nusabali

Kejar PAD Rp 450 Miliar, DPRD Tabanan Bentuk 4 Pokja

Dewan Minta Tak Hanya Jadi Dokumen Akademis

  • www.nusabali.com-kejar-pad-rp-450-miliar-dprd-tabanan-bentuk-4-pokja

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan tahun 2020 ditarget Rp 450 miliar. Untuk mengoptimalkan itu DPRD bersama Pemkab Tabanan gelar rapat kerja pada Jumat (29/11).

TABANAN, NusaBali

Hasilnya, untuk kejar target tersebut akan dibentuk empat kelompok kerja (pokja). Pokja inilah yang bertugas menjadi nakhoda atas program kerja yang dibuat dengan harapan PAD Tabanan bisa meningkat.

Masing-masing pokja memiliki tugas. Pokja I bertugas untuk optimalisasi pendapatan lain-lain. Pokja II bertugas di pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pokja III bertugas di retribusi dan DTW. Pokja IV bertugas membuat inovasi baru bertujuan meningkatkan PAD untuk Tabanan.

Rapat yang dimulai pukul 13.00 Wita dipimpin oleh Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, dihadiri Wakil Ketua Made Meliani, pansus pendapatan, anggota DPRD Tabanan, dan sejumlah pimpinan dan staf Pemkab Tabanan.

Kepala Bapelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja menjelaskan pokja yang dibuat ini tugasnya membuat program kerja, untuk mengoptimalkan pajak di masing-masing tupoksi yang sudah direncanakan. Dalam satu pokja akan ada anggota 3 orang terdiri dari kabid dan sekretaris dari instansi penghasil. “Mereka ini yang mengkoordinir program kerja yang dibuat sesuai tupoksi,” tegasnya, Minggu (1/12).

Dengan adanya tim pokja ini tugas meningkatkan pendapatan menjadi lebih jelas. Terlebih dalam pembentukan tim ini telah diusulkan anggaran sebesar Rp 44 miliar, karena pokja inovasi ini memerlukan anggaran besar. Namun pokja inovasi boleh tidak dilakukan karena yang wajib adalah Pokja 1, 2, dan 3. “Tim pokja per 1 Desember sudah mulai bergerak,” imbuh Wiratmaja.

Diakuinya selama ini untuk meningkatkan PAD memang selalu difokuskan di Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Lantaran tugas Bakeuda telah banyak mulai dari perbendaharaan, hibah, dan lain-lain yang menyebabkan tidak fokus, maka tim pokja ini dibentuk. Bahkan ada pula faktor penghambat dalam peningkatan PAD, salah satunya belum adanya peraturan tentang izin mendirikan bangunan reklame.

“Jadi kenapa IMB ini tidak ada. Nah, pokja ini yang akan membantu percepat proses pembuatan IMB itu. Memang dalam melakukan suatu gagasan harus berani dan perlu energi. Kalau tidak berani maka akan tetap ada di zona nyaman. Jadi anggota dewan kami harapkan untuk ikut mengawasi tim pokja ini,” pinta Wiratmaja.

Menurut Wiratmaja, pokja ini akan bekerja pararel. Pada hari tertentu akan ada evaluasi sehingga ada semacam kompetisi di setiap pokja. Tetapi yang di pokja inovasi memang agak unik. Sebab pekerjaan tidak sama dengan pokja 1, 2, dan 3 yang pekerjaan biasa dan seluruh Indonesia mengerjakan. Beda dengan pokja inovasi yang harus menemukan suatu baru yang dikerjakan.

Meskipun demikian diakui seluruh pokja bekerja maksimal dan seluruh langkah dijalankan, bahkan jika inovasi yang diciptakan berjalan, pendapatan Rp 1 triliun itu bukanlan hal mustahil. “Kami sangat optimistis jika pokja bekerja maksimal dan inovasi berjalan, tahun 2021 angka Rp 1 triliun bisa tercapai. Namun untuk di tahun 2020 angka lima ratusan miliar rupiah bisa dicapai,” tegas Wiratmaja.

Terkait inovasi tersebut, Sekretaris Pansus Pendapatan I Putu Eka Putra Nurcahyadi minta seluruh bergerak dan tidak sekadar menjadi dokumen akademis. “Kalau dibentuk menjadi empat pokja ini maka akan nyambung dengan pansus ke depan, sehingga pansus akan ikut mengawasi,” tegasnya,

Sementara itu, Ketua Komisi III AA Nyoman Darma Putra mengatakan bahwa dalam meningkatkan PAD tidak perlu grasa-grusu untuk memaksimalkan seluruh pendapatan. Lebih baik fokus ke satu item yang menjadi andalan yakni di dalam sektor pajak. “Jadi di sektor pajak harus dimaksimalkan. Jika dimaksimalkan maka optimis Rp 450 miliar bisa jalan. Oleh karena itu kami harapkan mari bersinergi, karena kami di komisi juga memiliki tujuan sama, meningkatkan PAD,” tegas politisi asal Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Tabanan, ini.

Ketua DPRD Tabanan Made Dirga dengan semangat yang menggebu-gebu meminta seluruh eksekutif dan legislatif bersinergi mengoptimalkan PAD. Bahkan rencana yang akan dikerjakan diminta disosialisasikan ke masyarakat. “Saya mohon dengan hormat sosialisasi sangat wajib agar masyarakat mengetahui,” jelasnya.

Tidak hanya masyarakat, bahkan bupati, camat, perbekel, dan kepala dusun wajib mengetahui. ”Jangan sampai dagang sate saja dimintai pajak, optimalkan yang ada maka PAD akan bisa terealisasi, jangan cari potensi saja. Mari eksekutif dan legislatif kompak semangat dalam bekerja,” tandasnya. *des

loading...

Komentar