Bahas Pencalonan Mantan Napi hingga Money Politic
Tatap Muka Dit Intelkam dengan KPU dan Bawaslu
Direktorat Intelkam Polda Bali menggelar tatap muka dengan KPU dan Bawaslu di Hotel Aston Denpasar, Kamis (12/12).
DENPASAR, NusaBali
Berbagai masalah dibahas mulai dari pencalonan mantan narapidana, money politic hingga rekrutmen Panwascam. Selain KPU dan Bawaslu, tatap muka juga dihadiri ketua parpol tingkat provinsi dan kabupaten, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, mahasiswa, serta perwakilan pecalang kabupaten/kota.
Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Wahyu Suyitno mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kesiapan sekaligus mewujudkan Pilkada di enam kabupaten/kota tahun 2020 berjalan aman, damai dan kondusif. Selanjutnya, Kombes Wahyu menyampaikan rasa bangga atas predikat nomor dua yang diraih Bali dalam pelaksanaan Pileg/Pilpres tahun 2019. “Pencapaian ini berkat sinergitas yang baik antara penyelenggara pemilu dengan TNI/Polri dan komponen masyarakat sehingga Bali tetap kondusif,” ujarnya.
Dia pun berharap situasi kondusif tetap terjaga dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di enam kabupaten/kota (Jembrana, Tabanan, Denpasar, Badung, Bangli dan Karangasem). “Sebentar lagi kita menyambut Natal dan Tahun Baru 2020. Ini sebagai antisipiasi awal dalam penyelenggaraan Pilkada di enam kabupaten/kota,” katanya.
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan, dukungan masyarakat khususnya di Bali dalam pelaksanaan Pemilu cukup tinggi yakni 82 persen sehingga menjadi nomor dua terbaik di Indonesia. “Saat penghitungan suara, Bali adalah provinsi pertama yang berani tampil dalam penghitungan suara,”katanya.
Menurutnya, saat ini sudah mulai masa pencalonan. Khusus calon dari mantan narapidana sesuai putusan MK diperbolehkan setelah lima tahun bebas dari penjara. “Kami akan melaksanakan pendekatan ke Bendesa Adat agar pemilih dalam Pilkada tahun 2020 bisa mencapai 85 persen. Kami berharap calon dari setiap parpol diperbanyak agar jangan sampai DPT banyak tapi calon sedikit,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariani mengatakan, pihaknya memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap jalannya Pilkada termasuk mencegah terjadinya money politic. “Nantinya di tiap desa ditempatkan satu orang Panwaslu. Sedangkan di kecamatan ditempatkan tiga orang Pawaslu,”ujarnya.
Dia menegaskan, saat rekrutmen Panwascam di setiap kabupaten/kota secara bersama-sama melakukan pengawasan agar tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan pada saat berlangsungnya Pilkada. “Kami akan bersinergi dengan Polri/TNI untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Kami juga berharap masyarakat memberikan informasi apabila menemukan adanya suatu pelanggaran,” tandasnya.
Sementara, I Gusti Ayu Diah Yuniti dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali mengatakan, ancaman dalam setiap pilkada pasti ada. Misalnya di desa adat banyak prajuru sebagai anggota parpol sehingga memungkinkan terjadi perpecahan dalam adat tersebut. “Diharapkan prajuru desa bersifat independent agar tidak gampang terpengaruh oleh politik,” ujarnya. *rez
Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Wahyu Suyitno mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk kesiapan sekaligus mewujudkan Pilkada di enam kabupaten/kota tahun 2020 berjalan aman, damai dan kondusif. Selanjutnya, Kombes Wahyu menyampaikan rasa bangga atas predikat nomor dua yang diraih Bali dalam pelaksanaan Pileg/Pilpres tahun 2019. “Pencapaian ini berkat sinergitas yang baik antara penyelenggara pemilu dengan TNI/Polri dan komponen masyarakat sehingga Bali tetap kondusif,” ujarnya.
Dia pun berharap situasi kondusif tetap terjaga dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di enam kabupaten/kota (Jembrana, Tabanan, Denpasar, Badung, Bangli dan Karangasem). “Sebentar lagi kita menyambut Natal dan Tahun Baru 2020. Ini sebagai antisipiasi awal dalam penyelenggaraan Pilkada di enam kabupaten/kota,” katanya.
Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan, dukungan masyarakat khususnya di Bali dalam pelaksanaan Pemilu cukup tinggi yakni 82 persen sehingga menjadi nomor dua terbaik di Indonesia. “Saat penghitungan suara, Bali adalah provinsi pertama yang berani tampil dalam penghitungan suara,”katanya.
Menurutnya, saat ini sudah mulai masa pencalonan. Khusus calon dari mantan narapidana sesuai putusan MK diperbolehkan setelah lima tahun bebas dari penjara. “Kami akan melaksanakan pendekatan ke Bendesa Adat agar pemilih dalam Pilkada tahun 2020 bisa mencapai 85 persen. Kami berharap calon dari setiap parpol diperbanyak agar jangan sampai DPT banyak tapi calon sedikit,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariani mengatakan, pihaknya memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap jalannya Pilkada termasuk mencegah terjadinya money politic. “Nantinya di tiap desa ditempatkan satu orang Panwaslu. Sedangkan di kecamatan ditempatkan tiga orang Pawaslu,”ujarnya.
Dia menegaskan, saat rekrutmen Panwascam di setiap kabupaten/kota secara bersama-sama melakukan pengawasan agar tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan pada saat berlangsungnya Pilkada. “Kami akan bersinergi dengan Polri/TNI untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Kami juga berharap masyarakat memberikan informasi apabila menemukan adanya suatu pelanggaran,” tandasnya.
Sementara, I Gusti Ayu Diah Yuniti dari Majelis Desa Adat Provinsi Bali mengatakan, ancaman dalam setiap pilkada pasti ada. Misalnya di desa adat banyak prajuru sebagai anggota parpol sehingga memungkinkan terjadi perpecahan dalam adat tersebut. “Diharapkan prajuru desa bersifat independent agar tidak gampang terpengaruh oleh politik,” ujarnya. *rez
Komentar