Didorong Online Atasi Antrean Disdukcapil Buleleng
Nomor antrean sudah ditambah hamper dua kali lipat hingga pelayanan berlangsung hingga sore.
SINGARAJA, NusaBali
Pasca libur Natal, pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Buleleng, membludak Kamis (26/12/2019). Komisi I DPRD Buleleng pun mendorong Disdukcapil menerapkan layanan secara online.
Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan, membuat Disdukcapil menambah nomor antrean. Biasanya, nomor antrean rata-rata untuk satu layanan seperti pengurusan akta sampai 150 antrean, kemarin terpaksa ditambah lagi 100 antrean. Bertambahnya jumlah antrean ini, membuat tumpukan warga yang mengantre masih terlihat hingga Kamis sore, pukul 14.30 WITA.
Tumpukan warga yang mengantre mengundang keprihatinan dari Komisi I DPRD Buleleng yang Kamis kemarin sidak layanan ke Kantor Disdukcapil di Jalan Gajah Mada Singaraja. Rombongan Komisi I, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Gede Ody Busana didampingi tim ahli DPRD Buleleng, I Wayan Rideng. Kehadiran Komisi I, sejatinya untuk menindaklanjuti pengaduan dari pagayuban biro jasa layanan pengurus administrasi kependudukan yang sempat mendatangi Gedung DPRD Buleleng Kamis (19/12/2019) lalu.
Namun, melihat tumpukan jumlah warga yang masih mengantre hingga sore, Komisi I mendorong agar Disdukcapil menerapkan layanan administrasi kependudukan secara online. “Kasihan juga melihat warga yang masih banyak mengantre sampai sore. Padahal mereka datang dari pagi, mereka juga berasal dari jauh-jauh ini. Makanya kami mendorong bagaimana agar layanan itu bisa diterapkan secara online,” kata Ketua Komisi, Gede Ody Busana.
Masih kata Ody Busana, pihaknya berencana mengundang Disdukcapil untuk hearing terkait dengan teknis dan cara kerja dalam memberi pelayanan. Sehingga, pihaknya mendapat gambaran yang jelas menyangkut pola kerja dalam memberikan layanan administrasi kependudukan. “Ini kan menyangkut nomor antrean juga, dan banyak juga warga yang pulang karena tidak mendapat nomor antrean. Seperti apa sistem kerjanya, nanti kami akan panggil lagi agar lebih jelas,” terang politisi PDIP asal Desa Bubunan, Kecamatan Seririt ini.
Sementara, Sekretaris Disdukcapil, Dewa Ketut Mudita menjelaskan, pihaknya sudah memikirkan memberikan pelayanan secara online. Namun karena keterbatasan sarana dan SDM terutama programmer, langkah menuju pelayanan online masih diupayakan secara bertahap. “Layanan online itu perlu dukungan sarana dan SDM. Kami belum punya programmer. Tetapi kearah layanan online sudah kami upayakan secara bertahap,” terangnya saat pertemuan dengan rombongan Komisi I.
Sementara menyangkut keluhan dari paguyuban biro jasa layanan administrasi kependudukan yang sempat mengadu ke DPRD Buleleng, Sekretaris Disdukcapil, Dewa Mudita menegaskan, tidak selamanya biro jasa itu tidak kebagian nomor antrean. Kondisi itu terjadi, sewaktu-waktu ketika jumlah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan cukup banyak. “Kami memang memberikan waktu pelayanan kepada mereka (biro jasa,Red) diatas pukul 12.00 Wita, karena pembatasan ini demi mengutamakan masyarakat yang datang langsung mengurus administrasi kependudukannya,” jelas Dewa Mudita. *k19
Meningkatnya jumlah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan, membuat Disdukcapil menambah nomor antrean. Biasanya, nomor antrean rata-rata untuk satu layanan seperti pengurusan akta sampai 150 antrean, kemarin terpaksa ditambah lagi 100 antrean. Bertambahnya jumlah antrean ini, membuat tumpukan warga yang mengantre masih terlihat hingga Kamis sore, pukul 14.30 WITA.
Tumpukan warga yang mengantre mengundang keprihatinan dari Komisi I DPRD Buleleng yang Kamis kemarin sidak layanan ke Kantor Disdukcapil di Jalan Gajah Mada Singaraja. Rombongan Komisi I, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Gede Ody Busana didampingi tim ahli DPRD Buleleng, I Wayan Rideng. Kehadiran Komisi I, sejatinya untuk menindaklanjuti pengaduan dari pagayuban biro jasa layanan pengurus administrasi kependudukan yang sempat mendatangi Gedung DPRD Buleleng Kamis (19/12/2019) lalu.
Namun, melihat tumpukan jumlah warga yang masih mengantre hingga sore, Komisi I mendorong agar Disdukcapil menerapkan layanan administrasi kependudukan secara online. “Kasihan juga melihat warga yang masih banyak mengantre sampai sore. Padahal mereka datang dari pagi, mereka juga berasal dari jauh-jauh ini. Makanya kami mendorong bagaimana agar layanan itu bisa diterapkan secara online,” kata Ketua Komisi, Gede Ody Busana.
Masih kata Ody Busana, pihaknya berencana mengundang Disdukcapil untuk hearing terkait dengan teknis dan cara kerja dalam memberi pelayanan. Sehingga, pihaknya mendapat gambaran yang jelas menyangkut pola kerja dalam memberikan layanan administrasi kependudukan. “Ini kan menyangkut nomor antrean juga, dan banyak juga warga yang pulang karena tidak mendapat nomor antrean. Seperti apa sistem kerjanya, nanti kami akan panggil lagi agar lebih jelas,” terang politisi PDIP asal Desa Bubunan, Kecamatan Seririt ini.
Sementara, Sekretaris Disdukcapil, Dewa Ketut Mudita menjelaskan, pihaknya sudah memikirkan memberikan pelayanan secara online. Namun karena keterbatasan sarana dan SDM terutama programmer, langkah menuju pelayanan online masih diupayakan secara bertahap. “Layanan online itu perlu dukungan sarana dan SDM. Kami belum punya programmer. Tetapi kearah layanan online sudah kami upayakan secara bertahap,” terangnya saat pertemuan dengan rombongan Komisi I.
Sementara menyangkut keluhan dari paguyuban biro jasa layanan administrasi kependudukan yang sempat mengadu ke DPRD Buleleng, Sekretaris Disdukcapil, Dewa Mudita menegaskan, tidak selamanya biro jasa itu tidak kebagian nomor antrean. Kondisi itu terjadi, sewaktu-waktu ketika jumlah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan cukup banyak. “Kami memang memberikan waktu pelayanan kepada mereka (biro jasa,Red) diatas pukul 12.00 Wita, karena pembatasan ini demi mengutamakan masyarakat yang datang langsung mengurus administrasi kependudukannya,” jelas Dewa Mudita. *k19
Komentar