nusabali

Wakil Bali di DPR Numpuk di Komisi IV dan VI

  • www.nusabali.com-wakil-bali-di-dpr-numpuk-di-komisi-iv-dan-vi

Adanya lebih dari satu anggota dapil Bali di Komisi VI membuat mereka akan bersinergi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Bali.

JAKARTA, NusaBali

Anggota DPR RI dapil Bali masa bakti 2019-2024 menumpuk di Komisi IV dan VI. Lantaran di Komisi tersebut ada lebih dari satu anggota. Di Komisi IV yang membidangi pertanian, perikanan, kehutanan dan kelautan dihuni I Made Urip yang merupakan politisi senior dari PDIP. Urip sudah duduk di Komisi IV selama lima periode.

Urip juga merupakan peraih suara terbesar ke tujuh nasional. Selain Urip, di Komisi IV juga ada AA Bagus Adhi Mahendra Putra atau biasa disapa Gus Adhi. Gus Adhi adalah politisi dari Fraksi Golkar. Di periode ini merupakan kedua kalinya Gus Adhi menjadi wakil rakyat. Gus Adhi mengatakan, mengenai adanya wakil rakyat dapil Bali lebih dari satu di Komisi tak masalah. Dia mengibaratkan, bila sapu lidi hanya terdiri satu lidi saja tidak bersih untuk menyapu.

Berbeda bila sapu lidi diikat banyak sehingga menjadi bersih jika digunakan. "Dengan adanya lebih dari satu anggota dapil Bali di Komisi IV bisa membuat kita kerjasama memperjuangkan kepentingan konstituen di Bali," ujar Gus Adhi kepada NusaBali usai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

Terutama mengenai pertanian, mereka bisa saling mengisi tentang aspirasi rakyat Pulau Seribu Pura. "Oleh karena itu, target saya bukan menjadi pimpinan. Melainkan bagaimana mengabdi dan berkarya nyata kepada rakyat," tegas Gus Adhi.

Selain di Komisi IV, Gus Adhi juga bertugas di Badan Musyawarah. Terkait alat kelengkapan dewan tersebut, Gus Adhi menyatakan itu adalah miniatur DPR yang salah satu tupoksinya membuat agenda selama satu tahun untuk menyongsong parlemen modern dengan cara keterbukaan informasi dan komunikasi.

Sementara satu Komisi lagi yang memiliki lebih dari satu anggota dapil Bali adalah Komisi VI yang menangani masalah investasi, pertanian dan perdagangan. Di sana ada Nyoman Parta (Fraksi PDIP), Gde Sumarjaya Linggih atau Demer (Fraksi Golkar) dan Putu Supadma Rudana (Fraksi Demokrat).

Supadma Rudana menyatakan, adanya lebih dari satu anggota dapil Bali di Komisi VI membuat mereka akan bersinergi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Bali. "Sebagai anggota fraksi saya siap ditugaskan di mana saja. Berhubung saya mendapat tugas di Komisi VI dan ada anggota dapil Bali lainnya, maka kami akan bersama-sama memajukan Bali," ucap Supadma.

Sementara untuk posisi pimpinan, anggota DPR RI dapil Bali dari Fraksi PDIP yang digadang-gadang memiliki kans menjadi Ketua Komisi IV DPR RI, I Made Urip dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, tidak mendapat jatah. Keduanya hanya sebagai anggota di Komisi masing-masing. Padahal keduanya merupakan anggota berpengalaman di Komisi tersebut.

Urip dimasa bakti 2019-2024 ini merupakan kelima kali sebagai anggota DPR RI. Kemudian Rai Wirajaya ke empat kalinya. Tak heran bila keduanya saat Pileg 2019 lalu mendulang suara banyak sehingga turut membawa PDIP menempati posisi teratas di Pulau Dewata.

I Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan, tidak masalah tak menempati posisi pimpinan di Komisi XI DPR RI. Sebab, dia tetap bisa memperjuangkan aspirasi rakyat Bali ditingkat pusat. "Ini sudah perintah partai. Saya mengikuti saja perintah itu sebagai anggota biasa," ujar Rai Wirajaya kepada NusaBali di Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Selasa (29/10).

Meski Urip dan Rai Wirajaya tidak berhasil sebagai pimpinan di Komisi masing-masing, namun wakil rakyat Bali lainnya dari Fraksi Golkar dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI melalui Gde Sumarjaya Linggih atau Demer. Sedangkan Putu Supadma Rudana dari Fraksi Demokrat dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Supadma juga dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat.

Dari Bali sendiri ada sembilan anggota DPR RI. Selain di Komisi IV dan VI, mereka ada di Komisi III (I Wayan Sudirta/Fraksi PDIP), Komisi VIII (IGN Alit Kelakan/Fraksi PDIP) dan Komisi IX (Ketut Kariyasa Adnyana/Fraksi PDIP). *k22

loading...

Komentar