Sejumlah Fraksi di DPRD Jembrana Usulkan Pengadaan Bansos Dewan
Sejumlah fraksi di DPRD Jembrana mengusulkan kepada Bupati Jembrana I Putu Artha, agar masing-masing anggota dewan mendapat jatah bantuan sosial (bansos) setiap tahun.
NEGARA, NusaBali
Usulan ini disampaikan secara langsung dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi berkenaan pembahasan Ranperda tentang APBD Jembrana 2020, Kamis (31/10). Dari 5 fraksi di DPRD Jembrana, ada 3 fraksi yang mengusulkan pengadaan bansos, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Jaya (gabungan Demokrat dan Hanura), serta Fraksi Kebangkitan Persatuan (PKB dan PPP). Sedangkan 2 fraksi yang tidak mengusulkan, adalah Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra.
Dalam pandangan umum Fraksi Golkar, Demokrat Jaya, dan Kebangkitan Persatuan yang mengusulkan pengadaan bansos dewan, menekankan amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana, dewan yang berkedudukan sebagai pejabat daerah dan mitra sejajar bupati, semestinya memperoleh perlakuan yang sama dalam hal pendistribusian bansos.
Wakil Ketua DPRD Jembrana yang juga anggota Fraksi Golkar, I Wayan Suardika, Minggu (3/11), mengatakan usulan pengadaan bansos ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dewan sebagai pengawal aspirasi masyarakat. Berkenaan hal tersebut, aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dewan, seharusnya secara permanen dialokasikan setiap tahun untuk masing-masing anggota dewan.
“Berkaitan dengan bansos dewan, ini jadi tugas, kami hanya memfasilitasi agar benar-benar teralokasikan,” kata politisi dari Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, ini.
Menurut Suardika, dari kabupaten/kota se-Bali, hanya Dewan Jembrana yang belum mendapat jatah bansos. Melalui usulan pengadaan bansos anggota dewan ini pihaknya mengharapkan alokasi bansos dalam bentuk program maupun kegiatan, benar-benar dibagi secara adil ke masing-masing anggota dewan.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Demokrat Jaya I Ketut Catur, Minggu (3/11). Menurutnya, usulan pengadaan bansos dewan ini bukan semata-semata untuk kepentingan dewan. Tetapi mencakup kepentingan bersama antara eksekutif dan legislatif, agar bansos atau hibah yang dikucurkan pemkab, benar-benar tepat sasaran.
“Kami dengan bupati sama-sama memiliki konstituen. Kalau bansos atau berupa kegiatan-kegiatan di OPD sudah tersalurkan dengan baik, kan bupati dan wakil bupati juga mendapat nama baik di masyarakat. Jadi, kita hanya memfasilitasi agar benar-benar dianggarkan dan direalisasikan,” ucapnya.
Terkait berapa nilai bansos anggota dewan yang rencana diusulkan, Catur menyatakan di Faksi Demokrat Jaya belum sampai berpikir ke sana. Tetapi apabila bupati menerima usulan tersebut, pihaknya berharap jatah bansos dibagi secara merata dan adil kepada masing-masing anggota dewan.
Rapat paripurna tersebut juga membahas Ranperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diusulkan eksekutif. Rapat akan dilanjutkan, Senin (4/11) hari ini. Jawaban terhadap usulan pengadaan bansos dewan, rencananya akan disampaikan oleh Bupati Jembrana I Putu Artha, pada rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi. *ode
Usulan ini disampaikan secara langsung dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi berkenaan pembahasan Ranperda tentang APBD Jembrana 2020, Kamis (31/10). Dari 5 fraksi di DPRD Jembrana, ada 3 fraksi yang mengusulkan pengadaan bansos, yakni Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat Jaya (gabungan Demokrat dan Hanura), serta Fraksi Kebangkitan Persatuan (PKB dan PPP). Sedangkan 2 fraksi yang tidak mengusulkan, adalah Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra.
Dalam pandangan umum Fraksi Golkar, Demokrat Jaya, dan Kebangkitan Persatuan yang mengusulkan pengadaan bansos dewan, menekankan amanat UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dimana, dewan yang berkedudukan sebagai pejabat daerah dan mitra sejajar bupati, semestinya memperoleh perlakuan yang sama dalam hal pendistribusian bansos.
Wakil Ketua DPRD Jembrana yang juga anggota Fraksi Golkar, I Wayan Suardika, Minggu (3/11), mengatakan usulan pengadaan bansos ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dewan sebagai pengawal aspirasi masyarakat. Berkenaan hal tersebut, aspirasi-aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dewan, seharusnya secara permanen dialokasikan setiap tahun untuk masing-masing anggota dewan.
“Berkaitan dengan bansos dewan, ini jadi tugas, kami hanya memfasilitasi agar benar-benar teralokasikan,” kata politisi dari Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Mendoyo, ini.
Menurut Suardika, dari kabupaten/kota se-Bali, hanya Dewan Jembrana yang belum mendapat jatah bansos. Melalui usulan pengadaan bansos anggota dewan ini pihaknya mengharapkan alokasi bansos dalam bentuk program maupun kegiatan, benar-benar dibagi secara adil ke masing-masing anggota dewan.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Demokrat Jaya I Ketut Catur, Minggu (3/11). Menurutnya, usulan pengadaan bansos dewan ini bukan semata-semata untuk kepentingan dewan. Tetapi mencakup kepentingan bersama antara eksekutif dan legislatif, agar bansos atau hibah yang dikucurkan pemkab, benar-benar tepat sasaran.
“Kami dengan bupati sama-sama memiliki konstituen. Kalau bansos atau berupa kegiatan-kegiatan di OPD sudah tersalurkan dengan baik, kan bupati dan wakil bupati juga mendapat nama baik di masyarakat. Jadi, kita hanya memfasilitasi agar benar-benar dianggarkan dan direalisasikan,” ucapnya.
Terkait berapa nilai bansos anggota dewan yang rencana diusulkan, Catur menyatakan di Faksi Demokrat Jaya belum sampai berpikir ke sana. Tetapi apabila bupati menerima usulan tersebut, pihaknya berharap jatah bansos dibagi secara merata dan adil kepada masing-masing anggota dewan.
Rapat paripurna tersebut juga membahas Ranperda tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang diusulkan eksekutif. Rapat akan dilanjutkan, Senin (4/11) hari ini. Jawaban terhadap usulan pengadaan bansos dewan, rencananya akan disampaikan oleh Bupati Jembrana I Putu Artha, pada rapat paripurna dengan agenda jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi. *ode
Komentar