nusabali

Hibah Dana Pilkada untuk Polres Bangli Jadi Sorotan

  • www.nusabali.com-hibah-dana-pilkada-untuk-polres-bangli-jadi-sorotan

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) gelar rapat pembahasan APBD Bangli 2020 di kantor DPRD Bangli, Jumat (15/11).

BANGLI, NusaBali

Salah satu yang jadi fokus pembahasan, yakni soal anggaran Pilkada Bangli 2020, terutama soal usulan anggaran pengamanan Pilkada dari Polres Bangli yang sebesar Rp 12 miliar. Jumlah ini naik drastis dari Rp 2 miliar di Pilkada Bangli 2015.  

Plt Kesbangpol Bangli, I Nengah Sukarta, mengatakan dana hibah untuk KPU Bangli ditetapkan plafon Rp 21,4 miliar lebih. “Untuk hibah KPU akan cair dalam tiga tahap, untuk tahap pertama tahun ini. dua tahap lagi di tahun 2020. Untuk tahapan Pilkada sudah dimulai tahun ini,” ungkapnya.

Dari nilai tersebut, KPU Bangli kembali mengajukan Rp 2 miliar. Namun karena kondisi anggaran KPU melakukan penyisiran, ada sekitar Rp 800 juta yang dapat disisir.

“Kami sudah koordinasikan, kegiatan yang dimungkinkan untuk disisir,” sebutnya. Sementara itu untuk Bawaslu Bangli nilainya Rp 6 miliar. Kemudian untuk hibah Polres Bangli dan Kodim Bangli sama-sama meningkat dari Pilkada 2015 lalu. Menurut, Nengah Sukarta, jika Pilkada 2015 lalu hibah untuk Polres Bangli berada di angka Rp 2,2 miliar dan Kodim Bangli sebesar Rp 300 juta.

Lanjutnya, berdasarkan proposal yang diajukan, Polres Bangli meningkat Rp 12 miliar lebih dan Kodim Bangli Rp 2 miliar. Terkait hal ini Nengah Sukarta mengaku sudah melakukan kajian dengan mencari perbandingan ke kabupaten yang juga melaksanakan Pilkada seperti Denpasar, Jembrana. Jika melihat jumlah penduduk Bangli tidak jauh berbeda dengan Jembrana. “Kami melakukan kajian, dicari perbandingan yang tertinggi dan terendah. Untuk Jembrana sendiri, hibah untuk Polresnya sebesar Rp 4 miliar,” bebernya.

Nengah Sukarta menyebutkan kemungkinan karena di Bangli lebih banyak TPS kemudian dipengaruhi faktor geografis, sehingga membutuhkan anggaran lebih besar.

Adanya peningkatan yang tinggi untuk hibah Polres Bangli menjadi sorotan anggota DPRD Bangli. Para anggota dewan yang masuk sebagai anggota Banggar meminta agar Kesbangpol melakukan kajian terlebih dahulu. “Harap dilakukan kajian lebih lanjut,” kata anggota Banggar DPRD Bangli dari Fraksi PDIP, I Made Natis.

Hal serupa juga diungkapkan anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa. “Dikaji dengan baik, penganggaran di kabupaten lain juga bisa jadi acuan. Kita lihat juga kondisi anggaran Bangli,” sambung Made Sudiasa. Anggota dewan lainnya, I Nengah Darsana, dengan tegas mempertanyakan hasil kajian yang dilakukan oleh Kesbangpol. “Harusnya OPD teknis yang melakukan kajian, hasilnya baru dibahas kembali. Bukan malah menyodorkan data mentah,” ujar anggota Fraksi Golkar ini.

Berbeda dengan Darsana, anggota Banggar dari Fraksi PDIP, Ketut Mastrem, langsung menyetujui nilai tersebut karena Pilkada ini menjadi skala prioritas nasional. Jika pun dilakukan penyisiran apa yang menjadi dasarnya. “Kalau pun ada pemangkasan harus jelas dasarnya,” katanya. *esa

loading...

Komentar