Dewan Bakal Panggil BKD Bali
Terkait Transparansi Rekrutmen CPNS Pemprov Bali
BKD Provinsi Bali akan umumkan hasil verifikasi administrasi pelamar pada 16 Desember 2019
DENPASAR, NusaBali
Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov Bali akan ditelisik DPRD Bali supaya lebih transparan. Apalagi rekrutmen sudah memasuki tahap verifikasi dan akan dilaksanakan seleksi melalui Computer Asissted Test (CAT) pada Januari 2020.
Sekretaris Komisi I DPRD Bali, I Made Suparta kepada NusaBali, Kamis (12/2) mengatakan, Komisi I membidangi aparatur negara akan panggil BKD Pemprov Bali terkait dengan rekrutmen CPNS Pemprov Bali yang kini tengah berproses. Pemanggilan BKD ini terkait dengan banyaknya aspirasi yang masuk ke dewan. "Jelang seleksi ini banyak yang menyampaikan aspirasi kepada Komisi I. Masyarakat intinya proses seleksi ingin ada transparansi dan keterbukaan serta berkeadilan," ujar Suparta.
Menurut Suparta, dalam rekrutmen CPNS ini tentu banyak masyarakat yang memiliki anak, keluarga ingin mengabdi kepada negara berbekal dengan kemampuan dan ingin proses yang adil. "Mereka yang melamar ini ingin mengabdi kepada negara dengan sungguh-sungguh. Keinginan mengabdi itu terbukti dari 676 formasi yang dicari ada 17.041 pelamar. Maka panitia seleksi supaya menyiapkan segala sesuatunya supaya prosesnya objektif dan bersih dari kesan kasak-kusuk. Terbuka , sehingga kami di DPRD Bali berinisiatif untuk hearing dengan BKD Pemprov Bali," tegas politisi senior PDI Perjuangan asal Desa Dajan Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan ini.
Ditegaskan Suparta, Komisi I DPRD Bali tidak bermaksud melakukan intervensi. Namun karena melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses yang menjadi bidang maka Komisi I melaksanakan hearing. "Kita melaksanakan fungsi pengawasan. Supaya semuanya terbuka. Nggak ada kasak-kusuk. Berbagai aspirasi ini masuk ke kami, oleh karena itu kita tindaklanjuti," ujar Wakil Sekretaris DPD PDIP Bali ini.
Sementara Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry secara terpisah mengatakan, rekrutmen CPNS Pemprov Bali supaya tetap menjaga konsistensi dalam rekrutmen. Salah satunya proses verifikasi yang awalnya setiap saat bisa diketahui baik lewat media maupun website panitia. Sekarang mendadak verifikasi akan diumumkan sekaligus menunggu verifikasi di masing-masing OPD. "Jadi prosesnya diawal sudah bagus dengan terbuka disampaikan kepada publik dan online. Baik pendaftaran dan verifikasi persyaratan para pelamar. Akan menjadi pertanyaan kalau ada perubahan tiba-tiba. Kenapa mendadak diumumkan sekaligus 16 Desember 2019 hasil verifikasi? Kan bagusnya konsisten," kat Sugawa Korry.
Dikatakan, sekarang informasi sudah setiap detik bisa diakses masyarakat. "Bagi kami panitia jangan membuat pertanyaan besar di masyarakat," imbuh politisi Partai Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini.
Sugawa Korry menambahkan komitmen melaksanakan proses rekrutmen secara transparan dan terbuka juga harus dibarengi dengan konsisten. "Apa yang sudah bagus dipertahankan. Bila perlu prosesnya itu dimantapkan supaya benar-benar informatif untuk kalangan luas. Saya sendiri berharap hasil rekrutmen ini benar-benar terbuka," ujar Sekretaris DPD I Golkar Bali ini.
Pemprov Bali sendiri kebagian 676 jatah CPNS Tahun 2019/2020. Dari sejumlah 676 kursi tersebut terbanyak untuk tenaga teknis sebanyak 353 orang, tenaga kependidikan 251 orang, dan tenaga kesehatan 72 orang. Ada 17.041 pelamar yang masuk untuk mengisi 676 formasi yang ada. BKD Provinsi Bali akan umumkan hasil verifikasi administrasi pelamar pada 16 Desember 2019.
Terkait dengan rencana pemanggilan BKD Pemprov Bali oleh DPRD Bali, Kepala BKD Pemprov Bali I Ketut Lihadnyana dikonfirmasi NusaBali mengatakan siap hadir. "Tapi surat undangan hearing belum ada sih. Nanti kami rencananya akan umumkan hasil verifikasi sesuai jadwal ," ujar Lihadnyana. *nat
Sekretaris Komisi I DPRD Bali, I Made Suparta kepada NusaBali, Kamis (12/2) mengatakan, Komisi I membidangi aparatur negara akan panggil BKD Pemprov Bali terkait dengan rekrutmen CPNS Pemprov Bali yang kini tengah berproses. Pemanggilan BKD ini terkait dengan banyaknya aspirasi yang masuk ke dewan. "Jelang seleksi ini banyak yang menyampaikan aspirasi kepada Komisi I. Masyarakat intinya proses seleksi ingin ada transparansi dan keterbukaan serta berkeadilan," ujar Suparta.
Menurut Suparta, dalam rekrutmen CPNS ini tentu banyak masyarakat yang memiliki anak, keluarga ingin mengabdi kepada negara berbekal dengan kemampuan dan ingin proses yang adil. "Mereka yang melamar ini ingin mengabdi kepada negara dengan sungguh-sungguh. Keinginan mengabdi itu terbukti dari 676 formasi yang dicari ada 17.041 pelamar. Maka panitia seleksi supaya menyiapkan segala sesuatunya supaya prosesnya objektif dan bersih dari kesan kasak-kusuk. Terbuka , sehingga kami di DPRD Bali berinisiatif untuk hearing dengan BKD Pemprov Bali," tegas politisi senior PDI Perjuangan asal Desa Dajan Peken, Kecamatan/Kabupaten Tabanan ini.
Ditegaskan Suparta, Komisi I DPRD Bali tidak bermaksud melakukan intervensi. Namun karena melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses yang menjadi bidang maka Komisi I melaksanakan hearing. "Kita melaksanakan fungsi pengawasan. Supaya semuanya terbuka. Nggak ada kasak-kusuk. Berbagai aspirasi ini masuk ke kami, oleh karena itu kita tindaklanjuti," ujar Wakil Sekretaris DPD PDIP Bali ini.
Sementara Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry secara terpisah mengatakan, rekrutmen CPNS Pemprov Bali supaya tetap menjaga konsistensi dalam rekrutmen. Salah satunya proses verifikasi yang awalnya setiap saat bisa diketahui baik lewat media maupun website panitia. Sekarang mendadak verifikasi akan diumumkan sekaligus menunggu verifikasi di masing-masing OPD. "Jadi prosesnya diawal sudah bagus dengan terbuka disampaikan kepada publik dan online. Baik pendaftaran dan verifikasi persyaratan para pelamar. Akan menjadi pertanyaan kalau ada perubahan tiba-tiba. Kenapa mendadak diumumkan sekaligus 16 Desember 2019 hasil verifikasi? Kan bagusnya konsisten," kat Sugawa Korry.
Dikatakan, sekarang informasi sudah setiap detik bisa diakses masyarakat. "Bagi kami panitia jangan membuat pertanyaan besar di masyarakat," imbuh politisi Partai Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini.
Sugawa Korry menambahkan komitmen melaksanakan proses rekrutmen secara transparan dan terbuka juga harus dibarengi dengan konsisten. "Apa yang sudah bagus dipertahankan. Bila perlu prosesnya itu dimantapkan supaya benar-benar informatif untuk kalangan luas. Saya sendiri berharap hasil rekrutmen ini benar-benar terbuka," ujar Sekretaris DPD I Golkar Bali ini.
Pemprov Bali sendiri kebagian 676 jatah CPNS Tahun 2019/2020. Dari sejumlah 676 kursi tersebut terbanyak untuk tenaga teknis sebanyak 353 orang, tenaga kependidikan 251 orang, dan tenaga kesehatan 72 orang. Ada 17.041 pelamar yang masuk untuk mengisi 676 formasi yang ada. BKD Provinsi Bali akan umumkan hasil verifikasi administrasi pelamar pada 16 Desember 2019.
Terkait dengan rencana pemanggilan BKD Pemprov Bali oleh DPRD Bali, Kepala BKD Pemprov Bali I Ketut Lihadnyana dikonfirmasi NusaBali mengatakan siap hadir. "Tapi surat undangan hearing belum ada sih. Nanti kami rencananya akan umumkan hasil verifikasi sesuai jadwal ," ujar Lihadnyana. *nat
Komentar