Besaran Mana Saat di KPK, Stafsus, dan DPR RI?
Ketika Johan Budi Ditanya Gaji oleh Mahasiswa
Kedatangan anggota DPR RI Johan Budi ke Trenggalek menjadi magnet tersendiri bagi para mahasiswa, bahkan satu audien memintanya untuk membandingkan besaran gaji saat menjabat menjadi Komisioner KPK, Staf Khusus Presiden, serta Anggota DPR RI.
TRENGGALEK, NusaBali
"Pak Johan Budi kan pernah menjabat di KPK, kemudian staf khusus presiden, saya ingin tahu lebih besar mana diantara tiga lembaga itu," kata salah seorang mahasiswa STKIP Trenggalek,di Hall Jaas, Kamis (28/11).
Menanggapi pertanyaan mahasiswa itu Johan Budi pun tersenyum, lantas ia menjelaskan jika di antara tiga lembaga yang pernah menaunginya itu, gaji terbesar diterima saat menjabat sebagai pimpinan KPK. "Lebih besar ketika jadi pimpinan KPK, ketika jadi Plt Wakil Ketua KPK, gaji saya lumayan bisa menghidupi anak istri dan membiayai anak sekolah. Setelah jadi staf khusus presiden agak turun gajinya," kata Johan Budi, dilansir detikcom.
Bahkan menurutnya gaji pimpinan KPK tetap lebih tinggi dibanding gaji anggota parlemen yang saat ini ia jalani. Namun saat menjelaskan perbandingan gaji, Johan tidak menjelaskan secara rinci nominal uang yang diterima dari negara tersebut. "Nah di DPR ini dibanding di pimpinan KPK lebih tinggi KPK. Tentu saya bicara tentang gaji resmi, anda bisa baca di media, berapa gaji yang seharusnya diterima DPR. Tapi yang di pimpinan KPK kan anda belum tahu," ujarnya.
Sementara itu dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan di Trenggalek tersebut, Johan tetap menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih di kalangan milenial. "Tidak hanya implementasi nilai-nilai Pancasila, tapi saya juga menjelaskan sejarah Pancasila itu sendiri, saya yakin banyak anak muda yang tanda kutip melupakan dari sejarah itu sendiri, tadi saya sampaikan Pancasila itu digali Bung Karno dimulai dengan pidato 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI," imbuh Johan Budi.
Mantan pimpinan KPK ini menambahkan, pihaknya sepakat dengan upaya pemerintah untuk kembali menghidupkan pengajaran tentang nilai Pancasila di tingkat sekolah. "Saya anggota DPR Komisi II salah satu mitra kerja kami adalah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) ya, kemarin sempat ada diskusi terkait dengan pengajaran Pancasila itu, tentu bentunnya bisa berbeda dengan di zaman orde baru," katanya.
Bahkan Johan berharap upaya menanamkan nilai Pancasila tidak hanya di bangku sekolah saja, namun juga perlu ditanamkan pada anak-anak usia dini. *
Menanggapi pertanyaan mahasiswa itu Johan Budi pun tersenyum, lantas ia menjelaskan jika di antara tiga lembaga yang pernah menaunginya itu, gaji terbesar diterima saat menjabat sebagai pimpinan KPK. "Lebih besar ketika jadi pimpinan KPK, ketika jadi Plt Wakil Ketua KPK, gaji saya lumayan bisa menghidupi anak istri dan membiayai anak sekolah. Setelah jadi staf khusus presiden agak turun gajinya," kata Johan Budi, dilansir detikcom.
Bahkan menurutnya gaji pimpinan KPK tetap lebih tinggi dibanding gaji anggota parlemen yang saat ini ia jalani. Namun saat menjelaskan perbandingan gaji, Johan tidak menjelaskan secara rinci nominal uang yang diterima dari negara tersebut. "Nah di DPR ini dibanding di pimpinan KPK lebih tinggi KPK. Tentu saya bicara tentang gaji resmi, anda bisa baca di media, berapa gaji yang seharusnya diterima DPR. Tapi yang di pimpinan KPK kan anda belum tahu," ujarnya.
Sementara itu dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan di Trenggalek tersebut, Johan tetap menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih di kalangan milenial. "Tidak hanya implementasi nilai-nilai Pancasila, tapi saya juga menjelaskan sejarah Pancasila itu sendiri, saya yakin banyak anak muda yang tanda kutip melupakan dari sejarah itu sendiri, tadi saya sampaikan Pancasila itu digali Bung Karno dimulai dengan pidato 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI," imbuh Johan Budi.
Mantan pimpinan KPK ini menambahkan, pihaknya sepakat dengan upaya pemerintah untuk kembali menghidupkan pengajaran tentang nilai Pancasila di tingkat sekolah. "Saya anggota DPR Komisi II salah satu mitra kerja kami adalah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) ya, kemarin sempat ada diskusi terkait dengan pengajaran Pancasila itu, tentu bentunnya bisa berbeda dengan di zaman orde baru," katanya.
Bahkan Johan berharap upaya menanamkan nilai Pancasila tidak hanya di bangku sekolah saja, namun juga perlu ditanamkan pada anak-anak usia dini. *
1
Komentar