Alih Fungsi Lahan di Denpasar ‘Meroket’
Hasil Bertani Kalah dengan Nilai Sewa Lahan
Jadi petani di Denpasar masih belum sepenuhnya memberikan pendapatan memadai
DENPASAR, NusaBali
Laju alih fungsi lahan pertanian di Kota Denpasar terus meningkat seiring pesatnya pembangunan perumahan. Hal tersebut diperkuat lagi dengan menurunnya minat generasi muda untuk bertani, lantaran hasil bertani tak seimbang dengan biaya produksi. Dinas Pertanian mencatat lahan produktif mengalami penyusutan signifikan. Tahun 2021 luas lahan masih mencapai 1.915 hektare, turun menjadi 1.871 hektare pada 2022, kemudian anjlok ke 1.680 hektare pada 2023, dan kembali merosot hingga 1.658 hektare pada 2024.
Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar, Anak Agung Gde Bayu Brahmasta, Rabu (3/12), menjelaskan bahwa tantangan pertanian di wilayah perkotaan semakin kompleks. “Salah satunya adalah berkurangnya minat generasi muda terjun ke sektor pertanian, sehingga banyak lahan tidak digarap dan lebih memilih disewakan demi memperoleh penghasilan cepat,” ujar Gung Bayu.
Selain itu, kepastian harga sejumlah komoditas pertanian dinilai belum memenuhi standar kesejahteraan petani. “Jadi petani di Denpasar masih belum sepenuhnya memberikan pendapatan memadai. Ditambah lagi dampak perubahan iklim, bencana, dan tekanan ekonomi membuat semakin banyak lahan ditinggalkan,” tegas Gung Bayu.
Di sisi lain, kata Gung Bayu, kenaikan harga lahan yang cukup tinggi memicu pemilik lahan beralih menyewakan atau menjual aset mereka. Gung Bayu membeber, saat ini jika menanam padi, pendapatan kotor petani hanya sekitar Rp600.000–Rp800.000 per are per tahun. Sementara nilai sewa lahan untuk penggunaan nonpertanian dapat mencapai Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per are per tahun, tergantung lokasi dan akses jalan. “Perbandingannya sangat jauh, sehingga petani cenderung memilih opsi yang lebih menguntungkan,” kata Gung Bayu.
Meski demikian, peluang peningkatan pendapatan masih terbuka jika petani beralih ke komoditas hortikultura. Untuk bawang merah, misalnya, dengan asumsi produksi 100–200 kwintal per hektare dan harga minimal Rp10.000 per kilogram, petani dapat meraup pendapatan Rp1 juta–Rp2 juta per are per tiga bulan, atau Rp2 juta–Rp4 juta per are per tahun. “Jika pendapatan hortikultura optimal, petani tentu akan lebih mempertahankan lahannya,” ujarnya.
Pemkot Denpasar, lanjutnya, juga terus berupaya menekan alih fungsi lahan melalui berbagai program peningkatan kesejahteraan petani. Antara lain dengan menekan biaya produksi melalui bantuan traktor, pupuk, serta pengembangan diversifikasi komoditas. Pemerintah juga menyediakan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi petani, dengan premi ditanggung oleh Pemkot Denpasar.
Selain itu, kebijakan pembebasan pajak untuk lahan pertanian telah dituangkan dalam peraturan daerah. Pemkot Denpasar juga menetapkan 1.000 hektare lahan abadi yang tidak dapat dialihkan dari fungsi pertaniannya. “Kami terus berupaya meningkatkan daya saing pertanian agar lahan produktif tetap terjaga dan petani memiliki pendapatan yang lebih layak,” tegas Gung Bayu.mis
Komentar