Anggaran Pilkada 2020 Capai Rp 9,8 Triliun
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendata jumlah anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2020.
JAKARTA, NusaBali
KPU mengatakan total anggaran yang telah disetujui sebanyak Rp 9,8 triliun untuk saat ini. "Disetujui dan sudah ditandatangani NPHD-nya itu sebanyak Rp 9,8 triliun," ujar Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (5/11). Arief menjelaskan jumlah anggaran merupakan hasil penandatanganan NPHD di 265 daerah. Sebelumnya anggaran yang diusulkan sebanyak Rp 11,7 triliun.
"Sudah tanda tangan NPHD itu 265 daerah, dengan usulan yang diajukan oleh penyelenggara pemilu atau KPU sebesar Rp 11,7 triliun," kata Arief. Berdasarkan data KPU, jumlah anggaran Rp 9,8 triliun itu terdiri dari 9 provinsi dan 256 kabupaten/kota. Untuk 9 provinsi, anggaran yang disetujui sebanyak Rp 1.3 triliun. Sementara di 256 kabupaten/kota anggaran yang disetujui sebanyak Rp 8,4 triliun. Diketahui, Pilkada 2020 akan digelar secara serntak di 270 daerah. Namun tersisa 5 daerah yang belum menandatangani NPHD.
Kelima daerah tersebut adalah Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar dan Pangkejene Kepulauan. Kelima daerah mengusulkan anggaran sebanyak Rp 198,2 miliar.
KPU juga meminta dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020. KPU menyebut ada tiga hal yang perlu dukungan optimal. "Kita berharap pemerintah dan juga pemerintah daerah memberikan dukungan yang optimal pada tiga hal," ujar Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, di kantor KPU, Selasa kemarin. Dukungan pertama terkait dengan anggaran Pilkada 2020. Wahyu mengatakan masih terdapat lima daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). *
"Sudah tanda tangan NPHD itu 265 daerah, dengan usulan yang diajukan oleh penyelenggara pemilu atau KPU sebesar Rp 11,7 triliun," kata Arief. Berdasarkan data KPU, jumlah anggaran Rp 9,8 triliun itu terdiri dari 9 provinsi dan 256 kabupaten/kota. Untuk 9 provinsi, anggaran yang disetujui sebanyak Rp 1.3 triliun. Sementara di 256 kabupaten/kota anggaran yang disetujui sebanyak Rp 8,4 triliun. Diketahui, Pilkada 2020 akan digelar secara serntak di 270 daerah. Namun tersisa 5 daerah yang belum menandatangani NPHD.
Kelima daerah tersebut adalah Simalungun, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar dan Pangkejene Kepulauan. Kelima daerah mengusulkan anggaran sebanyak Rp 198,2 miliar.
KPU juga meminta dukungan pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2020. KPU menyebut ada tiga hal yang perlu dukungan optimal. "Kita berharap pemerintah dan juga pemerintah daerah memberikan dukungan yang optimal pada tiga hal," ujar Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, di kantor KPU, Selasa kemarin. Dukungan pertama terkait dengan anggaran Pilkada 2020. Wahyu mengatakan masih terdapat lima daerah yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). *
1
Komentar