BMPS Inginkan Gubernur Bali Ajak Bicara Sekolah Swasta
Terkait Pembangunan 6 SMA/SMK Negeri Baru
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali angkat bicara terkait rencana Pemprov Bali di bawah Gubernur Wayan Koster mendirikan 4 SMA Negeri dan 2 SMK Negeri pada 2020, untuk mengatasi carut marut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun-tahun mendatang.
DENPASAR, NusaBali
BMPS merasa seharusnya mereka diajak bicara oleh Gubernur Bali terkait rencana pembangunan 6 sekolah negeri yang baru ini. Ketua BMPS Provinsi Bali, Dr AAAN Tini Rusmini Gorda SH MH, menegaskan pihak sekolah swasta seharusnya diajak bicara, karena bagaimana pun mereka adalah partner pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. “Gubernur Bali, apalagi yang sekarang (Wayan Koster) punya basic pendidikan, ajaklah kami bicara. Maping kami, bahkan kami siap kok dinilai oleh intern provinsi,” ujar Gung Tini Rusmini Gorda di Denpasar, Kamis (16/10).
“Saya sendiri bukan fokus pada kata ‘menolak’ atau ‘terima’ dalam hal ini. Tapi, wacana yang bahkan saya lihat sudah ada perencanaan titik-titik sekolah negeri yang akan dibangun, apakah sudah dikaji secara akademis sebelum memutuskan hal tersebut?” lanjut akademisi dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar ini.
Secara khusus, Gung Tini mengkritisi pembangunan sekolah negeri baru di Kota Denpasar. Sebab, menurut dia, daya tampung di Denpasar sebenarnya sudah cukup. Hanya saja, pemberdayaan sekolah swasta dirasa belum optimal, selain juga tidak konsistennya pelaksanaan Permendikbud tentang PPDB.
Selama ini, kata Gung Tini, pihak BMPS sudah berupaya mengirim surat ingin menemui Gubernur dan DPRD Bali, namun tidak ada reaksi apa pun. “Kami sudah bersurat, dua kali ditolak. Gubernur juga tidak ada reaksi apa pun,” sesal tokoh perempuan asal Puri Gede Karangasem ini.
Gung Tini menyebutkan, sekolah swasta memang ada menerima bantuan. Namun, masih jauh dari apa yang diwacanakan oleh orangtua siswa yang menginginkan biaya sekolah murah, bahkan gratis. Berbeda dengan sekolah negeri yang disubsidi oleh pemerintah mulai dari SDM hingga sarana prasarana.
“Sejelek apa pun sekolah negeri, pasti akan dicari calon siswa, karena gratis. Bahkan, ada wacana, begitu didirikan sekolah baru, guru negeri yang diperbantukan di sekolah kami selama puluhan tahun, akan ditarik. Ini nggak fair menurut kami,” protes Gung Tini.
Meski demikian, menurut Gung Tini, wacana ini juga menjadi stimulan untuk koreksi manajemen bagi intern sekolah swasta masing-masing, agar meningkatkan kualitas. “Sedangkan kami bergeraknya bukan baru setahun dua tahun, tapi kami sudah berkomitmen sejak lama untuk ikut bersama pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa,” katanya.
Gung Tini mengatakan, BMPS akan duduk bersama dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) agar bisa memberikan solusi yang tepat kepada pemerintah. Menurut Gung Tini, pihaknya mendorong pemerintah membuat kajian yang sesuai dengan kabupaten/kota se-Bali. Sebab, permasalahan di masing-masing kabupaten/kota jelas berbeda. “Kajian dari Denpasar dan Karangasem pasti akan berbeda. ‘Penyakit-penyakit’-nya pasti beda, solusinya pun juga akan berbeda,” sebut Gung Tini.
Sementara itu, Ketua BMPS Kabupaten Badung, I Nyoman Marsina, menyatakan dalam tahun ajaran 2019/2020 ini, ada dua sekolah swasta di Gumi Keris yang tidak mendapatkan siswa sama sekali. Sekolah swata tersebut masing-masing berada di Mengwi (Kecamatan Mengwi) dan Kerobokan (Kecamatan Kuta Utara).
Nyoman Marsina pun mempertanyakan niat pemerintah daerah untuk membantu sekolah swasta sebagai partner memajukan dunia pendidikan di Pulau Dewata. “Kami sebenarnya ingin tahu pandangan Pemda terhadap sekolah swasta. Kalau kami dianggap partner kerja, semestinya ada perhatian-lah. Kalau kami bersaing dengan yang gratis, pasti kami kalah. Sekarang pertanyaannya, ada nggak niat pemerintah daerah membantu sekolah swasta?” tanya Marsina.
Pemprov Bali sendiri, sebagaimana diberitakan, akan membangun 4 SMA Negeri dan 2 SMK Negeri tahun 2020 depan, dalam upaya menyelesaikan masalah keterbatasan ruang belajar, yang selalu memunculkan carut marut PPDB di setiap tahun ajaran. Dari 6 sekolah baru yang akan dibangun Pemprov Bali tahun depan, 3 unit di anta-ranya berada di Kota Denpasar, 2 unit di Karangasem, dan 1 unit lagi di Gianyar.
Pertama, SMAN 9 Denpasar yang akan dibangun di kawasan Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur. Kedua, SMAN 10 Denpasar yang akan dibangun di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan.
Ketiga, SMAN 2 Sukawati yang akan dibangun di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Keempat, SMAN 1 Abang yang akan dibangun di Desa Abang/Kecamatan Abang, Karangasem. Kelima, SMKN 6 Denpasar yang akan dibangun di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur. Keenam, SMKN 2 Kubu yang akan dibangun di Desa/Kecamatan Kubu, Karangasem. *ind
“Saya sendiri bukan fokus pada kata ‘menolak’ atau ‘terima’ dalam hal ini. Tapi, wacana yang bahkan saya lihat sudah ada perencanaan titik-titik sekolah negeri yang akan dibangun, apakah sudah dikaji secara akademis sebelum memutuskan hal tersebut?” lanjut akademisi dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar ini.
Secara khusus, Gung Tini mengkritisi pembangunan sekolah negeri baru di Kota Denpasar. Sebab, menurut dia, daya tampung di Denpasar sebenarnya sudah cukup. Hanya saja, pemberdayaan sekolah swasta dirasa belum optimal, selain juga tidak konsistennya pelaksanaan Permendikbud tentang PPDB.
Selama ini, kata Gung Tini, pihak BMPS sudah berupaya mengirim surat ingin menemui Gubernur dan DPRD Bali, namun tidak ada reaksi apa pun. “Kami sudah bersurat, dua kali ditolak. Gubernur juga tidak ada reaksi apa pun,” sesal tokoh perempuan asal Puri Gede Karangasem ini.
Gung Tini menyebutkan, sekolah swasta memang ada menerima bantuan. Namun, masih jauh dari apa yang diwacanakan oleh orangtua siswa yang menginginkan biaya sekolah murah, bahkan gratis. Berbeda dengan sekolah negeri yang disubsidi oleh pemerintah mulai dari SDM hingga sarana prasarana.
“Sejelek apa pun sekolah negeri, pasti akan dicari calon siswa, karena gratis. Bahkan, ada wacana, begitu didirikan sekolah baru, guru negeri yang diperbantukan di sekolah kami selama puluhan tahun, akan ditarik. Ini nggak fair menurut kami,” protes Gung Tini.
Meski demikian, menurut Gung Tini, wacana ini juga menjadi stimulan untuk koreksi manajemen bagi intern sekolah swasta masing-masing, agar meningkatkan kualitas. “Sedangkan kami bergeraknya bukan baru setahun dua tahun, tapi kami sudah berkomitmen sejak lama untuk ikut bersama pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa,” katanya.
Gung Tini mengatakan, BMPS akan duduk bersama dan melakukan Focus Group Discussion (FGD) agar bisa memberikan solusi yang tepat kepada pemerintah. Menurut Gung Tini, pihaknya mendorong pemerintah membuat kajian yang sesuai dengan kabupaten/kota se-Bali. Sebab, permasalahan di masing-masing kabupaten/kota jelas berbeda. “Kajian dari Denpasar dan Karangasem pasti akan berbeda. ‘Penyakit-penyakit’-nya pasti beda, solusinya pun juga akan berbeda,” sebut Gung Tini.
Sementara itu, Ketua BMPS Kabupaten Badung, I Nyoman Marsina, menyatakan dalam tahun ajaran 2019/2020 ini, ada dua sekolah swasta di Gumi Keris yang tidak mendapatkan siswa sama sekali. Sekolah swata tersebut masing-masing berada di Mengwi (Kecamatan Mengwi) dan Kerobokan (Kecamatan Kuta Utara).
Nyoman Marsina pun mempertanyakan niat pemerintah daerah untuk membantu sekolah swasta sebagai partner memajukan dunia pendidikan di Pulau Dewata. “Kami sebenarnya ingin tahu pandangan Pemda terhadap sekolah swasta. Kalau kami dianggap partner kerja, semestinya ada perhatian-lah. Kalau kami bersaing dengan yang gratis, pasti kami kalah. Sekarang pertanyaannya, ada nggak niat pemerintah daerah membantu sekolah swasta?” tanya Marsina.
Pemprov Bali sendiri, sebagaimana diberitakan, akan membangun 4 SMA Negeri dan 2 SMK Negeri tahun 2020 depan, dalam upaya menyelesaikan masalah keterbatasan ruang belajar, yang selalu memunculkan carut marut PPDB di setiap tahun ajaran. Dari 6 sekolah baru yang akan dibangun Pemprov Bali tahun depan, 3 unit di anta-ranya berada di Kota Denpasar, 2 unit di Karangasem, dan 1 unit lagi di Gianyar.
Pertama, SMAN 9 Denpasar yang akan dibangun di kawasan Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur. Kedua, SMAN 10 Denpasar yang akan dibangun di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan.
Ketiga, SMAN 2 Sukawati yang akan dibangun di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Keempat, SMAN 1 Abang yang akan dibangun di Desa Abang/Kecamatan Abang, Karangasem. Kelima, SMKN 6 Denpasar yang akan dibangun di Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur. Keenam, SMKN 2 Kubu yang akan dibangun di Desa/Kecamatan Kubu, Karangasem. *ind
Komentar