Kader Senior Golkar Bali Dukung Bamsoet
Airlangga Diminta Fokus di Kabinet
Pasca putusan Mahkamah Partai Golkar tolak gugatan 5 Ketua DPD II Golkar Kabupaten yang dilengserkan oleh Plt Ketrua DPD I Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggih, kader Beringin di Bali terbelah dua.
DENPASAR, NusaBali
Kalangan kader senior, yang pro 5 Ketua DPD II Golkar ‘teraniaya’, menginginginkan Bambang Soesatyo menjadi Ketua Umum DPP Golkar. Sedangkan kubu lainnya ingin Airlangga Hartarto tetap pimpin Golkar.
Sejumlah kader senior yang selama ini berseberangan dengan Plt Ketua DPD I Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, kumpul di Jalan Dewi Madri Niti Mandala Denpasar, Jumat (22/11) siang. Mereka bertemu khusus untuk membicarakan nasib partai yang pecah pasca 5 Ketua DPD II Golkar Bali diberangus oleh Demer.
Jajaran kader senior yang hadir dalam pertemuan itu, antara lain, I Gusti Putu Wijaya (mantan Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD I Golkar Bali), I Wayan Subawa (mantan Ketua Bappilu DPD I Golkar Bali yang kini Ketua MKGR Bali), AA Ngurah Rai Wiranata (mantan fungsionaris DPD I Golkar Bali), Made Dedung Suardana (mantan fungsionaris DPD I Golkar Bali), dan Kusnandar (masih tercatat sebagai pengurus DPD I Golkar Bali, namun tidak aktif).
Mereka berkumpul dengan difasilitasi oleh kader milineal Golkar, Yus Priyanata Sudibya. Pembicaraan dimulai dengan masalah perpecahan Golkar gara-gara 6 Ketua DPD II Golkar Kabupaten diberangus Demer, sampai akhirnya muncul aspirasi mendukung Bambang Soesatyo menjadi Ketua Umum DPP Golkar melalui Munas di Jakarta, 4-6 Desember 2019 nanti.
IGP Wijaya menyebutkan, Golkar membutuhkan figur pemimpin yang punya kualitas, berjiwa pemersatu dari pusat sampai daerah. Golkar membutuhkan figur alternatif yang mampu membawa Beringin ke jatidirinya sebagai partai yang demokratis. "Kriteria itu ada di Bamsoet (Bambang Soeastyo, yang kini menjabat Ketua MPR, Red)," ujar Wijaya kepada NusaBali usai pertemuan kemarin.
Menurut Wijaya, Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto sebaiknya fokus membantu Presiden Jokowi sebagai Menko Perekonomian. Airlangga diminta tidak usah maju lagi berebut kursi Ketua Umum DPP Golkar dalam Munas nanti. "Beliau (Airlangga) menjabat Menko Perekonomian, harus fokus melaksanakan tugas di kabinet. Jika berprestasi di kabinet, Pak Airlangga juga otomatis akan angkat nama Golkar," tandas politisi senior asal Banjar Kutuh, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Tabanan yang mantan anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali dua periode di era Orde Baru ini.
Menurut Wijaya, orang yang paling pas memimpin Golkar ke depan adalah Bamsoet. Selain dianggap sebagai figur pemersatu, Bamsoet berpengalaman jadi Ketua DPR RI dan kini menjabat Ketua MPR RI 2019-2024. "Saya yakin Bamsoet ini mampu membawa kejayaan Golkar. Tidak seperti sekarang ini, perolehan kursi Golkar DPR RI anjlok. Kursi legislatif di daerah-daerah juga rata-rata turun, kecuali DPRD Bangli. Di DPRD Bali, Golkar kehilangan 3 kursi dalam Pileg 2019," papar Wijaya.
Sementara, AA Ngurah Rai Wiranata berharap Munas Golkar di Jakarta, 4-6 Desember depan, berjalan lebih demokratis. Menurut Rai Wiranata, sekarang mulai ada ketakutan akan munculnya Bamsoet sebagai pesaing Airlangga dalam perebutan kursi Ketua Umum DPP Golkar. Karenanya, mulai ada pola-pola ‘tangan besi’ dalam persaingan jelang Munas Golkar.
"Dalam Rapimnas Golkar kemarin contohnya, kader yang berbau pendukung Bamsoet tidak dibolehkan ikut. Itu ada penjagaan pintu I dan Pintu II. Pokoknya, kalau berbau Bamsoet, tidak boleh masuk ke arena Rapimnas Golkar. Mudah-mudahan, cara begini tidak berlanjut di Munas Golkar nanti. Kalau masih begini, Golkar bisa pecah lagi," ujar Rai Wiranata.
Bukti perpecahan di Golkar akibat pengelolaan dengan ‘tangan besi’ mirip kelola perusahaan sendiri, kata Rai Wiranata, telah terbukti merugikan partai di mana kursi Golkar di DPR RI turun dari semula 91 kursi hasil Pileg 2014 menjadi 85 kursi hasil Pileg 2019. "Maka, bagi kami, sudah saatnya Golkar dipimpin oleh figur pemersatu yang mampu merangkul," tegas politisi senior Golkar asal Puri Kesiman, Denpasar Timur mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali 2004-2009 ini.
Menurut rai Wiranata, pola pengelolaan ‘tangan besi’ di Golkar belakangan ini juga berlaku di Bali. "Sejak 6 Ketua DPD II Golkar dilengserkan, Partai Golkar kehilangan pendukung di Bali. Bahkan, banyak kader yang letakkan jabatan di tingkat Pengurus Desa (PD) Golkar dan Pengurus Kecamatan (PK) Golkar,” papar Rai Wiranata.
"Golkar kehilangan kursi DPRD Bali hasil Pileg 2019. Kursi yang melayang itu masing-masing dari Dapil Gianyar, Dapil Badung, dan Dapil Denpasar, karena kader Golkar yang punya basis massa disingkirkan," katanya.
Rai Wiranata menyebutkan, aturan partai juga sudah tidak tegak jalannya, sistem dan mekanisme tidak dilaksanakan. “Bayangkan, Ketua DPD II Golkar yang di-Plt-kan menempuh jalur Mahkamah Partai, tapi terjungkal sia-sia. Makanya, bagi saya, untuk mendapatkan keadilan itu adalah jalur peradilan umum. Kalau Mahkamah Partai, itu peradilan politik," sodok Rai Wiranata.
Rai Wiranata juga mengingatkan, jurus mem-Plt-kan Ketua DPD II Golkar Kabupaten akan bermasalah dalam Munas Golkar nanti. "Seuai AD/ART, yang punya hak suara adalah Ketua DPD I Golkar Provinsi dan DPD II Golkar Kabupaten/Kota hasil Musda yang sah, bukan Plt," tegas Rai Wiranata.
Rai Wiranata pun sangat menyayangkan 6 Ketua DPD II Golkar ydilengserkan paksa, padahal 5 orang dari mereka merupakan hasil Musda Golkar. "Intinya, Golkar harus diselamatkan, supaya tidak banyak kader lari." *nat
Sejumlah kader senior yang selama ini berseberangan dengan Plt Ketua DPD I Golkar Bali Gede Sumarjaya Linggih alias Demer, kumpul di Jalan Dewi Madri Niti Mandala Denpasar, Jumat (22/11) siang. Mereka bertemu khusus untuk membicarakan nasib partai yang pecah pasca 5 Ketua DPD II Golkar Bali diberangus oleh Demer.
Jajaran kader senior yang hadir dalam pertemuan itu, antara lain, I Gusti Putu Wijaya (mantan Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD I Golkar Bali), I Wayan Subawa (mantan Ketua Bappilu DPD I Golkar Bali yang kini Ketua MKGR Bali), AA Ngurah Rai Wiranata (mantan fungsionaris DPD I Golkar Bali), Made Dedung Suardana (mantan fungsionaris DPD I Golkar Bali), dan Kusnandar (masih tercatat sebagai pengurus DPD I Golkar Bali, namun tidak aktif).
Mereka berkumpul dengan difasilitasi oleh kader milineal Golkar, Yus Priyanata Sudibya. Pembicaraan dimulai dengan masalah perpecahan Golkar gara-gara 6 Ketua DPD II Golkar Kabupaten diberangus Demer, sampai akhirnya muncul aspirasi mendukung Bambang Soesatyo menjadi Ketua Umum DPP Golkar melalui Munas di Jakarta, 4-6 Desember 2019 nanti.
IGP Wijaya menyebutkan, Golkar membutuhkan figur pemimpin yang punya kualitas, berjiwa pemersatu dari pusat sampai daerah. Golkar membutuhkan figur alternatif yang mampu membawa Beringin ke jatidirinya sebagai partai yang demokratis. "Kriteria itu ada di Bamsoet (Bambang Soeastyo, yang kini menjabat Ketua MPR, Red)," ujar Wijaya kepada NusaBali usai pertemuan kemarin.
Menurut Wijaya, Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto sebaiknya fokus membantu Presiden Jokowi sebagai Menko Perekonomian. Airlangga diminta tidak usah maju lagi berebut kursi Ketua Umum DPP Golkar dalam Munas nanti. "Beliau (Airlangga) menjabat Menko Perekonomian, harus fokus melaksanakan tugas di kabinet. Jika berprestasi di kabinet, Pak Airlangga juga otomatis akan angkat nama Golkar," tandas politisi senior asal Banjar Kutuh, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Tabanan yang mantan anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali dua periode di era Orde Baru ini.
Menurut Wijaya, orang yang paling pas memimpin Golkar ke depan adalah Bamsoet. Selain dianggap sebagai figur pemersatu, Bamsoet berpengalaman jadi Ketua DPR RI dan kini menjabat Ketua MPR RI 2019-2024. "Saya yakin Bamsoet ini mampu membawa kejayaan Golkar. Tidak seperti sekarang ini, perolehan kursi Golkar DPR RI anjlok. Kursi legislatif di daerah-daerah juga rata-rata turun, kecuali DPRD Bangli. Di DPRD Bali, Golkar kehilangan 3 kursi dalam Pileg 2019," papar Wijaya.
Sementara, AA Ngurah Rai Wiranata berharap Munas Golkar di Jakarta, 4-6 Desember depan, berjalan lebih demokratis. Menurut Rai Wiranata, sekarang mulai ada ketakutan akan munculnya Bamsoet sebagai pesaing Airlangga dalam perebutan kursi Ketua Umum DPP Golkar. Karenanya, mulai ada pola-pola ‘tangan besi’ dalam persaingan jelang Munas Golkar.
"Dalam Rapimnas Golkar kemarin contohnya, kader yang berbau pendukung Bamsoet tidak dibolehkan ikut. Itu ada penjagaan pintu I dan Pintu II. Pokoknya, kalau berbau Bamsoet, tidak boleh masuk ke arena Rapimnas Golkar. Mudah-mudahan, cara begini tidak berlanjut di Munas Golkar nanti. Kalau masih begini, Golkar bisa pecah lagi," ujar Rai Wiranata.
Bukti perpecahan di Golkar akibat pengelolaan dengan ‘tangan besi’ mirip kelola perusahaan sendiri, kata Rai Wiranata, telah terbukti merugikan partai di mana kursi Golkar di DPR RI turun dari semula 91 kursi hasil Pileg 2014 menjadi 85 kursi hasil Pileg 2019. "Maka, bagi kami, sudah saatnya Golkar dipimpin oleh figur pemersatu yang mampu merangkul," tegas politisi senior Golkar asal Puri Kesiman, Denpasar Timur mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bali 2004-2009 ini.
Menurut rai Wiranata, pola pengelolaan ‘tangan besi’ di Golkar belakangan ini juga berlaku di Bali. "Sejak 6 Ketua DPD II Golkar dilengserkan, Partai Golkar kehilangan pendukung di Bali. Bahkan, banyak kader yang letakkan jabatan di tingkat Pengurus Desa (PD) Golkar dan Pengurus Kecamatan (PK) Golkar,” papar Rai Wiranata.
"Golkar kehilangan kursi DPRD Bali hasil Pileg 2019. Kursi yang melayang itu masing-masing dari Dapil Gianyar, Dapil Badung, dan Dapil Denpasar, karena kader Golkar yang punya basis massa disingkirkan," katanya.
Rai Wiranata menyebutkan, aturan partai juga sudah tidak tegak jalannya, sistem dan mekanisme tidak dilaksanakan. “Bayangkan, Ketua DPD II Golkar yang di-Plt-kan menempuh jalur Mahkamah Partai, tapi terjungkal sia-sia. Makanya, bagi saya, untuk mendapatkan keadilan itu adalah jalur peradilan umum. Kalau Mahkamah Partai, itu peradilan politik," sodok Rai Wiranata.
Rai Wiranata juga mengingatkan, jurus mem-Plt-kan Ketua DPD II Golkar Kabupaten akan bermasalah dalam Munas Golkar nanti. "Seuai AD/ART, yang punya hak suara adalah Ketua DPD I Golkar Provinsi dan DPD II Golkar Kabupaten/Kota hasil Musda yang sah, bukan Plt," tegas Rai Wiranata.
Rai Wiranata pun sangat menyayangkan 6 Ketua DPD II Golkar ydilengserkan paksa, padahal 5 orang dari mereka merupakan hasil Musda Golkar. "Intinya, Golkar harus diselamatkan, supaya tidak banyak kader lari." *nat
Komentar