Pilkel Serentak Terbentur Hari Kerja
Agar partisipasi pemilih tidak rendah, digagas kebijakan pada saat coblosan ditetapkan sebagai hari libur.
SINGARAJA, NusaBali
Pelaksanaan pemilihan perbekel (Pilkel) serentak di 79 desa di Buleleng, pada hari Kamis, 31 Oktober 2019, bertepatan dengan hari kerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng pun tengah memikirkan upaya mengantisipasi rendahnya partisipasi pemilih.
Saat ini, tahapan dari pilkel serentak tersebut telah memasuki tahap penyampaian visi misi dari masing-masing calon. Jadwal tahapan ini diserahkan sepenuhnya kepada panitia pilkel di masing-masing desa, rentang waktu 23-26 Oktober. Setelah penyampaian visi misi, adalah masa tenang. Selama masa tenang ini, PMD mempersiapkan pendistribusian logistik ke masing-masing desa. Seluruh logistik dipastikan sudah berada di masing-masing desa sehari sebelum coblosan. Nah, coblosan yang telah ditetapkan pada Kamis (31/10/2019), merupakan hari kerja. Dengan hari kerja itu dikhawatirkan tingkat partisipasi pemilih rendah. Jumlah pemilih pada pilkel serentak kali ini tercatat sebanyak 338.618 jiwa, dengan jumlah TPS sebanyak 580 di 97 desa.
Kepala Dinas PMD Buleleng, Made Subur dikonfirmasi, Selasa (22/10/2019) mengaku tengah memikirkan pengajuan usulan agar ada kebijakan pada saat coblosan nanti ditetapkan sebagai hari libur. Langkah ini diakui sebagai upaya mengantisipasi rendahnya tingkat partisipasi pemilih. “Kan bisa saja beralasan karena kerja, tidak memilih. Nah kami akan coba mengusulkan apakah mungkin saat coblosan nanti ditetapkan sebagai hari libur,” katanya.
Masih kata Subur, meski secara regulasi tidak ada peluang meliburkan masyarakat saat coblosan, namun pihaknya berupaya mengajukan usulan agar ada kebijakan meliburkan. Karena dengan hari libur itu memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. “Secara aturan memang tidak ada harus diliburkan. Tetapi kami mencoba mengajukan usulan nanti, agar partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pilkel ini lebih maksimal. Paling tidak diatas 70 persen,” imbuhnya.
Pilkel serentak tahun ini di Buleleng melibatkan 79 desa, rinciannya di Kecamatan Gerokgak 11 desa, Kecamatan Busungbiu 12 desa, Kecamatan Seririt 8 desa, Kecamatan Banjar 3 desa, Kecamatan Sukasada 10 desa, Kecamatan Buleleng 9 desa, Kecamatan Sawan 11 desa, Kecamatan Kubutambahan 10 desa, dan Kecamatan Tejakula 5 desa. *k19
Pelaksanaan pemilihan perbekel (Pilkel) serentak di 79 desa di Buleleng, pada hari Kamis, 31 Oktober 2019, bertepatan dengan hari kerja. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng pun tengah memikirkan upaya mengantisipasi rendahnya partisipasi pemilih.
Saat ini, tahapan dari pilkel serentak tersebut telah memasuki tahap penyampaian visi misi dari masing-masing calon. Jadwal tahapan ini diserahkan sepenuhnya kepada panitia pilkel di masing-masing desa, rentang waktu 23-26 Oktober. Setelah penyampaian visi misi, adalah masa tenang. Selama masa tenang ini, PMD mempersiapkan pendistribusian logistik ke masing-masing desa. Seluruh logistik dipastikan sudah berada di masing-masing desa sehari sebelum coblosan. Nah, coblosan yang telah ditetapkan pada Kamis (31/10/2019), merupakan hari kerja. Dengan hari kerja itu dikhawatirkan tingkat partisipasi pemilih rendah. Jumlah pemilih pada pilkel serentak kali ini tercatat sebanyak 338.618 jiwa, dengan jumlah TPS sebanyak 580 di 97 desa.
Kepala Dinas PMD Buleleng, Made Subur dikonfirmasi, Selasa (22/10/2019) mengaku tengah memikirkan pengajuan usulan agar ada kebijakan pada saat coblosan nanti ditetapkan sebagai hari libur. Langkah ini diakui sebagai upaya mengantisipasi rendahnya tingkat partisipasi pemilih. “Kan bisa saja beralasan karena kerja, tidak memilih. Nah kami akan coba mengusulkan apakah mungkin saat coblosan nanti ditetapkan sebagai hari libur,” katanya.
Masih kata Subur, meski secara regulasi tidak ada peluang meliburkan masyarakat saat coblosan, namun pihaknya berupaya mengajukan usulan agar ada kebijakan meliburkan. Karena dengan hari libur itu memberikan kesempatan pada masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. “Secara aturan memang tidak ada harus diliburkan. Tetapi kami mencoba mengajukan usulan nanti, agar partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pilkel ini lebih maksimal. Paling tidak diatas 70 persen,” imbuhnya.
Pilkel serentak tahun ini di Buleleng melibatkan 79 desa, rinciannya di Kecamatan Gerokgak 11 desa, Kecamatan Busungbiu 12 desa, Kecamatan Seririt 8 desa, Kecamatan Banjar 3 desa, Kecamatan Sukasada 10 desa, Kecamatan Buleleng 9 desa, Kecamatan Sawan 11 desa, Kecamatan Kubutambahan 10 desa, dan Kecamatan Tejakula 5 desa. *k19
Komentar