Polemik Natuna Memanas, TNI Siaga Tempur
Meski polemik perairan Natuna membuat hubungan Indonesia-China ‘memanas’ namun tampaknya kedua negara tidak akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan kekuatan senjata.
JAKARTA, NusaBali
Setidaknya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meyakini ada solusi terbaik atas polemik tersebut, sebab Indonesia dan China merupakan dua negara yang bersahabat.
"Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujar Prabowo seperti dilansir cnnindonesia.
Prabowo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, dan Menko Perekonomian Sri Mulyani. Salah satunya membahas polemik klaim China atas perairan Natuna.
Dari hasil rapat tersebut Indonesia telah menentukan sikap terhadap penyerobotan kedaulatan laut kita. Sikap tersebut dibacakan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Pertama telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia," kata Retno, Jumat (3/1) seperti dilansir vivanews.
Kedua wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui unclos 1982. Ketiga Tiongkok merupakan salah satu partij dari unclos 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari unclos 1982.
"Yang keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash nine sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama unclos 1982," tegasnya.
Retno menambahkan dengan lintas kementerian dan lembaga ini, maka pengawalan perairan Natuna akan semakin diperkuat.
Sementara itu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono memimpin pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di wilayah perairan Laut Natuna Utara.
Sebelum bertolak dari Landasan Udara TNI Halim Perdanakusumah, Yudo megatakan operasi siaga tempur dilaksanakan Koarmada 1 dan Koopsau 1.
Berdasarkan rilis dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna kemarin.
Yudo menyatakan operasi itu bakal digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Natuna Utara
Sebelumnya, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) menuturkan puluhan kapal nelayan China masih bebas berlayar di landas kontinen Indonesia di sekitar perairan Natuna, Kepulauan Riau. Direktur Operasi Laut Bakamla, Laksamana Pertama Nursyawal Embun, menuturkan kapal-kapal penangkap ikan itu juga dikawal kapal penjaga pantai dan kapal perang China jenis fregat. *
Setidaknya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meyakini ada solusi terbaik atas polemik tersebut, sebab Indonesia dan China merupakan dua negara yang bersahabat.
"Kita harus cari satu solusi baik lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik. Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," ujar Prabowo seperti dilansir cnnindonesia.
Prabowo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, dan Menko Perekonomian Sri Mulyani. Salah satunya membahas polemik klaim China atas perairan Natuna.
Dari hasil rapat tersebut Indonesia telah menentukan sikap terhadap penyerobotan kedaulatan laut kita. Sikap tersebut dibacakan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
"Pertama telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia," kata Retno, Jumat (3/1) seperti dilansir vivanews.
Kedua wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui unclos 1982. Ketiga Tiongkok merupakan salah satu partij dari unclos 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari unclos 1982.
"Yang keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash nine sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama unclos 1982," tegasnya.
Retno menambahkan dengan lintas kementerian dan lembaga ini, maka pengawalan perairan Natuna akan semakin diperkuat.
Sementara itu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono memimpin pengendalian operasi siaga tempur terkait dengan adanya pelanggaran di wilayah perairan Laut Natuna Utara.
Sebelum bertolak dari Landasan Udara TNI Halim Perdanakusumah, Yudo megatakan operasi siaga tempur dilaksanakan Koarmada 1 dan Koopsau 1.
Berdasarkan rilis dari Puspen TNI, alat utama sistem senjata (Alutsista) yang sudah tergelar yaitu 3 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU. Sedangkan dua KRI masih dalam perjalanan dari Jakarta menuju Natuna kemarin.
Yudo menyatakan operasi itu bakal digelar untuk melaksanakan pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Laut Natuna Utara
Sebelumnya, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) menuturkan puluhan kapal nelayan China masih bebas berlayar di landas kontinen Indonesia di sekitar perairan Natuna, Kepulauan Riau. Direktur Operasi Laut Bakamla, Laksamana Pertama Nursyawal Embun, menuturkan kapal-kapal penangkap ikan itu juga dikawal kapal penjaga pantai dan kapal perang China jenis fregat. *
Komentar