KPU-Bawaslu Ajukan Dana Supervisi Pilkada
KPU Minta Jatah Rp 1 M, Bawaslu Masih Hitung
Dana yang diajukan akan digunakan untuk kegiatan KPU Bali dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 23 September 2020.
DENPASAR, NusaBali
Pilkada serentak di 6 Kabupaten dan Kota di Bali pada 23 September 2020 mendatang dipastikan menyedot anggaran miliran rupiah. KPU Bali dan Bawaslu Bali yang bertugas melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 6 Kabupaten/Kota juga ajukan anggaran kepada Pemprov Bali.
Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, Jumat (1/11) siang mengungkap usulan permohonan anggaran supervisi untuk Pilkada 6 Kabupaten/Kota sudah disampaikan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, melalui Kesbanglinmas Provinsi Bali.
“Sudah kami usulkan kepada Pak Gubernur melalui Kesbanglinmas. Itu Tahun 2020 mendatang pencairannya, kalau memang disetujui,” ungkap mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini. Lidartawan mengatakan besaran dana yang diusulkan sebesar Rp 1 miliar. Dana sebesar itu akan digunakan untuk kegiatan KPU Bali dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 23 September 2020.
“Supervisi itu menyangkut kegiatan dan tahapan Pilkada serentak di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem dan Kota Denpasar,” tegas Lidartawan.
Apa saja supervisi yang dilakukan KPU Bali sehingga menyedot anggaran Rp 1 miliar? “Ya supervisi seluruh tahapannya. Apakah KPU Kabupaten dan Kota sudah melaksanakan aturan dan tahapan dengan benar apa tidak. Apa prosesnya sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat pemilih? Kan semuanya perlu anggaran untuk kami bergerak turun ke kabupaten dan kota saat Pilkada 2020,” beber Lidartawan.
Selain meminta anggaran untuk supervisi kegiatan Pilkada serentak Tahun 2020, KPU Bali juga berencana meminta jatah dana kepada Pemprov Bali untuk renovasi gedung KPU Bali di Jalan Tjokorda Agung Tresna, Niti Mandala Denpasar. Karena kondisinya sudah tidak nyaman. “Selama ini kami sering menerima tamu dari KPU RI dan KPU Provinsi lain di Indonesia, untuk studi banding mereka. Tetapi gedung kita, mulai ruang rapat, halaman tidak representatif sehingga harus direnovasi. Berapa anggarannya? Ya masih kami hitung itu,” ujar Lidartawan.
Ketika ditanya selama ini KPU Bali periode sebelumnya lebih banyak menggelar kegiatan di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali? Lidartawan berdalih menerima tamu harus di KPU Bali. “Harus di kantor KPU Bali, representatif dari KPU Bali ya kantornya. Memang tidak masalah di Gedung Wiswasabha. Tapi kalau bisa kan langsung di Kantor KPU Bali, maka kami usulkan renovasi, gedung, pemasangan paving di halaman KPU Bali,” beber mantan PPK Kecamatan Denpasar Barat ini.
Bagaimana Bawaslu Bali? Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani secara terpisah mengatakan Bawaslu Bali juga akan melaksanakan supervisi di Pilkada serentak 2020 mendatang. Hanya saja kebutuhan anggaran saat ini masih dihitung. “Rencana pengusulan anggaran kepada Pemprov Bali awalnya memang ada. Tetapi sampai saat ini masih dihitung kebutuhan anggaran untuk supervisi Pilkada 2020,” tegas Ariyani.
Mantan Ketua Panwaslu Buleleng ini menegaskan untuk anggaran pengawasan Pilkada serentak 2020 mendatang di 6 kabupaten dan kota, tetap saja diperlukan. Sebab peran Bawaslu Bali hirarki melakukan supervisi terhadap lembaga di bawahnya, Bawaslu Kabupaten/Kota dan secara umum pelaksanaan Pilkada.
“Kami supervisi memastikan peran pengawas di Kabupaten dan Kota berjalan dengan baik. Kami juga harus memantau pelaksanaan Pilkada serentak 2020 secara langsung. Kita di komisioner akan bagi tugas,” beber Ariyani. *nat
Ketua KPU Bali, I Dewa Gede Agung Lidartawan, Jumat (1/11) siang mengungkap usulan permohonan anggaran supervisi untuk Pilkada 6 Kabupaten/Kota sudah disampaikan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster, melalui Kesbanglinmas Provinsi Bali.
“Sudah kami usulkan kepada Pak Gubernur melalui Kesbanglinmas. Itu Tahun 2020 mendatang pencairannya, kalau memang disetujui,” ungkap mantan Ketua KPU Kabupaten Bangli ini. Lidartawan mengatakan besaran dana yang diusulkan sebesar Rp 1 miliar. Dana sebesar itu akan digunakan untuk kegiatan KPU Bali dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 23 September 2020.
“Supervisi itu menyangkut kegiatan dan tahapan Pilkada serentak di Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem dan Kota Denpasar,” tegas Lidartawan.
Apa saja supervisi yang dilakukan KPU Bali sehingga menyedot anggaran Rp 1 miliar? “Ya supervisi seluruh tahapannya. Apakah KPU Kabupaten dan Kota sudah melaksanakan aturan dan tahapan dengan benar apa tidak. Apa prosesnya sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat pemilih? Kan semuanya perlu anggaran untuk kami bergerak turun ke kabupaten dan kota saat Pilkada 2020,” beber Lidartawan.
Selain meminta anggaran untuk supervisi kegiatan Pilkada serentak Tahun 2020, KPU Bali juga berencana meminta jatah dana kepada Pemprov Bali untuk renovasi gedung KPU Bali di Jalan Tjokorda Agung Tresna, Niti Mandala Denpasar. Karena kondisinya sudah tidak nyaman. “Selama ini kami sering menerima tamu dari KPU RI dan KPU Provinsi lain di Indonesia, untuk studi banding mereka. Tetapi gedung kita, mulai ruang rapat, halaman tidak representatif sehingga harus direnovasi. Berapa anggarannya? Ya masih kami hitung itu,” ujar Lidartawan.
Ketika ditanya selama ini KPU Bali periode sebelumnya lebih banyak menggelar kegiatan di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali? Lidartawan berdalih menerima tamu harus di KPU Bali. “Harus di kantor KPU Bali, representatif dari KPU Bali ya kantornya. Memang tidak masalah di Gedung Wiswasabha. Tapi kalau bisa kan langsung di Kantor KPU Bali, maka kami usulkan renovasi, gedung, pemasangan paving di halaman KPU Bali,” beber mantan PPK Kecamatan Denpasar Barat ini.
Bagaimana Bawaslu Bali? Ketua Bawaslu Bali Ketut Ariyani secara terpisah mengatakan Bawaslu Bali juga akan melaksanakan supervisi di Pilkada serentak 2020 mendatang. Hanya saja kebutuhan anggaran saat ini masih dihitung. “Rencana pengusulan anggaran kepada Pemprov Bali awalnya memang ada. Tetapi sampai saat ini masih dihitung kebutuhan anggaran untuk supervisi Pilkada 2020,” tegas Ariyani.
Mantan Ketua Panwaslu Buleleng ini menegaskan untuk anggaran pengawasan Pilkada serentak 2020 mendatang di 6 kabupaten dan kota, tetap saja diperlukan. Sebab peran Bawaslu Bali hirarki melakukan supervisi terhadap lembaga di bawahnya, Bawaslu Kabupaten/Kota dan secara umum pelaksanaan Pilkada.
“Kami supervisi memastikan peran pengawas di Kabupaten dan Kota berjalan dengan baik. Kami juga harus memantau pelaksanaan Pilkada serentak 2020 secara langsung. Kita di komisioner akan bagi tugas,” beber Ariyani. *nat
Komentar