Buleleng Kekurangan 5.020 PNS
Kabupaten Buleleng sebagai daerah di Bali dengan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak, mengalami kekurangan ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
SINGARAJA, NusaBali
Data teranyar dari Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buleleng, Pemkab Buleleng saat ini masih keku¬rangan 5.020 PNS.
Jumlah kekurangan 5.020 PNS tersebut tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Dae¬rah (OPD) Pemkab Buleleng. Akumulasi data tersebut didapatkan dari pelapor¬an masing-masing OPD, sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja selama 5 tahun ke depan.
Dari jumlah kekurangan PNS yang mencapai 5.020 orang tersebut, formasi keku¬rang¬an terbanyak adalah untuk profesi guru, yakni mencapai 2.261 orang. Sedang¬kan sisanya, sebanyak 2.759 orang adalah kekurangan PNS tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Angka kekurangan ini hampir seimbang dengan jumlah PNS yang ada di lingkup Pemkab Buleleng saat ini yang mencapai 7.884 orang.
Kepala BKPSDM Buleleng, I Gede Wisnawa, mengatakan kekurangan PNS yang sangat banyak itu memaksanya harus membuat analisis skala prioritas dengan me¬mpertimbangkan PNS yang pensiun, jumlah penduduk, dan luas wilayah Kabupa¬ten Buleleng. Maka, tahun ini didapatkan kuota Calon Pegaweai Negeri Sipil (CP¬NS) yang diajukan Pemkab Buleleng ke pemerin¬tah pusat sebanyak 374 formasi. Namun, yang di-acc pemerintah pusat hanya 358 formasi.
“Yang menjadi prioritas kami dari hasil kajian laporan per OPD, memang masih di pelayanan dasar, yakni di bidang pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan, te¬na¬ga guru sangat kurang, sementara formasi yang diterima juga sedikit,” ungkap Gede Wisnawa di Singaraja, Selasa (26/11).
Menurut Gede Wisnawa, kekurangan PNS ini akan terus diusulkan pengisian setiap tahunnya. Hanya saja, nasib Buleleng tergantung dengan keputusan pemerintah pu¬sat untuk menetapkan kuota penerimaan CPNS.
Sejauh ini, untuk mengatasi kekurangan PNS di Pemkab Buleleng, masih ditutupi oleh tenaga kontrak yang berjumlah 3.901 orang. Jumlah terbanyak tenaga kontrak ada di bidang pendidikan, yakni mencapai 1.800 orang. Mereka semuanya bersta¬tus guru kontrak.
Selain itu, kata Wisnawa, masing-masing OPD Pemkab Buleleng juga diberikan ke¬wenangan untuk mengangkat tenaga kontrak, untuk menutupi kekurangan PNS. “Sekarang masing-masing OPD ada tenaga kontraknya, yang dimaksimalkan sesu¬ai kompetensinya, agar tidak mubazir mengangkat mereka,” tandas Wisnawa, yang kemarin didampingi Sekretaris BKPSDM Buleleng I Nyoman Wisandika dan Ka-pala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, Ni Luh Made Enny Widhi¬yati.
Wisnawa menyebutkan, selain mengangkat tenaga kontrak, masing-masing OPD Pemkab Buleleng juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja tenaga kontrak tersebut. Dengan begitu, tenaga kontrak yang direkrut benar-benar pegawai yang memiliki etos kerja tinggi.
“Seharusnya, kekurangan PNS dengan adanya tenaga kontrak bisa tertutupi, seperti guru kontrak yang diangkat daerah. Ini sangat membantu kegiatan pembelajaran di Buleleng, dengan kondisi kekurangan guru PNS yang sangat banyak. Kami harap¬kan masing-masing OPD Pemkab Buleleng juga memaksimalkan tenaga kontrak yang ada,” harap Wisnawa.
Sementara itu, Pemkab Buleleng buka kuoata 358 formasu untuk penerimaan CPNS tahun 2019 ini. Data hingga Senin (25/11) malam, jumlah pelamar CPNS Pemkab Buleleng sudah mencapai 6.855 orang.
Jumlah itu dipastikan akan terus bertambah pada hari terakhir pendaftaran CPNS, Selasa malam pukul 23.11 Wita. Membludaknya pelamar pada detik-detik terakhir ini, disebut-sebut karena ada 5 kabupaten di Bali yang tidak membuka lamaran CPNS, termasuk Bangli dan Karangasem.
Pelamar dari daerah luar Buleleng, seperti Bangli dan Karangasem hingga Tabanan juga banyak ikut mendaftar untuk memperebutkan kuota 358 formasi yang dibuka Pemkab Buleleng. Bahkan, ada pula pelamar dari luar Bali yang ikut adu untung berebut kursi CPNS di Buleleng. *k23
Jumlah kekurangan 5.020 PNS tersebut tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Dae¬rah (OPD) Pemkab Buleleng. Akumulasi data tersebut didapatkan dari pelapor¬an masing-masing OPD, sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja selama 5 tahun ke depan.
Dari jumlah kekurangan PNS yang mencapai 5.020 orang tersebut, formasi keku¬rang¬an terbanyak adalah untuk profesi guru, yakni mencapai 2.261 orang. Sedang¬kan sisanya, sebanyak 2.759 orang adalah kekurangan PNS tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Angka kekurangan ini hampir seimbang dengan jumlah PNS yang ada di lingkup Pemkab Buleleng saat ini yang mencapai 7.884 orang.
Kepala BKPSDM Buleleng, I Gede Wisnawa, mengatakan kekurangan PNS yang sangat banyak itu memaksanya harus membuat analisis skala prioritas dengan me¬mpertimbangkan PNS yang pensiun, jumlah penduduk, dan luas wilayah Kabupa¬ten Buleleng. Maka, tahun ini didapatkan kuota Calon Pegaweai Negeri Sipil (CP¬NS) yang diajukan Pemkab Buleleng ke pemerin¬tah pusat sebanyak 374 formasi. Namun, yang di-acc pemerintah pusat hanya 358 formasi.
“Yang menjadi prioritas kami dari hasil kajian laporan per OPD, memang masih di pelayanan dasar, yakni di bidang pendidikan dan kesehatan. Secara keseluruhan, te¬na¬ga guru sangat kurang, sementara formasi yang diterima juga sedikit,” ungkap Gede Wisnawa di Singaraja, Selasa (26/11).
Menurut Gede Wisnawa, kekurangan PNS ini akan terus diusulkan pengisian setiap tahunnya. Hanya saja, nasib Buleleng tergantung dengan keputusan pemerintah pu¬sat untuk menetapkan kuota penerimaan CPNS.
Sejauh ini, untuk mengatasi kekurangan PNS di Pemkab Buleleng, masih ditutupi oleh tenaga kontrak yang berjumlah 3.901 orang. Jumlah terbanyak tenaga kontrak ada di bidang pendidikan, yakni mencapai 1.800 orang. Mereka semuanya bersta¬tus guru kontrak.
Selain itu, kata Wisnawa, masing-masing OPD Pemkab Buleleng juga diberikan ke¬wenangan untuk mengangkat tenaga kontrak, untuk menutupi kekurangan PNS. “Sekarang masing-masing OPD ada tenaga kontraknya, yang dimaksimalkan sesu¬ai kompetensinya, agar tidak mubazir mengangkat mereka,” tandas Wisnawa, yang kemarin didampingi Sekretaris BKPSDM Buleleng I Nyoman Wisandika dan Ka-pala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi, Ni Luh Made Enny Widhi¬yati.
Wisnawa menyebutkan, selain mengangkat tenaga kontrak, masing-masing OPD Pemkab Buleleng juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja tenaga kontrak tersebut. Dengan begitu, tenaga kontrak yang direkrut benar-benar pegawai yang memiliki etos kerja tinggi.
“Seharusnya, kekurangan PNS dengan adanya tenaga kontrak bisa tertutupi, seperti guru kontrak yang diangkat daerah. Ini sangat membantu kegiatan pembelajaran di Buleleng, dengan kondisi kekurangan guru PNS yang sangat banyak. Kami harap¬kan masing-masing OPD Pemkab Buleleng juga memaksimalkan tenaga kontrak yang ada,” harap Wisnawa.
Sementara itu, Pemkab Buleleng buka kuoata 358 formasu untuk penerimaan CPNS tahun 2019 ini. Data hingga Senin (25/11) malam, jumlah pelamar CPNS Pemkab Buleleng sudah mencapai 6.855 orang.
Jumlah itu dipastikan akan terus bertambah pada hari terakhir pendaftaran CPNS, Selasa malam pukul 23.11 Wita. Membludaknya pelamar pada detik-detik terakhir ini, disebut-sebut karena ada 5 kabupaten di Bali yang tidak membuka lamaran CPNS, termasuk Bangli dan Karangasem.
Pelamar dari daerah luar Buleleng, seperti Bangli dan Karangasem hingga Tabanan juga banyak ikut mendaftar untuk memperebutkan kuota 358 formasi yang dibuka Pemkab Buleleng. Bahkan, ada pula pelamar dari luar Bali yang ikut adu untung berebut kursi CPNS di Buleleng. *k23
Komentar