Warga Sumba Rekam e-KTP di Bali
Pejabat SBD Langsung Hadir Pantau Perekaman
Ini juga untuk merespons keluhan banyaknya warga Sumba Barat Daya (SBD) yang terlibat kasus kriminal di Bali dan tidak memiliki identitas seperti e-KTP.
DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) bagi warganya yang merantau di Bali. Pada Senin (13/1) kemarin, sebanyak 1.000 lebih warga SBD mendaftarkan diri untuk melakukan perekaman yang digelar di Aula Gedung Gereja KGBI Kreneng, Jalan Jempiring Nomor 21, Desa Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara.
Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama 3 hari, 13-15 Januari 2020 ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati SBD, Marthen Christian Taka bersama Wakil Ketua I DPRD SBD, Haji Samsi Pua Golo, Wakil Ketua II, Maxsimilianus Kaka, dan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SBD, Agustinus Pandak.
Dikonfirmasi di sela kegiatan perekama e-KTP, kemarin sore, Wabup SBD Marthen Christian mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan di Bali didasari atas dua hal. Pertama, untuk melaksanakan program pendataan penduduk oleh pemerintah. Hal ini merupakan salah satu program kerja 100 hari pertama sejak dirinya bersama Bupati Kornelius Kodi Mete dilantik pada 8 September 2019.
Kedua, program ini menyasar sampai ke Bali untuk merespons keluhan banyaknya warga SBD terlibat kasus kriminal di Pulau Dewata dan tidak memiliki identitas seperti e-KTP. Pemilihan Bali sebagai tempat dilakukannya perekaman e-KTP ini karena dari pendataan penduduk SBD lebih banyak merantau ke Bali. Bahkan kegiatan seperti ini direncanakan untuk kembali dianggarkan tahun depan.
Dia menyebut banyaknya warga SBD di Bali tak memiliki e-KTP dipicu oleh beberapa hal. Misalnya masalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Ini kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Sesungguhnya, kata dia, pemerintah sudah berupaya proaktif untuk melakukan perbaikan-perbaikan. "Pelayanan perekaman e-KTP di SBD terhambat karena masalah jaringan internet. Jaringan Telkomsel sering mengalami gangguan. Apalagi jaringan yang digunakan untuk merekam KTP ini adalah jaringan khusus. Kami hadir di sini hari ini karena kami tak mau menjadikan hambatan itu sebagai alasan untuk tidak melayani rakyat," tutur Wabup Marthen.
Lebih lanjut dia mengatakan, masyarakat SBD datang ke Bali dipengaruhi oleh tiga motif, yakni menuntut ilmu dan pengetahun (kuliah), mencari pekerjaan, dan 'pelarian' dari pelaku kasus kriminal. Dia menduga oknum yang melakukan tindakan kriminal di Bali ini adalah oknum yang memiliki catatan kriminal di SBD. "Saya berharap agar penduduk SBD yang berkelakuan baik bisa memberikan hal yang baik. Sehingga diharapkan para oknum yang berulah itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak dapat diterima oleh aturan atau siapapun. Apalagi Bali ini adat dan budayanya luar biasa. Jangan sampai itu tercoreng," tegasnya.
Sementara Plt Kadisdukcapil SBD, Agustinus Pandak mengungkapkan, target awalnya adalah melakukan perekaman e-KTP untuk 500 orang. Ternyata setelah tiba di Bali yang sudah terdaftar sebanyak 1.000 lebih warga SBD. Dia menyebut, berdasarkan catatan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, warga SBD yang merantau ke Bali sekitar 3.100 orang. Namun, faktanya warga SBD di Bali sebanyak 7.500 lebih. "Ribuan warga ini datang ke Bali melalu jalur darat, laut, dan udara. Kami akui ada kelemahan dalam pengawasan. Sebanyak 7.500 warga yang ada di Bali itu saya terima datanya dari paguyuban SBD. Dari jumlah tersebut sekitar 3.500 yang masuk paguyuban," tuturnya.
Ketua Paguyuban SBD, Gidion Ndapatady mengungkapakan kegiatan perekaman e-KTP ini digelar karena banyak sekali warga SBD di Bali tak memiliki identitas termasuk e-KTP. Melihat hal itu pihaknya melakukan pendekatan dengan pimpinan DPRD SBD. Melalui wakil rakyat tersebut dibicarakan kepada bupati sehingga perekaman e-KTP dapat digelar di Bali. "Kegiatan perekaman e-KTP sudah dibicarakan oleh pimpinan DPRD SBD kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali. Kami berharap dengan langkah ini kami bisa menertibkan warga kami. Apa yang terjadi selama ini adalah ulah dari segelintir orang,” katanya.
Kegiatan perekaman e-KTP yang digelar oleh Pemkab SBD ini disambut baik oleh Ketua Paguyuban Flobamora Bali, Yosep Yulius Diaz. Menurutnya, pencarian solusi terhadap seringnya warga SBD terlibat kasus di Bali sudah dibicarakan dengan Satpol PP Provinsi Bali. Lalu pembicaraan itu dibicarakan juga ke Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT). “Akhirnya hari ini salah satu upaya penertiban penduduk dari SBD ini dilakukan langsung oleh pak Wakil Bupati. Saya menilai ini sebagai bentuk perhatian yang luar biasa. Kami sebagai pengurus inti Flobamora sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin,” katanya. *pol
Kegiatan yang direncanakan berlangsung selama 3 hari, 13-15 Januari 2020 ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati SBD, Marthen Christian Taka bersama Wakil Ketua I DPRD SBD, Haji Samsi Pua Golo, Wakil Ketua II, Maxsimilianus Kaka, dan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil SBD, Agustinus Pandak.
Dikonfirmasi di sela kegiatan perekama e-KTP, kemarin sore, Wabup SBD Marthen Christian mengungkapkan kegiatan ini dilaksanakan di Bali didasari atas dua hal. Pertama, untuk melaksanakan program pendataan penduduk oleh pemerintah. Hal ini merupakan salah satu program kerja 100 hari pertama sejak dirinya bersama Bupati Kornelius Kodi Mete dilantik pada 8 September 2019.
Kedua, program ini menyasar sampai ke Bali untuk merespons keluhan banyaknya warga SBD terlibat kasus kriminal di Pulau Dewata dan tidak memiliki identitas seperti e-KTP. Pemilihan Bali sebagai tempat dilakukannya perekaman e-KTP ini karena dari pendataan penduduk SBD lebih banyak merantau ke Bali. Bahkan kegiatan seperti ini direncanakan untuk kembali dianggarkan tahun depan.
Dia menyebut banyaknya warga SBD di Bali tak memiliki e-KTP dipicu oleh beberapa hal. Misalnya masalah kesadaran masyarakat itu sendiri. Ini kaitannya dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Sesungguhnya, kata dia, pemerintah sudah berupaya proaktif untuk melakukan perbaikan-perbaikan. "Pelayanan perekaman e-KTP di SBD terhambat karena masalah jaringan internet. Jaringan Telkomsel sering mengalami gangguan. Apalagi jaringan yang digunakan untuk merekam KTP ini adalah jaringan khusus. Kami hadir di sini hari ini karena kami tak mau menjadikan hambatan itu sebagai alasan untuk tidak melayani rakyat," tutur Wabup Marthen.
Lebih lanjut dia mengatakan, masyarakat SBD datang ke Bali dipengaruhi oleh tiga motif, yakni menuntut ilmu dan pengetahun (kuliah), mencari pekerjaan, dan 'pelarian' dari pelaku kasus kriminal. Dia menduga oknum yang melakukan tindakan kriminal di Bali ini adalah oknum yang memiliki catatan kriminal di SBD. "Saya berharap agar penduduk SBD yang berkelakuan baik bisa memberikan hal yang baik. Sehingga diharapkan para oknum yang berulah itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan tidak dapat diterima oleh aturan atau siapapun. Apalagi Bali ini adat dan budayanya luar biasa. Jangan sampai itu tercoreng," tegasnya.
Sementara Plt Kadisdukcapil SBD, Agustinus Pandak mengungkapkan, target awalnya adalah melakukan perekaman e-KTP untuk 500 orang. Ternyata setelah tiba di Bali yang sudah terdaftar sebanyak 1.000 lebih warga SBD. Dia menyebut, berdasarkan catatan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, warga SBD yang merantau ke Bali sekitar 3.100 orang. Namun, faktanya warga SBD di Bali sebanyak 7.500 lebih. "Ribuan warga ini datang ke Bali melalu jalur darat, laut, dan udara. Kami akui ada kelemahan dalam pengawasan. Sebanyak 7.500 warga yang ada di Bali itu saya terima datanya dari paguyuban SBD. Dari jumlah tersebut sekitar 3.500 yang masuk paguyuban," tuturnya.
Ketua Paguyuban SBD, Gidion Ndapatady mengungkapakan kegiatan perekaman e-KTP ini digelar karena banyak sekali warga SBD di Bali tak memiliki identitas termasuk e-KTP. Melihat hal itu pihaknya melakukan pendekatan dengan pimpinan DPRD SBD. Melalui wakil rakyat tersebut dibicarakan kepada bupati sehingga perekaman e-KTP dapat digelar di Bali. "Kegiatan perekaman e-KTP sudah dibicarakan oleh pimpinan DPRD SBD kepada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali. Kami berharap dengan langkah ini kami bisa menertibkan warga kami. Apa yang terjadi selama ini adalah ulah dari segelintir orang,” katanya.
Kegiatan perekaman e-KTP yang digelar oleh Pemkab SBD ini disambut baik oleh Ketua Paguyuban Flobamora Bali, Yosep Yulius Diaz. Menurutnya, pencarian solusi terhadap seringnya warga SBD terlibat kasus di Bali sudah dibicarakan dengan Satpol PP Provinsi Bali. Lalu pembicaraan itu dibicarakan juga ke Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT). “Akhirnya hari ini salah satu upaya penertiban penduduk dari SBD ini dilakukan langsung oleh pak Wakil Bupati. Saya menilai ini sebagai bentuk perhatian yang luar biasa. Kami sebagai pengurus inti Flobamora sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin,” katanya. *pol
Komentar