Denpasar Jadi Tuan Rumah Rakornas TNT Tahun 2019
Jaya Negara Tekankan Komitmen, Dukung Penerapan Maksimalkan PAD
Kota Denpasar menjadi tuan rumah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Transaksi Non Tunai (TNT) Tahun 2019.
DENPASAR, NusaBali
Rapat kordinasi yang diikuti oleh seluruh perwakilan provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia ini dibuka Gubernur Bali, I Wayan Koster di Prama Sanur Beach Hotel, Denpasar, Kamis (7/11).
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo, Kasubit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kemendagri, Ira Hayatunisma, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, serta Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar. Bersama seluruh undangan, Wawali Jaya Negara turut mengikuti demo transaksi quick respon quotes Indonesian standart dan meninjau stand UMKM.
Dari gelaran Rakornas TNT Tahun 2019 ini turut dideklarasikan kesepakatan yang tertuang dalam Bali Komitmen. Adapun kesepakatan tersebut terdiri atas “Bali Komitmen, kami pemerintah daerah seluruh Indonesia, dengan ini berkomitmen, bahwa kami, dengan sungguh-sungguh mendukung implementasi, elektronifikasi pada belanja daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Denpasar 7 November 2019,” ujar Kepala BPKAD Provinsi Bali, Dewa Putu Sunartha saat membacakan Bali Komitmen yang ditirukan oleh seluruh peserta.
Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dalam sambutanya menjelaskan bahwa Pemkot Denpasar sangat berbangga dapat menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakornas Transaksi Non Tunai ini. Tentunya tidak hanya sakadar mengikuti Rakornas, Pemkot Denpasar bersama seluruh jajaran telah berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan gerak nasional Transaksi Non Tunai ini.
Adapun tema dari Rakornas TNT ini adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui gerakan TNT, sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang canggih. Dimana, peranan uang tunai telah digantikan dengan bentuk pembayaran Non Tunai yang lebih cepat, aman, nyaman, efektif dan efisien.
Tak hanya pada sektor swasta, transaksi non tunai juga diterapkan pada sistem pemerintah daerah sebagai upaya untuk optimalisasi pendapat daerah. Hal ini lantaran lebih transparan, akuntabel dan mampu menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi. Jaya Negara menambahkan bahwa dengan adanya transaksi non tunai ini pemerintah daerah optimis PAD dapat dimaksimalkan. Selain itu juga dalam prosesnya pun dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efisien, akuntabel, dan transparan. “Mari kita bersama-sama untuk berkomitmen mensukseskan pelaksanaan Transaksi Non Tunai ini, tidak hanya pada pemerintah daerah, tapi juga segenap lapisan masyarakat, semoga dari kegiatan ini mampu menjadikan gerakan transaksi non tunai dapat menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan seluruh komponen masyarakat di Indonesia,” ujar Jaya Negara.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, bahwa gerakan Transaksi Non Tunai ini sangat efektif untuk membantu sistem transaksi pemerintah daerah, khususnya dalam pelayanan pembayaran pajak. Hal ini sangat efektif untuk mengatasi kebocoran pendapatan, dikarenakan semua transaksi tercatat secara langsung. Dan jika dilihat dari infrastruktur sangat murah dengan penyediaan barcode. “Murah, cepat, aman, efisien dan tercatat,” ujarnya.
Sementara Gubernur Bali, I Wayan Koster mengatakan bahwa implementasi transaksi non tunai merupakan sebuah upaya peningkatan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Tentunya hal tersebut sesuai dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. "Kami sangat berharap budaya untuk melakukan penerapan teknologi termasuk dalam transaksi keuangan adalah sangat mendesak, dan kami sangat memerlukan ini sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui program transaksi non tunai, kami siap melaksanakanya," ujar Wayan Koster. *mis
Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo, Kasubit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kemendagri, Ira Hayatunisma, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Trisno Nugroho, Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, serta Pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar. Bersama seluruh undangan, Wawali Jaya Negara turut mengikuti demo transaksi quick respon quotes Indonesian standart dan meninjau stand UMKM.
Dari gelaran Rakornas TNT Tahun 2019 ini turut dideklarasikan kesepakatan yang tertuang dalam Bali Komitmen. Adapun kesepakatan tersebut terdiri atas “Bali Komitmen, kami pemerintah daerah seluruh Indonesia, dengan ini berkomitmen, bahwa kami, dengan sungguh-sungguh mendukung implementasi, elektronifikasi pada belanja daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Denpasar 7 November 2019,” ujar Kepala BPKAD Provinsi Bali, Dewa Putu Sunartha saat membacakan Bali Komitmen yang ditirukan oleh seluruh peserta.
Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara dalam sambutanya menjelaskan bahwa Pemkot Denpasar sangat berbangga dapat menjadi tuan rumah pelaksanaan Rakornas Transaksi Non Tunai ini. Tentunya tidak hanya sakadar mengikuti Rakornas, Pemkot Denpasar bersama seluruh jajaran telah berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan gerak nasional Transaksi Non Tunai ini.
Adapun tema dari Rakornas TNT ini adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui gerakan TNT, sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang canggih. Dimana, peranan uang tunai telah digantikan dengan bentuk pembayaran Non Tunai yang lebih cepat, aman, nyaman, efektif dan efisien.
Tak hanya pada sektor swasta, transaksi non tunai juga diterapkan pada sistem pemerintah daerah sebagai upaya untuk optimalisasi pendapat daerah. Hal ini lantaran lebih transparan, akuntabel dan mampu menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi. Jaya Negara menambahkan bahwa dengan adanya transaksi non tunai ini pemerintah daerah optimis PAD dapat dimaksimalkan. Selain itu juga dalam prosesnya pun dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efisien, akuntabel, dan transparan. “Mari kita bersama-sama untuk berkomitmen mensukseskan pelaksanaan Transaksi Non Tunai ini, tidak hanya pada pemerintah daerah, tapi juga segenap lapisan masyarakat, semoga dari kegiatan ini mampu menjadikan gerakan transaksi non tunai dapat menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan seluruh komponen masyarakat di Indonesia,” ujar Jaya Negara.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Purnomo Wibowo mengatakan, bahwa gerakan Transaksi Non Tunai ini sangat efektif untuk membantu sistem transaksi pemerintah daerah, khususnya dalam pelayanan pembayaran pajak. Hal ini sangat efektif untuk mengatasi kebocoran pendapatan, dikarenakan semua transaksi tercatat secara langsung. Dan jika dilihat dari infrastruktur sangat murah dengan penyediaan barcode. “Murah, cepat, aman, efisien dan tercatat,” ujarnya.
Sementara Gubernur Bali, I Wayan Koster mengatakan bahwa implementasi transaksi non tunai merupakan sebuah upaya peningkatan pelayanan maksimal bagi masyarakat. Tentunya hal tersebut sesuai dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali. "Kami sangat berharap budaya untuk melakukan penerapan teknologi termasuk dalam transaksi keuangan adalah sangat mendesak, dan kami sangat memerlukan ini sebagai upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui program transaksi non tunai, kami siap melaksanakanya," ujar Wayan Koster. *mis
1
Komentar