Kemiskinan di Gianyar Jadi 6.000an KK
Bupati Mahayastra Klaim Punya Data Kemiskinan Akurat
Angka kemiskinan di Kabupaten Gianyar tahun 2019, menurut BDT mencapai 33.00 KK atau sekitar 126.000 jiwa.
GIANYAR, NusaBali
Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengklaim punya data sangat akurat by name by address (sesuai nama dan alamat) sehingga tidak bisa menipu. Data ini didapat atas hasil kerja OPD (organisasi perangkat daerah) Pemkab Gianyarm, selama beberapa hari lalu. Jumlah KK miskin, menurut data dimaksud ada 6.000an, jauh menurun dibandingkan Basis Data Terpadu (BTD) tahun 2019 yang dikeluarkan pemerintah Pusat. Angka kemiskinan di Kabupaten Gianyar tahun 2019, menurut BDT mencapai 33.00 KK atau sekitar 126.000 jiwa.
“Data KK miskin ini (hasil pendataan OPD di Gianyar,Red) ada linknya, ada nama, foto rumahnya. Semua lengkap, ini data riil,” jelas Bupati Mahayastra di Gianyar, Senin (7/10). Mahayastra mengaku, akurasi data tersebut bisa dipertanggungjawabkan karena data tersebut dikumpulkan oleh banyak orang (para pegawai OPD,Red). Bukan hanya foto rumah, kondisi kamar mandi sampai hal terkecil sudah dicatat. KK miskin yang masuk dalam link tersebut akan diverifikasi dan selanjutnya dimasukkan dalam kluster kemiskinan.
Kata dia, pendataan KK miskin tersebut bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang dimulai tahun 2020. Pemkab Gianyar mempersiapkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan sekitar Rp 3 miliar. Anggaran ini digunakan untuk bedah rumah, jambanisasi, rehab rumah, dan peningkatan kompetensi keluarga. “Empat strategi. Setelah memiliki rumah layak huni, keluarga tersebut harus memiliki kompetensi untuk pemberdayaan ekonomi. Kondisi ini terus kami pantau sampai benar-benar bebas dari garis kemiskinan,” tambahnya.
Tambah Bupati Mahayastra, Pemkab Gianyar melalui Bank Werdhi Sedana, milik Pemkab Gianyar, akan memberikan jalur khusus dalam peminjaman KURDA (Kredit Usaha Rakyat Daerah) untuk KK miskin dalam meningkatkan kopetensi dan permodalan. “Kebutuhan KK miskin itu berbeda-beda, tidak semua membutuhkan bedah rumah, kami juga sediakan permodalan,” tambah Mahayastra.
Bupati Masyastra menyebutkan, data temuan 6.000an KK miskin itu akan disisir lagi kondisi nyata di lapangan sehingga jumlah KK miskin akan terus berkurang. Sedangkan bagi desa yang bisa mengentaskan kemiskinan, akan mendapatkan anggaran dari pemerintah mencapai Rp 500 juta dalam setahun.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat mengentaskan kemiskinan berdasarkan Basis Data Terpadu (BTD). Sesuai BDT, hingga tahun 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Gianyar mencapai 33.00 KK atau sekitar 126.000 jiwa. Angka ini menjadi sangat banyak jika dibandingkan hasil pendataan kemiskinan pada akhir September 2019, oleh OPD yang masing-masing punya desa binaan, mencapai 6.000an KK. *nvi
“Data KK miskin ini (hasil pendataan OPD di Gianyar,Red) ada linknya, ada nama, foto rumahnya. Semua lengkap, ini data riil,” jelas Bupati Mahayastra di Gianyar, Senin (7/10). Mahayastra mengaku, akurasi data tersebut bisa dipertanggungjawabkan karena data tersebut dikumpulkan oleh banyak orang (para pegawai OPD,Red). Bukan hanya foto rumah, kondisi kamar mandi sampai hal terkecil sudah dicatat. KK miskin yang masuk dalam link tersebut akan diverifikasi dan selanjutnya dimasukkan dalam kluster kemiskinan.
Kata dia, pendataan KK miskin tersebut bagian dari strategi pengentasan kemiskinan yang dimulai tahun 2020. Pemkab Gianyar mempersiapkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan sekitar Rp 3 miliar. Anggaran ini digunakan untuk bedah rumah, jambanisasi, rehab rumah, dan peningkatan kompetensi keluarga. “Empat strategi. Setelah memiliki rumah layak huni, keluarga tersebut harus memiliki kompetensi untuk pemberdayaan ekonomi. Kondisi ini terus kami pantau sampai benar-benar bebas dari garis kemiskinan,” tambahnya.
Tambah Bupati Mahayastra, Pemkab Gianyar melalui Bank Werdhi Sedana, milik Pemkab Gianyar, akan memberikan jalur khusus dalam peminjaman KURDA (Kredit Usaha Rakyat Daerah) untuk KK miskin dalam meningkatkan kopetensi dan permodalan. “Kebutuhan KK miskin itu berbeda-beda, tidak semua membutuhkan bedah rumah, kami juga sediakan permodalan,” tambah Mahayastra.
Bupati Masyastra menyebutkan, data temuan 6.000an KK miskin itu akan disisir lagi kondisi nyata di lapangan sehingga jumlah KK miskin akan terus berkurang. Sedangkan bagi desa yang bisa mengentaskan kemiskinan, akan mendapatkan anggaran dari pemerintah mencapai Rp 500 juta dalam setahun.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat mengentaskan kemiskinan berdasarkan Basis Data Terpadu (BTD). Sesuai BDT, hingga tahun 2019, angka kemiskinan di Kabupaten Gianyar mencapai 33.00 KK atau sekitar 126.000 jiwa. Angka ini menjadi sangat banyak jika dibandingkan hasil pendataan kemiskinan pada akhir September 2019, oleh OPD yang masing-masing punya desa binaan, mencapai 6.000an KK. *nvi
Komentar