nusabali

Satpol PP Curhat ke Dewan

Kurang Personel dan Anggaran

  • www.nusabali.com-satpol-pp-curhat-ke-dewan

“Bisa dibilang Satpol PP ini OPD paling lacur (miskin).  OPD kurang DOA, Duit, Orang dan Alat.  Kekuatan kami serba terbatas”

DENPASAR, NusaBali

Jajaran Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Denpasar menggelar rapat kerja dengan jajaran eksekutif seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Kesbangpol, serta Bagian Hukum di Ruang Rapat, Gedung DPRD Denpasar, Selasa (10/12).

Menariknya, rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I, Ketut Suteja Kumara dan Ketua Komisi III, Eko Supriadi ini dipenuhi dengan curhatan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait permasalahan yang dihadapi di masing-masing OPD. Salah satu yang dicurhatkan yakni banyaknya OPD yang kekurangan pegawai baik tenaga berstatus PNS maupun kontrak.

Curhatan terkait kekurangan tenaga ini pertama kali disampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Kasatpol PP Denpasar, Dewa Anom Sayoga menyebutkan bahwa saat ini kebutuhan tenaga ideal di Satpol PP Kota Denpasar sebanyak 400 orang. Namun kenyataannya saat ini personel Satpol PP hanya sebanyak 150 orang.  "Mohon dimaklumi, personel kami saat ini memang terbatas. Terlebih banyak tenaga yang sudah pensiun. Untuk itu izinkan kami angkat tenaga kontrak untuk Satpol PP untuk menutupi kekurangan tenaga yang sudah pensiun. Saat ini kami hanya 150 personel, dan sudah habis dibagi di masing-masing divisi. Di kecamatan hanya 8 orang. Jadi kekuatannya tidak maksimal," curhat Sayoga.

Menurut Sayoga, jika melihat dengan tugas yang berat, sudah semestinya Satpol PP Denpasar dapat menambah personel mengingat Satpol PP merupakan muara dari penegakan Perda Kota Denpasar. Tidak hanya masalah personel, kata Sayoga, pihaknya juga terkendala dengan anggaran yang kecil untuk operasional. "Bisa dibilang Satpol PP ini OPD paling lacur (miskin).  OPD kurang DOA, Duit, Orang dan Alat.  Kekuatan kami serba terbatas,” ujarnya.

Dia menyebut anggaran yang diterima hanya sekitar Rp 4 miliar pertahunnya dengan tambahan tugas yang bermuara di Satpol PP. "Apa-apa kan muaranya di sini. Dan sekarang memang kami kekurangan anggaran," imbuhnya.

Kondisi serupa juga diutarakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Denpasar, I Komang Sugiarta. Menurutnya, saat ini Kesbangpol merupakan OPD yang paling miskin pegawai. Pasalnya di Kesbangpol hanya ada 20 tenaga berstatus PNS dan 20 tenaga berstatus kontrak. "Bahkan ada tiga jabatan eselon IV yang sudah kosong tapi tak kunjung diisi, padahal tugasnya cukup berat," ujarnya.

Menyikapi adanya curhatan tersebut, anggota Komisi III DPRD Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra mengaku memaklumi dengan adanya kekurangan personel di sejumlah OPD termasuk di Satpol PP Denpasar. Namun demikian, itu bukan menjadi alasan untuk Satpol PP tidak melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar Perda dengan baik.

Dikatakan, terkait pengawasan di masing-masing wilayah, Susruta mengusul Satpol PP Kota Denpasar untuk dapat menjalin sinergi dengan aparat terbawah seperti Linmas dalam melakukan pengawasan terhadap sejumlah pelanggaran perda yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Hanya saja sinergi yang dibangun hanya sekedar untuk mendapatkan informasi, sementara penindakan tetap dilakukan oleh Satpol PP Denpasar. "Mengingat kurang tenaga, kami harapkan untuk bisa bekerjasama dengan Linmas dalam memperoleh informasi terkait pelanggaran perda. Setelah informasi didapat, tim Satpol PP turun melakukan pengecekan atapun penindakan. Tetapi jangan perorangan yang turun. Biar tidak ada kecurigaan," ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Denpasar, I Made Sukarmana mengatakan, sejatinya persoalan kekurangan personel di Satpol PP sudah menjadi masalah klasik. Padahal tiap tahun, kata dia, pihaknya mendengar sudah ada tenaga kontrak yang direkrut untuk mengisi kekurangan personel Satpol PP. "Kalau masalah kurang tenaga itu, sebenarnya tiap tahun sudah ditambah, saya dengar setiap tahun Satpol PP rekrut tenaga kontrak. Tapi kemana saja tenaga itu, itu yang perlu diketahui," ujar Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Denpasar ini.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Denpasar Eko Supriadi mengatakan, Satpol PP harus tetap bisa mengoptimalkan personel yang sudah ada saat ini. Menurutnya, meski dengan personel yang sedikit, kewibawaan Satpol PP Denpasar akan tetap terjaga apabila dapat melakukan penegakan perda sesuai dengan prosedur dan adil. "Paling penting jangan tebang pilih. Kalau melanggar ya tertibkan, harus tegas. Dengan begitu Satpol PP pasti berwibawa," katanya.

Selain membahas curhatan sejumlah OPD terkait kekurangan pegawai, rapat juga membahas sejumlah persoalan yang dihadapi Kota Denpasar diantaranya terkait Pasar Badung, bangunan tanpa IMB dan persoalan Pertamini yang sedang marak di Denpasar. *mis

loading...

Komentar