Bali Perlu Pemetaan Pasar Wisata
Bali sekarang ini lebih cocok untuk memilih limited tourism dan eco-tourism. Maksudnya jangan hanya bertumpu pada jumlah, tetapi lebih pada kualitas wisatawan.
DENPASAR, NusaBali
Law enforcement atau penegakan hukum harus dilakukan untuk mengantisipasi wisatawan manca negara (wisman) maupun domestik berulah, yang berakibat tergangggunya kondusivitas pariwisata Bali. Di pihak lain Bali juga harus melakukan maping atau pemetaan pasar wisata. Tidak semata-mata mengejar kuantitas atau jumlah, namun yang lebih penting adalah jenis atau kualitas wisatawan.
Kalangan pelaku pariwisata Bali menyatakan hal tersebut menyusul kejadian-kejadian tindak tak senonoh malah mengarah ke tindak kriminal yang melibatkan wisatawan. Terakhir wisman mengemudi mobil yang diduga mabuk menabrak beberapa pengendara motor di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Rabu (8/1) malam.
Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali I Nyoman Nuarta, menyatakan law enforcement atau penegakan hukum mesti dilakukan sesuai aturan. “Itu agar mereka (wisman) paham, bahwa mereka juga harus tertib, mesti patuh aturan di Bali,” ujar Nuarta, Kamis (9/1).
Penegakan hukum tersebut, menurut Nuarta, dari sisi formal. Namun yang tak kalah urgen adalah sosialisasi atau penyampaian kepada wisatawan atau stakeholder terkait yang berhubungan dengan wisman tentang aturan maupun etika yang ada di masyarakat.
Kata Nuarta, upaya ini merupakan langkah informal yang perlu dilakukan secara terus-terus. Pemerintah maupun stakeholder lain tentu punya kanal-kanal informasi untuk mensosialisasikan pesan-pesan terkait aturan maupun tata tertib dan etika. “Jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu (turis berulah) berulang-ulang terjadi,” tandas Nuarta.
HPI baik sebagai asosiasi maupun individu personal guide di lapangan sudah dibekali berbagai hal yang bertalian dengan aturan maupun etika sosial, adat, dan budaya. “Jelas karena itu bagian dari kompetensi pramuwisata,” ujarnya.
HPI, menurut Nuarta, menyesalkan kejadian-kejadian wisman berulah. “Dalam beberapa bulan ini kan beruntun,” tunjuk Nuarta. Dan dari amatannya, wisman tersebut banyak sudah pernah berwisata ke Bali sebelumnya.
Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board (BTB) atau Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menyatakan sudah saatnya Bali melakukan pemetaan dan menyepakati ulang terhadap pasar wisata Bali. “Apakah kita terus memilih mass tourism atau quality tourism?” ujar Gus Agung.
Karena menurut Gus Agung, sapaan tokoh pariwisata asal Sanur, Denpasar Selatan, ini setiap pilihan tentu ada konsekuensinya. Menurutnya, untuk mengurangi atau meminimalisir wisatawan berulah, ada baiknya Bali perlu mempertimbangkan, memetakan kembali pasar wisman. “Kualitas wisatawan perlu difilter,” ujarnya.
Dikatakannya, ada tiga tipe atau model pariwisata, yakni mass tourism, limited tourism, dan eco-tourism. “Bali sekarang ini lebih cocok untuk memilih limited tourism dan eco-tourism,” ujarnya. Maksudnya jangan hanya bertumpu pada jumlah, tetapi lebih pada kualitas wisatawan.
Dengan wisatawan yang berkualitas, fenomena wisman atau wisatawan yang berulah yang mengganggu pariwisata Bali, bisa dikurangi. “Jadi perlu dipikirkan dan dipetakan pilihan pasarnya,” tandas Gus Agung. *k17
Kalangan pelaku pariwisata Bali menyatakan hal tersebut menyusul kejadian-kejadian tindak tak senonoh malah mengarah ke tindak kriminal yang melibatkan wisatawan. Terakhir wisman mengemudi mobil yang diduga mabuk menabrak beberapa pengendara motor di Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Rabu (8/1) malam.
Ketua DPD Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali I Nyoman Nuarta, menyatakan law enforcement atau penegakan hukum mesti dilakukan sesuai aturan. “Itu agar mereka (wisman) paham, bahwa mereka juga harus tertib, mesti patuh aturan di Bali,” ujar Nuarta, Kamis (9/1).
Penegakan hukum tersebut, menurut Nuarta, dari sisi formal. Namun yang tak kalah urgen adalah sosialisasi atau penyampaian kepada wisatawan atau stakeholder terkait yang berhubungan dengan wisman tentang aturan maupun etika yang ada di masyarakat.
Kata Nuarta, upaya ini merupakan langkah informal yang perlu dilakukan secara terus-terus. Pemerintah maupun stakeholder lain tentu punya kanal-kanal informasi untuk mensosialisasikan pesan-pesan terkait aturan maupun tata tertib dan etika. “Jangan sampai kejadian-kejadian seperti itu (turis berulah) berulang-ulang terjadi,” tandas Nuarta.
HPI baik sebagai asosiasi maupun individu personal guide di lapangan sudah dibekali berbagai hal yang bertalian dengan aturan maupun etika sosial, adat, dan budaya. “Jelas karena itu bagian dari kompetensi pramuwisata,” ujarnya.
HPI, menurut Nuarta, menyesalkan kejadian-kejadian wisman berulah. “Dalam beberapa bulan ini kan beruntun,” tunjuk Nuarta. Dan dari amatannya, wisman tersebut banyak sudah pernah berwisata ke Bali sebelumnya.
Sementara itu, Ketua Bali Tourism Board (BTB) atau Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana, menyatakan sudah saatnya Bali melakukan pemetaan dan menyepakati ulang terhadap pasar wisata Bali. “Apakah kita terus memilih mass tourism atau quality tourism?” ujar Gus Agung.
Karena menurut Gus Agung, sapaan tokoh pariwisata asal Sanur, Denpasar Selatan, ini setiap pilihan tentu ada konsekuensinya. Menurutnya, untuk mengurangi atau meminimalisir wisatawan berulah, ada baiknya Bali perlu mempertimbangkan, memetakan kembali pasar wisman. “Kualitas wisatawan perlu difilter,” ujarnya.
Dikatakannya, ada tiga tipe atau model pariwisata, yakni mass tourism, limited tourism, dan eco-tourism. “Bali sekarang ini lebih cocok untuk memilih limited tourism dan eco-tourism,” ujarnya. Maksudnya jangan hanya bertumpu pada jumlah, tetapi lebih pada kualitas wisatawan.
Dengan wisatawan yang berkualitas, fenomena wisman atau wisatawan yang berulah yang mengganggu pariwisata Bali, bisa dikurangi. “Jadi perlu dipikirkan dan dipetakan pilihan pasarnya,” tandas Gus Agung. *k17
Komentar