Berkas 17.041 Pelamar Diverifikasi
Komisi I Sayangkan Verifikasi Administrasi Tidak Online
Pemprov Bali kebagian 676 jatah CPNS Tahun 2019/2020. Terbanyak untuk tenaga teknis sebanyak 353 orang, sementara tenaga kependidikan 251 orang, dan tenaga kesehatan 72 orang.
DENPASAR, NusaBali
Sebanyak 17.041 pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov Bali masih mengikuti proses verifikasi administrasi untuk bisa mengikuti seleksi Computer Asissted Test (CAT). Mereka yang lolos administrasi akan diumumkan sekaligus untuk seluruh formasi pada 16 Desember 2019.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana mengatakan, ada 18.164 pelamar yang ambil formulir CPNS Pemprov Bali. Namun yang mengisi dan menyelesaikan pengisian formulir sebanyak 17.041 pelamar. "Saat ini kita sedang selesaikan verifikasi administrasinya," ujar Lihadnyana di Denpasar, Senin (9/12).
Yang mengejutkan, verifikasi yang berjalan marathon dan sempat disampaikan ke media oleh BKD Provinsi Bali beberapa waktu lalu, kini malah tidak bisa disampaikan secara periodik. Alasannya, akan disampaikan kalau verifikasi selesai seluruhnya. "Hasil verifikasi akan kami sampaikan sekaligus saja nanti kalau sudah semuanya tuntas seluruh formasi," elak Lihadnyana.
Ditambahkan Lihadnyana, sebanyak 17.041 pelamar yang menyerahkan dan mengisi formulir ini tidak diumumkan hasil verifikasi administrasinya karena nanti akan ada rapat tim verifikasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Verifikasi kan dilaksanakan di masing-masing OPD sesuai dengan formasi. Seperti Dinas Kesehatan melakukan verifikasi untuk pelamar tenaga kesehatan. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi untuk bidang tenaga pendidikan. Nanti selesai di masing-masing OPD, baru rapat dengan panitia seleksi. Kemudian hasil verifikasi diumumkan sekaligus. Kami akan umumkan hasil verifikasi ini sekaligus pada 16 Desember 2019. Jadi mohon maaf perkembangan hasil verifikasi tidak diumumkan tiap hari," ujar mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa ini.
Atas kondisi itu, Komisi I DPRD Bali menyayangkan pola verifikasi yang diumumkan sekaligus. Apalagi proses verifikasi ditarik ke masing-masing OPD. Sekretaris Komisi I DPRD Bali membidangi aparatur negara, I Made Suparta mempertanyakan BKD Bali melakukan verifikasinya di OPD. "Padahal ini yang menentukan di pusat. Awalnya hasil verifikasi disampaikan setiap hari, sekarang kenapa sekaligus. Dan yang menjadi pertanyaan kenapa verifikasi itu di OPD. Harusnya kan siapkan aplikasinya. Sudah zaman teknologi begini? Memang itu verifikasi manual? Kalau manual ya peluang kasak-kusuk dikhawatirkan masih terjadi," sindir Suparta.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, akan menjadi pertanyaan kalau verifikasinya masih dengan pola manual. Apalagi dilaksanakan di masing-masing OPD. "Akan jadi pertanyaan masyarakat itu. Makin membuat publik nggak percaya. Sudahlah sekarang sudah era transparansi. Wujudkan transparansi itu. Orang sudah berharap dengan kemampuan dan kepintaran bersaing melamar CPNS, jangan sampai disingkirkan karena pesaingnya punya koneksi. Saya kritik dikit pola panitia seleksi dengan pola ini," ujar advokat senior ini.
Harusnya kata Suparta, panitia seleksi dengan aplikasi yang disiapkan sejak awal, melaksanakan verifikasi dengan sistem. "Begitu pelamar memasukkan segala persyaratan, dari sistem sudah bisa diketahui dia lolos verifikasi apa tidak. Kalau masih manual kayak gini, payah. Publik menyangsikan, okbjektifitasnya. Ini malah ada jeda lama waktunya," sergahnya.
Pemprov Bali kebagian 676 jatah CPNS Tahun 2019/2020. Dari sejumlah 676 kursi tersebut terbanyak untuk tenaga teknis sebanyak 353 orang, tenaga kependidikan 251 orang, tenaga kesehatan 72 orang. *nat
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnyana mengatakan, ada 18.164 pelamar yang ambil formulir CPNS Pemprov Bali. Namun yang mengisi dan menyelesaikan pengisian formulir sebanyak 17.041 pelamar. "Saat ini kita sedang selesaikan verifikasi administrasinya," ujar Lihadnyana di Denpasar, Senin (9/12).
Yang mengejutkan, verifikasi yang berjalan marathon dan sempat disampaikan ke media oleh BKD Provinsi Bali beberapa waktu lalu, kini malah tidak bisa disampaikan secara periodik. Alasannya, akan disampaikan kalau verifikasi selesai seluruhnya. "Hasil verifikasi akan kami sampaikan sekaligus saja nanti kalau sudah semuanya tuntas seluruh formasi," elak Lihadnyana.
Ditambahkan Lihadnyana, sebanyak 17.041 pelamar yang menyerahkan dan mengisi formulir ini tidak diumumkan hasil verifikasi administrasinya karena nanti akan ada rapat tim verifikasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Verifikasi kan dilaksanakan di masing-masing OPD sesuai dengan formasi. Seperti Dinas Kesehatan melakukan verifikasi untuk pelamar tenaga kesehatan. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi untuk bidang tenaga pendidikan. Nanti selesai di masing-masing OPD, baru rapat dengan panitia seleksi. Kemudian hasil verifikasi diumumkan sekaligus. Kami akan umumkan hasil verifikasi ini sekaligus pada 16 Desember 2019. Jadi mohon maaf perkembangan hasil verifikasi tidak diumumkan tiap hari," ujar mantan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa ini.
Atas kondisi itu, Komisi I DPRD Bali menyayangkan pola verifikasi yang diumumkan sekaligus. Apalagi proses verifikasi ditarik ke masing-masing OPD. Sekretaris Komisi I DPRD Bali membidangi aparatur negara, I Made Suparta mempertanyakan BKD Bali melakukan verifikasinya di OPD. "Padahal ini yang menentukan di pusat. Awalnya hasil verifikasi disampaikan setiap hari, sekarang kenapa sekaligus. Dan yang menjadi pertanyaan kenapa verifikasi itu di OPD. Harusnya kan siapkan aplikasinya. Sudah zaman teknologi begini? Memang itu verifikasi manual? Kalau manual ya peluang kasak-kusuk dikhawatirkan masih terjadi," sindir Suparta.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, akan menjadi pertanyaan kalau verifikasinya masih dengan pola manual. Apalagi dilaksanakan di masing-masing OPD. "Akan jadi pertanyaan masyarakat itu. Makin membuat publik nggak percaya. Sudahlah sekarang sudah era transparansi. Wujudkan transparansi itu. Orang sudah berharap dengan kemampuan dan kepintaran bersaing melamar CPNS, jangan sampai disingkirkan karena pesaingnya punya koneksi. Saya kritik dikit pola panitia seleksi dengan pola ini," ujar advokat senior ini.
Harusnya kata Suparta, panitia seleksi dengan aplikasi yang disiapkan sejak awal, melaksanakan verifikasi dengan sistem. "Begitu pelamar memasukkan segala persyaratan, dari sistem sudah bisa diketahui dia lolos verifikasi apa tidak. Kalau masih manual kayak gini, payah. Publik menyangsikan, okbjektifitasnya. Ini malah ada jeda lama waktunya," sergahnya.
Pemprov Bali kebagian 676 jatah CPNS Tahun 2019/2020. Dari sejumlah 676 kursi tersebut terbanyak untuk tenaga teknis sebanyak 353 orang, tenaga kependidikan 251 orang, tenaga kesehatan 72 orang. *nat
Komentar