahan sudah rampung," katanya.
Dikatakan lahan yang dibebaskan seluas 2.818 meter persegi dengan nilai yang dipasang dalam DPA Rp 6,9 miliar. Namun setelah negosiasi menjadi Rp 6,7 Miliar. "Jadi Rp 6,7 miliar itu pun sudah terbayarkan ke pemilik lahan, jadi terkait pembebasan lahan sudah tidak ada masalah lagi," imbuhnya.*nvi
Komentar