Pemkab Badung Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
Sejumlah Badan Publik di Pemkab Badung meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Bali 2019.
MANGUPURA, NusaBali
Penghargaan ini berdasarkan hasil pemeringkatan badan publik yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Bali. Pemberian penghargaan dirangkai dengan Hari Hak untuk Tahu (Right Know Day), di Gedung Wiswa Shaba Utama, Kantor Gubernur Bali di Denpasar, Kamis (10/10).
Penghargaan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Gede Agus Astapa. Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), Wabup Badung I Ketut Suiasa, dan anggota DPRD Provinsi Bali I Made Rai Warsa.
OPD Badung yang meraih penghargaan peringkat I kategori Badan Publik meliputi Balitbang, BKPSDM, Bapenda/Pesedahan Agung, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Pangan, DPMPTSP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Diskominfo. Bahkan Diskominfo dianugerahi sebagai Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PLID/PPID) Tingkat Utama dengan predikat ‘Praja Aguna Aninditha’ (pemerintahan yang terbuka, bermanfaat, dan sempurna). Bapenda/Pasedahan Agung Badung meraih predikat I sebagai Badan Publik terkreatif dan inovatif dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.
OPD lain di Badung yang meraih penghargaan yaitu Bappeda; Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA; ATR/BPN meraih peringkat II, serta Dinas Sosial peringkat III kategori Badan Publik. Untuk Badan Publik Pemerintahan Desa, Desa Punggul meraih peringkat II, Kelurahan Lukluk masuk lima besar kualifikasi Badan Publik Kelurahan Informatif dan Desa Kutuh masuk 10 besar kualifikasi desa informatif.
Wabup Suiasa sangat mengapresiasi penganugerahan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Bali. Dengan keterbukaan informasi publik akan mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat. “Kami di Badung tidak ada informasi yang tertutup dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, termasuk dalam hal pengaduan masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, Wabup Suiasa sangat bersyukur dengan diraihnya penghargaan tertinggi yakni Praja Aguna Aninditha. Hal ini tidak terlepas dari keterbukaan informasi dari OPD di Badung hingga ke tingkat desa/kelurahan. “Atas nama pimpinan, kami berterima kasih kepada semua jajaran yang telah mampu menunjukkan yang terbaik di provinsi dan ke depan agar dapat dipertahankan,” imbuhnya.
Agus Astapa mengatakan kegiatan ini terlaksana sesuai dengan tupoksi Komisi Informasi untuk melakukan evaluasi terkait layanan informasi kepada masyarakat. Tahun ini pihaknya mengevaluasi sebanyak 96 desa, 16 kelurahan, 99 OPD, 8 BPN, 8 PDAM, dan 8 BUMN.
Agus Astapa juga mengucapkan selamat kepada Kominfo Badung yang mendapat penghargaan tertinggi. “Badung sangat luar biasa, dari tahun sebelumnya peringkat terbawah, naik peringkat ketiga, dan tahaun ini peringkat utama. Ini perbaikan yang luar biasa mampu mengkoordinasikan badan publik untuk memberikan layanan informasi secara baik. Mudah-mudahan ke depan bisa dipertahankan sehingga dapat melibatkan semua OPD di Badung,” ucapnya.
Wagub Cok Ace menjelaskan melalui pemberian penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan ketaatan badan publik dalam memberikan akses informasi publik kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *
Penghargaan diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali I Gede Agus Astapa. Acara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), Wabup Badung I Ketut Suiasa, dan anggota DPRD Provinsi Bali I Made Rai Warsa.
OPD Badung yang meraih penghargaan peringkat I kategori Badan Publik meliputi Balitbang, BKPSDM, Bapenda/Pesedahan Agung, Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Pangan, DPMPTSP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Diskominfo. Bahkan Diskominfo dianugerahi sebagai Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PLID/PPID) Tingkat Utama dengan predikat ‘Praja Aguna Aninditha’ (pemerintahan yang terbuka, bermanfaat, dan sempurna). Bapenda/Pasedahan Agung Badung meraih predikat I sebagai Badan Publik terkreatif dan inovatif dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik.
OPD lain di Badung yang meraih penghargaan yaitu Bappeda; Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPPA; ATR/BPN meraih peringkat II, serta Dinas Sosial peringkat III kategori Badan Publik. Untuk Badan Publik Pemerintahan Desa, Desa Punggul meraih peringkat II, Kelurahan Lukluk masuk lima besar kualifikasi Badan Publik Kelurahan Informatif dan Desa Kutuh masuk 10 besar kualifikasi desa informatif.
Wabup Suiasa sangat mengapresiasi penganugerahan keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Bali. Dengan keterbukaan informasi publik akan mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat. “Kami di Badung tidak ada informasi yang tertutup dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, termasuk dalam hal pengaduan masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu, Wabup Suiasa sangat bersyukur dengan diraihnya penghargaan tertinggi yakni Praja Aguna Aninditha. Hal ini tidak terlepas dari keterbukaan informasi dari OPD di Badung hingga ke tingkat desa/kelurahan. “Atas nama pimpinan, kami berterima kasih kepada semua jajaran yang telah mampu menunjukkan yang terbaik di provinsi dan ke depan agar dapat dipertahankan,” imbuhnya.
Agus Astapa mengatakan kegiatan ini terlaksana sesuai dengan tupoksi Komisi Informasi untuk melakukan evaluasi terkait layanan informasi kepada masyarakat. Tahun ini pihaknya mengevaluasi sebanyak 96 desa, 16 kelurahan, 99 OPD, 8 BPN, 8 PDAM, dan 8 BUMN.
Agus Astapa juga mengucapkan selamat kepada Kominfo Badung yang mendapat penghargaan tertinggi. “Badung sangat luar biasa, dari tahun sebelumnya peringkat terbawah, naik peringkat ketiga, dan tahaun ini peringkat utama. Ini perbaikan yang luar biasa mampu mengkoordinasikan badan publik untuk memberikan layanan informasi secara baik. Mudah-mudahan ke depan bisa dipertahankan sehingga dapat melibatkan semua OPD di Badung,” ucapnya.
Wagub Cok Ace menjelaskan melalui pemberian penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan ketaatan badan publik dalam memberikan akses informasi publik kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *
1
Komentar