nusabali

BPD Bali Diminta Sinergi dengan BPR dan LPD Desa Adat

Dorong Pemberdayaan UMKM di Bali

  • www.nusabali.com-bpd-bali-diminta-sinergi-dengan-bpr-dan-lpd-desa-adat

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali melakukan kolaborasi dengan Bank Pekreditan Rakyat (BPR) yang ada di Bali.

DENPASAR, NusaBali

Kolaborasi dalam bentuk kerjasama Apex BPR ini ditandai penan-datanganan kerjasama antara BPD Bali dengan BPR dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Seluruh Indonesia (Perbarindo), di Inna The Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar Selatan, Selasa (8/10). Dalam kesempatan itu, Gubernur Wayan Koster meminta BPD Bali bersinergi dengan BPR dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Acara Penandatanganan kerjasama Apex BPR kemarin dihadiri Gubernur Wayan Koster, Direktur Utama (Dirut) BPD Bali I Nyoman Sudharma, Ketua DPD Perbarindo Bali I Ketut Wiratjana, Perwakilan OJK Regional 8 Wilayah Bali-Nusra, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah Bali, serta para Direktur dan Komisaris BPR se-Bali.

Dirut BPD Bali, Nyoman Sudharma, mengatakan kerjasama Apex BPR ini antara lain dilatarbelakangi pemberdayaan UMKM, khususnya yang ada di Bali. Hal ini sejalan dengan program Pemprov Bali di bawah Gubernur Wayan Koster dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali,’ dalam rangka Pembangunan Semesta Berencana menuju ‘Bali Era Baru’.

Karenanya, menurut Nyoman Sudharma, antara pelaku usaha yang ada di Bali, termasuk lembaga jasa keuangan, wajib hukumnya melakukan kolaborasi dan sinergi. “Ini yang terpenting. Apalagi, di tengah-tengah persaingan lembaga ke depan dalam era industri 4.0, sinergi antara pelaku jasa keuangan di Bali harus diperkuat,” tandas Sudharma.  

Menurut Sudharma, penandatanganan kerjasama Apex BPR ini akan lebih mensinergikan lembaga keuangan di Bali, khususnya antara BPD Bali dan BPR. Apex BPR ke depannya punya 3 fungsi, yakni pooling fund, financial asissten, technical asissten. “Technical asisten itu seperti pelatihan, peningkatan kualitas SDM BPR. Kalau financial assisten dalam bentuk credit linked,” katanya.

Sudharma menyebutkan, sebagian besar BPR di Bali sudah bekerjasama dengan BPD Bali, menjadi nasabah BPD. “Sehingga sesuai dengan konsep dibuat Apex BPR, ada salah satu bank jadi bank pengayom,” jelas Sudharma sembari berharap kerjasama BPD Bali dengan BPR melalui lembaga Perbarindo bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan Ketua DPD Perbarindo Bali, I Ketut Wiratjana, menyatakan optimistis dengan kerjasama antara BPD Bali, Perbarindo, dan BPR lewat penandatanganan Apex BPR ini. “Dengan kepemimpinan Bapak Gubernur dan bimbingan dari OJK, kami optimis,” ujar Ketut Wiratjana.

Wiratjana menyebutkan, saat ini di Bali terdapat 134 BPR. Dari jumlah itu, total aset BPR di Bali mencapai Rp 16 triliun, dengan kredit Rp 10 triliun, dan dana pihak ketiga sebesar Rp 11 triliun.

Sementara itu, Gubernur Koster dalam arahannya meminta BPD Bali bersinergi dengan dua lembaga keuangan lokal yang ada di Bali, yakni BPR dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) milik desa adat. Sinergitas BPD, BPR, LPD ini bertujuan membangkitkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM), yang pada gilirannya akan ikut mendorong pertumbuhan perekonomian Bali.

Menurut Gubernur Koster, BPD, BPR, dan LPD merupakan kekuatan lembaga keuangan lokal di Bali. Koster menyebutkan, jumlah BPR yang beroperasi di Bali saat ini mencapai 134 unit. Sedangkan LPD sebagai lembaga jasa keuangan berkarakter lokal miliki desa adat di Bali, jumlahnya mencapai sekitar 1.300-an dari total 1.493 desa adat yang ada. Ini ditunjang oleh BPD Bali, sebagai lembaga perbankan milik pemerintah daerah se-Bali.

“Jadi, tiga kekuatan lembaga keuangan di Bali, yaitu BPD, LPD, dan BPR memang harus bersinergi dan berkolaborasi dalam mendorong dan mendukung pembangunan perekonomian Provinsi Bali,” tegas Koster.

Selaku Gubernur Bali, Koster mengatakan sangat berkepentingan tiga lembaga keuangan ini dapat tumbuh menjadi lembaga yang kuat dan sehat, dengan menjalankan prinsip sesuai dengan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’. Dalam mencapai visi tersebut, Koster telah merancang berbagai program dan kebijakan yang akan membangkitkan UKM.

Menurut Koster, pihaknya telah merancang industri di hulu sampai dengan pasar di hilirnya yang berkaitan dengan program prioritas pangan, sandang, papan. “Akan berkembang industri UKM dan koperasinya, yang pasti membutuhkan permodalan yang harus bermitra dengan BPR, LPD, dan BPD,” tandas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini. *k17

Komentar