BNPB Siapkan Konsep Pariwisata Aman Bencana

DENPASAR, NusaBali.com

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempersiapkan konsep daerah pariwisata prioritas di Indonesia agar memiliki kesiapsiagaan bencana yang tinggi. Pasalnya bencana alam saat ini masih memungkinkan terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, tak terkecuali di kawasan pariwisata. "Saat ini BNPB merancang konsep yang mampu menjamin pariwisata aman bencana. Konsep ini sepenuhnya tidak bisa dibuat di Jakarta, tetapi juga perlu mendapat masukan dari berbagai lembaga lainnya," ujar Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo, Senin (13/1/2020), usai melakukan kunjungan di kantor BPBD Bali, Denpasar.

Ia menyebutkan konsep pariwisata aman bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memegang peran penting. "Yang diharapkan dari konsep pariwisata aman bencana adalah peningkatan kelembagaan BPBD, SDM, manajemen dan sistem, teknologi, termasuk jaringan yang berhubungan dengan alat mitigasi sistem peringatan dini bencana, serta tingkat kesiapsiagaan," papar Doni.

Pihaknya mengatakan saat ini tengah berdiskusi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama terkait migitasi berstandar internasional di kawasan wisata. "Ini yang sekarang kami coba dengan Kementerian Pariwisata sehingga konsep ini menjadi rujukan," sambungnya. Bali, lanjut  Doni, dicanangkan menjadi prioritas konsep ini. "Mudah-mudahan Bali menjadi ujung tombak atau contoh sehingga bisa diikuti daerah lainnya," ungkapnya. 

Hal senada juga disampaikan Kepala BPBD Provinsi Bali, Made Rentin. Dengan pariwisata aman bencana setidaknya bisa menjamin wisatawan yang berkunjung ke Bali. "Setidaknya wisatawan yang datang mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan kedamaian. Kami BPBD akan mengambil bagian untuk mewujudkan dan merealisasikan konsep tadi," ucapnya. 

Terkait implementasinya, Doni menyampaikan, BPBD yang berada di kawasan prioritas pariwisata akan terintegrasi. "Jadi tidak bisa BPBD sendirian. Ada unsur lain yang menempel di BPBD seperti liaison officer, misal TNI, Polri, BMKG, Medis yang piket di sana selama 24 jam," tuturnya. 

Kolaborasi ini, lanjutnya, akan memberikan kesiapsiagaan yang lebih baik. "Sehingga ketika terjadi sesuatu, seluruh instansi vertikal yang ada di daerah bisa langsung bergerak secara mandiri. Tidak perlu menunggu komando atau permintaan," ujarnya. 

Sementara itu, Rentin menambahkan saat ini tengah melakukan standarisasi kesiapsiagaan bencana bagi hotel. Ia mengakui upaya ini memang belum berlangsung optimal. "Saat ini baru ada sekitar 80an hotel yang sudah memiliki sertifikat kesiapsiagaan dari sekitar 300an hotel yang ada di provinsi Bali. Secara lokasi daerah lebih banyak didominasi oleh hotel-hotel yang ada di Kabupaten Badung dan di kota Denpasar. Tapi kami menargetkan tidak lewat dari 2022, hotel-hotel itu memiliki sertifikat kesiapsiagaan," tutupnya.*has