nusabali

Mengejutkan, Prabowo Jadi Calon Menhan

Gerindra Bergabung, NasDem Siap Jadi Mitra Koalisi yang Kritis

  • www.nusabali.com-mengejutkan-prabowo-jadi-calon-menhan

Versi Hendri Satrio, dengan bergabungnya Gerindra, ada 3 pihak lain yang bisa kritisi pemerintah: akademisi, aktivis kelas menengah, media massa

JAKARTA, NusaBali

Penyusunan Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin 2019-2024 diwarnai kejutan besar de-ngan masuknya Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai calon Menteri Pertahanan. Munculnya nama mantan Danjen Kopassus yang notabene merupakan lawan tanding Presiden Jokowi di Pilpres 2019 ini, kontan menuai reaksi. Bahkan, kubu NasDem iyaratkan siap jadi mitra koalisi yang kritis.

Prabowo Subianto merupakan satu dari 11 calon menteri yang dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara Jakarta, Senin (21/10). Capres nomor urut 2 (yang diusung Gerindra-Demokrat-PAN-PKS-Berkarya) dalam Pilpres 2019 ini hadir ke Istana Negara paling akhir, Senin sore. Seperti calon menteri yang lain, Prabowo juga mengenakan kemeja putih. Dia datang dengan didampingi Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Edhy Prabowo, yang juga mengenakan kemeja putih.

Sebelum Prabowo, sudah ada 10 calon menteri yang dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara, sejak pagi pukul 09.30 WIB, untuk dimintai kesediaannya masuk kabinet. Termasuk di antaranya Mahfud MD, pakar hukum tata negara dan mantan Menteri Pertahanan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (periode 1999-2001), yang diterima Jokowi paling awal.

Selain Mahfud MD, mereka yang juga datang ke Istana Negara sebagai calon menteri adalah Nadiem Makarim (tokoh muda pendiri Gojek), Christiany Eugenia Tetty Paruntu (Srikandi Golkar yang kini Bupati Minahasa Selatan, Sulawesi Utara), Wishnutama (tokoh muda pendiri Net.TV), Erick Thohir (pengusaha muda yang juga Ketua Tim Nasional Capres-Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019), Jenderal Pol Prof Tito Karnavian (Kapolri), Airlangga Hartarto (Ketua Umum DPP Golkar yang sebelumnya menjabat Menteri Perindustrian), Prtikno (mantan Rektor UGM yang sebelumnya menjabat Mensesneg), hingga Fadjroel Rachman, dan Nico Harjanto.

Dalam keterangan persnya usai bertemu Jokowi, Prabowo mengaku diminta Presiden untuk menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin 2019-2024. "Beliau (Jokowi) izinkan saya untuk menyampaikan, saya membantu beliau diminta di bidang pertahanan," ungkap Prabowo. "Dan, saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra, apabila diminta, kami siap membantu. Hari ini (kemarin) resmi meminta dan kami sudah sanggupi membantu," lanjut mantan menantgu mendiang Presiden Soeharto ini.

Prabowo mengatakan siap bekerja keras saat dilibatkan dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. "Saya akan bekerja sekeras mungkin, untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," tegas mantan suami dari Titiek Soeharto ini.

Kedatangan Prabowo ke Istana Negara selaku calon Menhan, Senin kemarin, me-rupakan klimaks dari gerakan Ketua Umum DPP Gerindra tersebut belakangan ini. Sebelumnya, Prabowo sempat roadshow menemui para pimpinan parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf, seperti Ketua Umum DPP PDIP Megawati, Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Prabowo juga sempat beberapa kali bertemu Presiden Jokowi, pasca tarung head to head dalam Pilpres, 17 April 2019 lalu.

Kehadiran Prabowo sebagai calon Menhan di Kabinet Jokowi-Ma’ruf ini kontan menuai reaksi beragam. PDIP sebagai pengusung utama Jokowi-Ma’ruf, meng-hormati keputusan Jokowi dalam penunjukan menteri. "Terkait dengan nama itu (Prabowo), merupakan hak prerogatif dari Presiden dan kami menghormatinya. Sebab, memang Presiden-lah yang mengambil keputusan dan kemudian menen-tukan pergerakan kemajuan Indonesia Raya ke depan," ujar Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dilansir detikcom di Jakarta, Senin petang.

Hasto yakin Jokowi telah mempertimbangkan nama-nama untuk mengisi kabinet periode keduanya. "Dengan demikian, Bapak Jokowi telah mempertimbangkan seksama nama-nama yang akan mendampingi beliau sebagai pembantu dari Presiden," kata Hasto seraya berharap menteri-menteri yang dipilih dapat membantu Jokowi dalam 5 tahun ke depan.

Terkait bergabungnya Gerindra dalam pemerintahan, Hasto yakin para ketua umum parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf juga akan menghormati keputusan ter-sebut. Menurut Hasto, Jokowi mengedepankan semangat gotong royong dalam menyusun kabinet.

"Kalau kita lihat dari pernyataan para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Kerja, mereka menghormati hak prerogatif Ppresiden dan juga memahami pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Presiden ketika memutuskan untuk memperluas Indonesia Kerja. Karena semangat gotong royong inilah yang sebenarnya menjadi jiwa bagi bangsa."

Sebaliknya, NasDem selaku parpol anggota koalisi pengusung Jokowi-Ma’ruf memberikan respons negatif atas kehadiran Prabowo. "Kalau semua parpol masuk ke koalisi pemerintah, lalu siapa yang jadi checks and balances dan penyambung aspirasi rakyat?" tanya Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago.

Irma kemudian menegaskan partainya tidak akan meninggalkan Jokowi. "Tentu tetap di koalisi. Masa meninggalkan apa yang sudah diperjuangkan?” tegas Irma. Meski demikian, NasDem siap berperan sebagai 'mitra kritis' di dalam koalisi. "Komitmen kami mendukung Jokowi tidak akan berubah, menjadi 'mitra kritis', mungkin itu tepatnya," jelas Irma.

NasDem tetap menyindir soal oposisi yang masuk koalisi. NasDem pun siap bila partainya yang bertukar peran sebagai 'oposisi'. "Kalau semua parpol masuk ke koalisi pemerintah, lalu siapa yang jadi checks and balances dan penyambung aspirasi rakyat? Dan, kalau itu terjadi, tentu NasDem siap mengorbankan diri untuk berada di sisi rakyat. Siap menjadi penyampai aspirasi rakyat yang pasti," tandas Irma.

Terakiat sikap NasDem ini, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai setiap parpol memiliki kewenangan dan platform politik yang berbeda-beda. Setiap parpol yang berada di pemerintah memiliki sopan santun dalam menjalankan koalisi. Menurut Hasto, sikap kritis memang diperlukan dalam proses demokrasi.

"Kita punya fatsun (sopan santun) di dalam menjalankan posisi politik kita sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan. Sikap kritis itu memang diperlukan, karena demokrasi memerlukan kritik," tegas Hasto.

Sementara, pengamat politik Hendri Satrio mengatakan bergabungnya Gerindra ke pemerintahan akan jadi beban Jokowi. Sebab, PAN dan PKS dinilai tidak cukup kuat jadi oposisi pemerintah. "Bebannya justru ada di Jokowi saat di pemerintahan tak ada kubu check and balance yang cukup kuat dalam aturan kuantitatif. Karena PKS dan PAN tidak cukup kuat mengimbangi tujuh parpol yang lain," kata Hendri.

Namun, di sisi lain, Jokowi bisa lebih leluasa mewujudkan cita-cita kampanye. Dalam kondisi ini, kata Hendri, ada tiga pihak lain yang bisa mengkritisi pemerintah dan sekaligus jadi penyeimbang, masing-masing kalangan akademisi, aktivis kelas menengah termasuk mahasiswa, dan media massa.

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kon-traS), mengingatkan Jokowi soal dugaan kasus penghilangan orang. "Saya kira hampir mayoritas rakyat Indonesia yang memahami persoalan bangsa kita itu keberatan dengan figur-figur yang pernah terlibat dalam kejahatan HAM atau bagian dari oligarki masa lalu duduk di kabinet Jokowi," ujar Deputi Koordinator KontraS, Ferry Kusuma, terkait munculnya Prabowo jadi calon menteri.

Ferry mengatakan, Jokowi seharusnya tidak memasukkan nama-nama yang diduga terlibat pelanggaran HAM untuk menduduki jabatan strategis. Dia pun singgung dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus HAM masa lalu. "Jadi, harus bersih, Pak Jokowi harus benar-benar memperhitungkan persoalan ini, tidak menempatkan orang-orang seperti Pak Wiranto dalam kabinetnya. Termasuk Pak Prabowo, dia bertanggung jawab terhadap kasus penghilangan orang secara paksa," tandas Ferry. *

loading...

Komentar