Golkar Bali Kritisi Pemerintahan

Refleksi akhir tahun 2019 yang digelar Golkar Bali benar-benar menjadi ajang untuk mengkritisi pemerintahan Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace). Banyak hal diungkap mulai dari bidang sosial, politik, ekonomi, dan pariwisata dalam diskusi yang digelar selama sehari di Aula DPD I Golkar Bali Jalan Surapati Nomor 9 Denpasar, Senin (30/12).

Hadir Sekretaris DPD I Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, Ketua OKK DPD I Golkar Bali, Made Dauh Wijana. Acara dipandu kader senior Golkar, Komang ‘Kos’ Suarsana. Sementara sejumlah akademisi, tokoh pariwisata, pimpinan redaksi diundang hadir. Sementara dari Pemprov Bali diwakili Kabid Politik Dalam Negeri Kesbanglinmas Pol Provinsi Bali, I Ketut Santika Adi.

Dalam dialog kemarin kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster-Cok Ace diungkap beberapa program dan peraturan yang memiliki tujuan membangun Bali. Namun belum tepat sasaran dan harus dievaluasi. Praktisi Pariwisata, Gede Wiratha misalnya. Dia menyebutkan kebijakan tentang buah lokal yang wajib masuk di hotel-hotel dengan tujuan mensejahterakan para petani. Padahal buah lokal itu kualitasnya jelek dan membuat tamu komplain.

Menurut Wiratha harusnya Pemprov Bali terlebih dulu bicara dengan pengusaha hotel di Bali. "Kalau mau masukin buah lokal oke saja. Tapi ngomong dulu dong Pak Gubernur Koster sama kita para pengusaha hotel. Kalau dipaksakan buah lokal yang tidak diminati turis, dijual paksa ya pengusahanya mati ditinggal turis. Harusnya produk lokal ini dibagusin kualitasnya dengan menggandeng para pakar dan akademisi dulu," ujar Gde Wiratha.

Gede Wiratha juga menyampaikan catatan pribadinya bahwa keberadaan Golkar supaya mengikuti riak-riak politik dan perkembangan jaman. "Di mana Golkar harus bersikap kritis. Apalagi Plt Ketua DPD I Golkar Bali, Gede Sumarjaya Linggih alias Demer adalah anggota DPR RI. Anggota DPR RI punya penghubung dengan pemerintah pusat sampai akademisi dan universitas. Sampai dengan gubernur dan DPRD Bali," tegas Wiratha. Wiratha menambahkan Golkar di kabupaten/kota serta Partai Golkar Provinsi supaya lebih intensif turun ke lapangan. Cermati masalah di lapangan.

"Kalau nggak pernah ke lapangan gimana bisa tahu kondisi sesungguhnya. Mau ngasih masukan apa ke gubernur. Sama dengan menangkap macan,  mendekati macan saja nggak tahu. Mau berteori saja ya susah Golkar bisa kritis," kata Wiratha blak blakan.  

"Golkar secara internal juga memahami dirinya. Baru ke masalah lain. Seperti pertanian, politik, pariwisata. Bagaimana orang Bali terbukti tidak bekerja lagi di pariwisata. Mereka lebih cenderung bekerja di pesiar luar negeri. Nggak ada yang mau bekerja di pertanian. Celakanya lagi jual tanah. Itu yang harus disuarakan Golkar kepada pemerintah," sentil pengusaha asal Desa Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana ini. Menurut dia, bagaimana sekarang Golkar memberikan masukan kepada Gubernur Bali.

"Supaya tidak ngomong ngomong tok. Kita ngomong frontal. Misalnya sekarang masalah kemacetan. Kita kasih masalah. Kita cari solusi. Baru kita dianggap. Jangan bisanya mengajukan proposal bansos saja," ujar Wiratha. Sementara Dr I Wayan Muka dari Universitas Hindu Indonesia (Unhi) Denpasar mengungkap masalah yang mengancam pariwisata Bali. Dia memberikan saran kepada Partai Golkar Bali supaya mencari solusi bersama pemerintah mengatasi kemacetan di Bali. Saat ini pembangunan shortcut Denpasar-Singaraja sudah jalan.

Namun belumlah menjadi solusi mengatasi macetnya Bali untuk jangka panjang. Apalagi sekarang kendaraan yang masuk ke Bali makin banyak. "Tahun ini kendaraan terus bertambah. Karena pariwisata perkembangannya pesat. Kalau macet ini tidak ditangani, maka kasusnya sama dengan masalah sampah. Akan menganggu wisatawan dan membuat citra Bali menjadi tidak baik," beber Wayan Muka.

Sementara Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bali, dr I Gusti Nyoman Darmaputra, secara terpisah juga mengingatkan Pemprov Bali supaya melakukan pendataan terhadap pengusaha muda di Bali. Pemerintah harus mendorong mereka maju. "Jangan malah baru cari ijin usaha saja sudah dikenakan pajak. Support dululah mereka. Pengusaha perlu networking di era persaingan global ini," ujar Darmaputra.

Hasil refleksi Akhir Tahun Partai Golkar ini diapresiasi oleh Kabid Politik Dalam Negeri Kesbanglinmas Provinsi Bali, Ketut Santika Adi. Namun pihaknya tidak bisa memberikan komentar dan tanggapan. “Nanti kita minta seluruh rangkuman dialog ini supaya diserahkan kepada Pemprov Bali. Nanti kami akan lakukan kajian untuk memberikan jawaban kepada Partai Golkar," ujar Santika Adi.

Sementara Sekretaris DPD I Golkar Bali, Sugawa Korry, usai dialog kemarin menegaskan Partai Golkar sengaja menghadirkan akademisi, para tokoh, pengusaha dan pimpinan media untuk memberikan masukan dan pemikiran terkait dengan pembangunan Bali. Refleksi Akhir Tahun ini pun sejatinya tidak menyerang pemerintah. Namun berupaya menyampaikan kritik yang proporsional, konstruktif dan solutif.

"Hari ini sudah banyak masukan dan pemikiran kita himpun. Nanti akan kita umumkan dalam bentuk rekomendasi, dan akan kita serahkan kepada Pemprov Bali," ujar Wakil Ketua DPRD Bali ini. *nat