Gubernur Siapkan Pergub Kendaraan Listrik
PLN Bali Telah Pasang 109 Titik Stasiun Pengisian Listrik Umum
Gubernur Wayan Koster siapkan berbagai kebijakan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’.
DENPASAR, NusaBali
Salah satunya, mendorong penggunaan kendaraan listrik. Kebijakan ini akan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penggunaan Kendaraan Listrik. Rencana ini disampaikan Gubernur Koster saat melepas konvoi kendaraan listrik serangkaian Peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-74 di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Komplek Jaya Sabha, Jalan Surapati 1 Denpasar, Minggu (27/10) pagi. Gubernur Koster mengatakan, untuk melindungi alam Bali, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah kebijakan ramah lingkungan.
Kebijakan yang sudah terlaksana dan mendapat respons bagus dari masyarakat adalah pembatasan timbulan sampah plastik. Selanjutnya, disiapkan kebijakan pengelolaan sampah di hulu. "Ini sangat penting kami jalankan, karena Bali adalah destinasi wisata dunia yang harus dijaga kualitasnya," ujar Gubernur Koster.
Selain kebijakan-kebijakan tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan kendaraan listrik sebagai sarana transportasi. Menurut Koster, pihaknya sedang menyiapkan Pergub tentang Penggunaan Kendaraan Listrik berbasis baterai ini.
"Niat kami, begitu nanti Pergub terbit, kami akan secara progresif mendorong penggunaan kendaraan listrik ini di kelompok masyarakat tertentu dan zona-zona tertentu, yang bisa membuat penerapannya lebih cepat," jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster menyebutkan, Menteri Perindustrian RI telah menjadikan Bali dan DKI Jakarta sebagai daerah percontohan kendaraan listrik. Dengan diterbitkannya Pergub nanti, Bali praktis akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki regulasi terkait penggunaan kendaraan listrik.
Koster optimistis kebijakan penggunaan kendaraan listrik (pengalihan penggunaan kendaraan dari berbahan bakar fosil ke listrik) ini bisa berjnalan, mengingat wilayah Bali yang kecil, penduduknya tidak banyak, ditunjang pula pendapatan masyarakatnya relatif tinggi. Selain itu, juga didukung disiplin masyarakat yang baik. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki kendaraan listrik, Koster berharap dukungan dan respons masyarakat Bali.
Gubernur Koster sendiri akan mewajibkan pejabat lingkup Pemprov Bali membeli kendaraan listrik, untuk mengurangi polusi. “Nanti pejabat OPD wajib beli kendaraan listrik,” jelas Koster seusai acara penandatanganan kerjasama Pemprov Bali dan PLN di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, 21 Agustus 2019 lalu, yang disaksikan langsung Menteri ESDM (waktu itu) Ignasius Jonan.
Menurut Koster, kendaraan listrik memang mahal harganya. Namun, perawatannya murah, bahan bakarnya juga murah. “Jadi, harganya setengah dari sepeda motor yang menggunakan Premiun atau bahan bakar minyak. Nggak perlu pakai oli lagi. Masyarakat selama ini nggak ngitung, padahal biaya perawatan sepeda motor berbahan bakar minyak itu mahal,” katanya kala itu.
Koster mengatakan saat ini tengah digodok sistem zonasi terkait penggunaan kendaraan listrik di Bali. Zonasi kendaraan listrik ini rencananya bakal diterapkan di kawasan wisata dulu, seperti Kuta (Badung), Sanur (Denpasar), dan Ubud (Gianyar).
Koster mengaku sudah melaporkan rencana penggunaan kendaraan listrik ini kepada Presiden Jokowi. Dan, Jokowi pun menyambut baik kebijakan tersebut. “Kata Pak Presiden, 'Kalau perlu disubsidi Gubernur'. Saya katakan kalau disubsidi, nggak ada uangnya, uang dari mana? Jadi, kalau perlu dikasi insentif, bebasin dari PKB. Kalau PKB nanti, pendapatan asal provinsinya hilang langsung Rp 900 miliar. Terlalu berat, Pak, mungkin bisa dicarikan skenario lain supaya insentifnya bisa diterapkan di Bali,” beber Koster.
Sementara itu, General Manager (GM) PLN Distribusi Bali, Nyoman Suwarjoni Astawa, mengatakan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik, pihaknya sudah memasang 109 titik Stasiun Pengisian Listrik Umum (PSLU) di Bali. "Ini sebagai showcase untuk menunjukkan PLN siap," ujar Nyoman Suwarjoni dalam acara di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Minggu kemarin.
Untuk menunjukkan keandalannya, kata Suwarjoni, PLN secara bertahap mengganti sepeda motor operasionalnya dengan kendaraan listrik. "Diharapkan, apa yang ditakuti masyarakat selama ini, lambat laun akan semakin berkurang," ujar pejabat asal Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Buleleng ini.
Sementara, konvoi kendaraan listrik serangkaian peringatan HLN ke-74, Minggu kemarin, mengambil start di Rumah Jabatan Gubernur Bali Komplek Jaya Sabha Denpasar dan finish di Monumen Perjuangan rakyat Bali Bajra Sandhi’, Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar. Konvosi ini diikuti 1 unit mobil listrik, 35 motor listrik, 2 Bajaj Listrik, 10 sepeda listrik, dan beberapa e-scooter.
Selain Gubernur Koster dan GM PLN Distribusi Bali Nyomam Suwarjoni, konvoi kendaraan listrik kemarin pagi juga diikuti Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta, Kepala Dinas Tenaga Kerja & ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda, Presdir Prestige Motorcar, dan perwakilan Grab Indonesia. *
Kebijakan yang sudah terlaksana dan mendapat respons bagus dari masyarakat adalah pembatasan timbulan sampah plastik. Selanjutnya, disiapkan kebijakan pengelolaan sampah di hulu. "Ini sangat penting kami jalankan, karena Bali adalah destinasi wisata dunia yang harus dijaga kualitasnya," ujar Gubernur Koster.
Selain kebijakan-kebijakan tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan kendaraan listrik sebagai sarana transportasi. Menurut Koster, pihaknya sedang menyiapkan Pergub tentang Penggunaan Kendaraan Listrik berbasis baterai ini.
"Niat kami, begitu nanti Pergub terbit, kami akan secara progresif mendorong penggunaan kendaraan listrik ini di kelompok masyarakat tertentu dan zona-zona tertentu, yang bisa membuat penerapannya lebih cepat," jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster menyebutkan, Menteri Perindustrian RI telah menjadikan Bali dan DKI Jakarta sebagai daerah percontohan kendaraan listrik. Dengan diterbitkannya Pergub nanti, Bali praktis akan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki regulasi terkait penggunaan kendaraan listrik.
Koster optimistis kebijakan penggunaan kendaraan listrik (pengalihan penggunaan kendaraan dari berbahan bakar fosil ke listrik) ini bisa berjnalan, mengingat wilayah Bali yang kecil, penduduknya tidak banyak, ditunjang pula pendapatan masyarakatnya relatif tinggi. Selain itu, juga didukung disiplin masyarakat yang baik. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki kendaraan listrik, Koster berharap dukungan dan respons masyarakat Bali.
Gubernur Koster sendiri akan mewajibkan pejabat lingkup Pemprov Bali membeli kendaraan listrik, untuk mengurangi polusi. “Nanti pejabat OPD wajib beli kendaraan listrik,” jelas Koster seusai acara penandatanganan kerjasama Pemprov Bali dan PLN di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, 21 Agustus 2019 lalu, yang disaksikan langsung Menteri ESDM (waktu itu) Ignasius Jonan.
Menurut Koster, kendaraan listrik memang mahal harganya. Namun, perawatannya murah, bahan bakarnya juga murah. “Jadi, harganya setengah dari sepeda motor yang menggunakan Premiun atau bahan bakar minyak. Nggak perlu pakai oli lagi. Masyarakat selama ini nggak ngitung, padahal biaya perawatan sepeda motor berbahan bakar minyak itu mahal,” katanya kala itu.
Koster mengatakan saat ini tengah digodok sistem zonasi terkait penggunaan kendaraan listrik di Bali. Zonasi kendaraan listrik ini rencananya bakal diterapkan di kawasan wisata dulu, seperti Kuta (Badung), Sanur (Denpasar), dan Ubud (Gianyar).
Koster mengaku sudah melaporkan rencana penggunaan kendaraan listrik ini kepada Presiden Jokowi. Dan, Jokowi pun menyambut baik kebijakan tersebut. “Kata Pak Presiden, 'Kalau perlu disubsidi Gubernur'. Saya katakan kalau disubsidi, nggak ada uangnya, uang dari mana? Jadi, kalau perlu dikasi insentif, bebasin dari PKB. Kalau PKB nanti, pendapatan asal provinsinya hilang langsung Rp 900 miliar. Terlalu berat, Pak, mungkin bisa dicarikan skenario lain supaya insentifnya bisa diterapkan di Bali,” beber Koster.
Sementara itu, General Manager (GM) PLN Distribusi Bali, Nyoman Suwarjoni Astawa, mengatakan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik, pihaknya sudah memasang 109 titik Stasiun Pengisian Listrik Umum (PSLU) di Bali. "Ini sebagai showcase untuk menunjukkan PLN siap," ujar Nyoman Suwarjoni dalam acara di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Minggu kemarin.
Untuk menunjukkan keandalannya, kata Suwarjoni, PLN secara bertahap mengganti sepeda motor operasionalnya dengan kendaraan listrik. "Diharapkan, apa yang ditakuti masyarakat selama ini, lambat laun akan semakin berkurang," ujar pejabat asal Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Buleleng ini.
Sementara, konvoi kendaraan listrik serangkaian peringatan HLN ke-74, Minggu kemarin, mengambil start di Rumah Jabatan Gubernur Bali Komplek Jaya Sabha Denpasar dan finish di Monumen Perjuangan rakyat Bali Bajra Sandhi’, Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar. Konvosi ini diikuti 1 unit mobil listrik, 35 motor listrik, 2 Bajaj Listrik, 10 sepeda listrik, dan beberapa e-scooter.
Selain Gubernur Koster dan GM PLN Distribusi Bali Nyomam Suwarjoni, konvoi kendaraan listrik kemarin pagi juga diikuti Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Wayan Samsi Gunarta, Kepala Dinas Tenaga Kerja & ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda, Presdir Prestige Motorcar, dan perwakilan Grab Indonesia. *
Komentar