Dewan Terima Audiensi BPPD Badung
BPPD Sayangkan Pemangkasan Anggaran Promosi
MANGUPURA, NusaBali
Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung beraudiensi ke DPRD Kabupaten Badung, Kamis (31/10). BPPD Badung menyayangkan pemangkasan anggaran promosi pariwisata. Padahal, promosi sangat penting demi kemajuan pariwisata di Badung.
Ketua BPPD Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memimpin audiensi. Suryawijaya yang didampingi sejumlah pengurus diterima Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta didampingi anggota Nyoman Dirgayusa, Made Suardana, Ida Bagus Arga Patra, dan Made Wijaya.
Suryawijaya sangat menyayangkan adanya dana BPPD yang dipangkas. Sebab, pemangkasan dilakukan saat persaingan ketat sektor pariwisata baik di dunia global maupun di dalam negeri.
Menurutnya, promosi pariwisata sangat penting dan harus dilakukan secara masif. Kalau tidak begitu, pariwisata Indonesia di dalamnya Bali dan Badung akan disalip oleh negara-negara lainnya. “Tak hanya Singapura, Thailand, dan Malaysia, pariwisata Indonesia sudah disalip oleh Vietnam, Filipina, dan Kamboja,” katanya.
Dalam promosi, tegasnya, tak hanya melakukan sale atau penjualan. Namun, juga menyampaikan sharing informasi, destinasi, dan sebagainya. Sedikitnya ada 4 pilar dalam pariwisata harus dilakukan yakni destinasi, industri, promosi, dan kelembagaan. Destinasi harus berkualitas, industri berstandar internasional, promosi harus dilakukan baik dengan promosi langsung, menggunakan media online atau digital.
Lantas berapa idealnya anggaran promosi? Menurutnya, idealnya 5-10 persen dana pajak hotel dan restoran harus dikembalikan untuk pariwisata. Pada 2019 ini, katanya, promosi pariwisata Badung memperoleh anggaran Rp 8,4 miliar atau setara dengan 0,3 persen. Ini pun dpangkas di tengah jalan. “Pemangkasannya mencapai 50 persennya sehingga promosi ke sejumlah negara seperti Rusia dan Jepang batal dilakukan,” katanya.
Pada 2020 mendatang, kata Suryawijaya, BPPD mengajukan anggaran hanya 0,5 persen saja dari PHR. Pihaknya pun berharap dana promosi tak boleh dipotong di tengah jalan. Ini perlu komitmen sehingga proses promosi bisa berjalan dengan baik.
Made Sunarta sangat sepakat bahwa promosi merupakan bagian dari investasi. Karena itu, dia sepakat promosi harus dilakukan di tengah persaingan ketat saat ini. Tak hanya di dunia global, persaingan ketat juga terjadi di dalam negeri. Misalnya Mandalika sudah bekerja sama dengan Australia, sementara Banyuwangi sudah menggandeng SQ atau Singapura Airlines untuk mendatangkan wisatawan.
“Kami sepakat dan akan berupaya mengawal anggaran promosi pariwisata agar tak terpangkas lagi,” kata Sunarta. *asa
Ketua BPPD Badung I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memimpin audiensi. Suryawijaya yang didampingi sejumlah pengurus diterima Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta didampingi anggota Nyoman Dirgayusa, Made Suardana, Ida Bagus Arga Patra, dan Made Wijaya.
Suryawijaya sangat menyayangkan adanya dana BPPD yang dipangkas. Sebab, pemangkasan dilakukan saat persaingan ketat sektor pariwisata baik di dunia global maupun di dalam negeri.
Menurutnya, promosi pariwisata sangat penting dan harus dilakukan secara masif. Kalau tidak begitu, pariwisata Indonesia di dalamnya Bali dan Badung akan disalip oleh negara-negara lainnya. “Tak hanya Singapura, Thailand, dan Malaysia, pariwisata Indonesia sudah disalip oleh Vietnam, Filipina, dan Kamboja,” katanya.
Dalam promosi, tegasnya, tak hanya melakukan sale atau penjualan. Namun, juga menyampaikan sharing informasi, destinasi, dan sebagainya. Sedikitnya ada 4 pilar dalam pariwisata harus dilakukan yakni destinasi, industri, promosi, dan kelembagaan. Destinasi harus berkualitas, industri berstandar internasional, promosi harus dilakukan baik dengan promosi langsung, menggunakan media online atau digital.
Lantas berapa idealnya anggaran promosi? Menurutnya, idealnya 5-10 persen dana pajak hotel dan restoran harus dikembalikan untuk pariwisata. Pada 2019 ini, katanya, promosi pariwisata Badung memperoleh anggaran Rp 8,4 miliar atau setara dengan 0,3 persen. Ini pun dpangkas di tengah jalan. “Pemangkasannya mencapai 50 persennya sehingga promosi ke sejumlah negara seperti Rusia dan Jepang batal dilakukan,” katanya.
Pada 2020 mendatang, kata Suryawijaya, BPPD mengajukan anggaran hanya 0,5 persen saja dari PHR. Pihaknya pun berharap dana promosi tak boleh dipotong di tengah jalan. Ini perlu komitmen sehingga proses promosi bisa berjalan dengan baik.
Made Sunarta sangat sepakat bahwa promosi merupakan bagian dari investasi. Karena itu, dia sepakat promosi harus dilakukan di tengah persaingan ketat saat ini. Tak hanya di dunia global, persaingan ketat juga terjadi di dalam negeri. Misalnya Mandalika sudah bekerja sama dengan Australia, sementara Banyuwangi sudah menggandeng SQ atau Singapura Airlines untuk mendatangkan wisatawan.
“Kami sepakat dan akan berupaya mengawal anggaran promosi pariwisata agar tak terpangkas lagi,” kata Sunarta. *asa
Komentar