Sekda Badung Minta BPBD Tetapkan Peta Rawan Bencana
Rakor Persiapan Menghadapi Musim Penghujan
Pemerintah Kabupaten Badung menggelar rapat koordinasi persiapan musim hujan, di Gedung Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (25/11).
MANGUPURA, NusaBali
Sekda Badung Wayan Adi Arnawa yang memimpin rapat tersebut minta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menetapkan peta rawan bencana terutama banjir dan longsor per desa, per kecamatan.
Rapat melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Badung dan instansi terkait dalam penanganan kebencanaan, seperti TNI, Polri, PMI, SAR, Rapi.
Menurut Adi Arnawa, dalam penanggulangan bencana harus ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Hal ini sesuai dengan lambang segitiga biru pada logo BNPD/BPBD, yakni bahwa BPBD tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus sinergitas bersama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Harus bersatu dengan ketiganya, sehingga bisa membantu satu sama lain.
Adi Arnawa juga menekankan aksi yang harus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Badung dan perangkat daerah terkait, termasuk camat, perbekel, dan lurah. “Kami minta tetapkan peta rawan bencana, terutama banjir dan longsor per desa, per kecamatan,” ujarnya.
Adi Arnawa juga meminta BPBD Badung memetakan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki BPBD Badung. “Hitung masyarakat yang tinggal di wilayah bencana, buat perencanaan yang matang, lakukan apel kesiapsiagaan dan simulasi,” tandasnya.
Sementara, Kepala Bidang Kedaruratan fan Logistik BPBD Badung Ni Nyoman Ermy Setiari dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dasar terselenggaranya kegiatan rakor adalah informasi musim awal penghujan oleh BMKG dan Surat Kawat Mendagri tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan, Surat Kepala BNPB No. B-1543/KA.BNPB/PK.03.02/10/2019 tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2019-2020 serta Surat Deputi Bidang Pencegahan BNPB tentang Imbauan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan.
Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan kondisi kebencanaan di Indonesia dan di Kabupaten Badung, dimana penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan saat tanggap darurat. Ada tiga fase penanggulangan bencana, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. “Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa penekanan saat ini adalah lebih memfokuskan ke arah pengurangan risiko bencana dan penekanan bahwa simulasi dan pelatihan secara berkala,” tuturnya. *asa
Rapat melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Badung dan instansi terkait dalam penanganan kebencanaan, seperti TNI, Polri, PMI, SAR, Rapi.
Menurut Adi Arnawa, dalam penanggulangan bencana harus ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Hal ini sesuai dengan lambang segitiga biru pada logo BNPD/BPBD, yakni bahwa BPBD tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus sinergitas bersama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Harus bersatu dengan ketiganya, sehingga bisa membantu satu sama lain.
Adi Arnawa juga menekankan aksi yang harus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Badung dan perangkat daerah terkait, termasuk camat, perbekel, dan lurah. “Kami minta tetapkan peta rawan bencana, terutama banjir dan longsor per desa, per kecamatan,” ujarnya.
Adi Arnawa juga meminta BPBD Badung memetakan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki BPBD Badung. “Hitung masyarakat yang tinggal di wilayah bencana, buat perencanaan yang matang, lakukan apel kesiapsiagaan dan simulasi,” tandasnya.
Sementara, Kepala Bidang Kedaruratan fan Logistik BPBD Badung Ni Nyoman Ermy Setiari dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dasar terselenggaranya kegiatan rakor adalah informasi musim awal penghujan oleh BMKG dan Surat Kawat Mendagri tentang Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan, Surat Kepala BNPB No. B-1543/KA.BNPB/PK.03.02/10/2019 tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2019-2020 serta Surat Deputi Bidang Pencegahan BNPB tentang Imbauan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan.
Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan kondisi kebencanaan di Indonesia dan di Kabupaten Badung, dimana penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan saat tanggap darurat. Ada tiga fase penanggulangan bencana, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. “Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa penekanan saat ini adalah lebih memfokuskan ke arah pengurangan risiko bencana dan penekanan bahwa simulasi dan pelatihan secara berkala,” tuturnya. *asa
Komentar