Hari Ini, Verifikasi Administrasi Diumumkan
Dari 17.041 Pelamar, 3.710 Orang Tidak Lolos
Hasil verifikasi syarat administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov Bali akan diumumkan, Senin (16/2) hari ini.
DENPASAR, NusaBali
Hasilnya, dari 17.041 pelamar, sebanyak 3.710 orang tidak lolos dengan berbagai alasan. Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana di Denpasar, Minggu (15/2) mengatakan, dari sebanyak 676 formasi yang tersedia, pada posisi formasi tenaga teknis paling banyak tidak memenuhi syarat (TMS). Untuk lowongan tenaga teknis yang tersedia sebanyak 353 kursi yang melamar 8.909 orang. Setelah diverifikasi, sebanyak 6.732 pelamar memenuhi syarat, sementara sisanya 2.174 tidak lolos verifikasi.
Tenaga kependidikan sebagai pelamar terbanyak kedua juga cukup banyak yang gagal untuk mengikuti tes berikutnya lantaran gagal diproses verifikasi. Dari 241 lowongan yang tersedia terdapat sebanyak 5.059 pelamar. Yang lolos verifikasi sebanyak 3.976 orang, sementara sisanya 1.104 dinyatakan gagal.
Sebaliknya, formasi tenaga kesehatan sebanyak 72 lowongan, jumlah pelamar yang masuk 3.052 orang. Yang lolos verifikasi administrasi 2.623 pelamar, 429 pelamar tidak memenuhi syarat. “Total ada 17.041 pelamar, yang lolos verifikasi sebanyak 13.331 orang, sisanya 3.710 pelamar tidak memenuhi syarat, besok Senin (hari ini, red) akan diumumkan hasil verifikasinya secara online," ujar Lihadnyana.
Selanjutnya, pelamar yang lolos verifikasi administrasi akan menghadapi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 27 Januari 2020 sampai 25 Februari 2020. Sementara Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dilaksanakan pada 25 Maret sampai 10 April 2020 . "Seleksi Kompetensi Dasar meliputi test intelegensia, wawasan kebangsaan, test karakteristik pribadi. Untuk test juga dipastikan menggunakan sistem CAT (Computer Asissted Test)," jelas Lihadnyana.
Ditegsakan, proses seleksi akan berlangsung dengan transparan dimana sistem CAT ini disiapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional. Sementara soal ujian disiapkan oleh Pansel Nasional. "Panitia di daerah hanya menyiapkan tempat saja. Kami siapkan di Balai Diklat Pemprov Bali, nanti kita laksanakan dengan terbuka dimana media, Ombudsman juga bisa memantaunya," tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini. *nat
Hasilnya, dari 17.041 pelamar, sebanyak 3.710 orang tidak lolos dengan berbagai alasan. Kepala BKD Provinsi Bali I Ketut Lihadnyana di Denpasar, Minggu (15/2) mengatakan, dari sebanyak 676 formasi yang tersedia, pada posisi formasi tenaga teknis paling banyak tidak memenuhi syarat (TMS). Untuk lowongan tenaga teknis yang tersedia sebanyak 353 kursi yang melamar 8.909 orang. Setelah diverifikasi, sebanyak 6.732 pelamar memenuhi syarat, sementara sisanya 2.174 tidak lolos verifikasi.
Tenaga kependidikan sebagai pelamar terbanyak kedua juga cukup banyak yang gagal untuk mengikuti tes berikutnya lantaran gagal diproses verifikasi. Dari 241 lowongan yang tersedia terdapat sebanyak 5.059 pelamar. Yang lolos verifikasi sebanyak 3.976 orang, sementara sisanya 1.104 dinyatakan gagal.
Sebaliknya, formasi tenaga kesehatan sebanyak 72 lowongan, jumlah pelamar yang masuk 3.052 orang. Yang lolos verifikasi administrasi 2.623 pelamar, 429 pelamar tidak memenuhi syarat. “Total ada 17.041 pelamar, yang lolos verifikasi sebanyak 13.331 orang, sisanya 3.710 pelamar tidak memenuhi syarat, besok Senin (hari ini, red) akan diumumkan hasil verifikasinya secara online," ujar Lihadnyana.
Selanjutnya, pelamar yang lolos verifikasi administrasi akan menghadapi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada 27 Januari 2020 sampai 25 Februari 2020. Sementara Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dilaksanakan pada 25 Maret sampai 10 April 2020 . "Seleksi Kompetensi Dasar meliputi test intelegensia, wawasan kebangsaan, test karakteristik pribadi. Untuk test juga dipastikan menggunakan sistem CAT (Computer Asissted Test)," jelas Lihadnyana.
Ditegsakan, proses seleksi akan berlangsung dengan transparan dimana sistem CAT ini disiapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional. Sementara soal ujian disiapkan oleh Pansel Nasional. "Panitia di daerah hanya menyiapkan tempat saja. Kami siapkan di Balai Diklat Pemprov Bali, nanti kita laksanakan dengan terbuka dimana media, Ombudsman juga bisa memantaunya," tegas birokrat asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini. *nat
Komentar