Perpu KPK Tunggu Jokowi Usai Dilantik
Moeldoko mengungkapkan Jokowi menghadapi buah simalakama
JAKARTA, NusaBali
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengajak masyarakat menunggu kelanjutan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK) hingga setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, 20 Oktober mendatang.
"Kita tunggu saja setelah pelantikan periode selanjutnya dari Presiden, 20 (Oktober)," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (4/10) seperti dilansir cnnindonesia.
Politikus PDIP itu mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait rencana Jokowi menerbitkan Perppu KPK hingga saat ini.
"Belum ada kelanjutan dari Presiden terkait hal itu (Perppu KPK)," ucap dia.
Di sisi lain, sejumlah tokoh nasional dari eks menteri, mantan pimpinan KPK, hingga seniman berkumpul mendiskusikan Perppu KPK. Presiden Jokowi didukung menerbitkan Perppu KPK.
Para tokoh yang hadir yakni mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, mantan pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki, akademisi Mochtar Pabottingi, hingga rohaniawan Romo Franz Magnis Suseno.
"RUU KPK akan memberikan kekosongan hukum," kata Ruki dalam jumpa pers di Galeri Cemara, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10) seperti dilansir detik.
Ruki mendorong Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK. "Saya mendukung presiden mengeluarkan Perppu untuk merevisi UU KPK. Pemberantasan KPK ini tidak akan bisa tanpa ada strong commitment," ujar Ruki.
"Menyarankan Bapak Presiden keluarkan deh. Saya siap memberikan masukan," imbuhnya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan Presiden Jokowi menghadapi pilihan dilematis terkait tuntutan mahasiswa mengenai Perppu tentang KPK. Perppu KPK disebut Moeldoko seperti buah simalakama.
"Karena keputusan itu seperti simalakama. Enggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak," tutur Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/10).
Terkait deadline yang diberikan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK sebelum 14 Oktober, Moeldoko meminta mahasiswa tak memberikan batas waktu bagi Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK.
"Kemarin saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai bahasa pokoknya lah. Kita itu memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan, mesti ada. Semua warga negara juga bijak gitu di dalam menyikapi semua keputusan," tuturnya.
Selain itu Moeldoko mengatakan memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa dalam kehidupan bernegara, presiden tak hanya mendengar masukan dari mahasiswa.
Menurut dia, Presiden juga mendengarkan masukan dari kalangan partai politik serta berbagai kelompok masyarakat.
"Presiden itu banyak yang harus didengarkan, ada partai politik, ada masyarakat yang lain, ada mahasiswa, ada berbagai elemen masyarakat," kata dia.
Dari masukan sejumlah pihak tersebut, Presiden disebut mendengarkan dengan jernih dan cermat agar dapat mengambil langkah terbaik. *
"Kita tunggu saja setelah pelantikan periode selanjutnya dari Presiden, 20 (Oktober)," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (4/10) seperti dilansir cnnindonesia.
Politikus PDIP itu mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait rencana Jokowi menerbitkan Perppu KPK hingga saat ini.
"Belum ada kelanjutan dari Presiden terkait hal itu (Perppu KPK)," ucap dia.
Di sisi lain, sejumlah tokoh nasional dari eks menteri, mantan pimpinan KPK, hingga seniman berkumpul mendiskusikan Perppu KPK. Presiden Jokowi didukung menerbitkan Perppu KPK.
Para tokoh yang hadir yakni mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, mantan pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki, akademisi Mochtar Pabottingi, hingga rohaniawan Romo Franz Magnis Suseno.
"RUU KPK akan memberikan kekosongan hukum," kata Ruki dalam jumpa pers di Galeri Cemara, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10) seperti dilansir detik.
Ruki mendorong Jokowi segera mengeluarkan Perppu KPK. "Saya mendukung presiden mengeluarkan Perppu untuk merevisi UU KPK. Pemberantasan KPK ini tidak akan bisa tanpa ada strong commitment," ujar Ruki.
"Menyarankan Bapak Presiden keluarkan deh. Saya siap memberikan masukan," imbuhnya.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan Presiden Jokowi menghadapi pilihan dilematis terkait tuntutan mahasiswa mengenai Perppu tentang KPK. Perppu KPK disebut Moeldoko seperti buah simalakama.
"Karena keputusan itu seperti simalakama. Enggak dimakan bawa mati, dimakan ikut mati, kan begitu, cirinya memang begitu. Jadi memang tidak ada keputusan yang bisa memuaskan semua pihak," tutur Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/10).
Terkait deadline yang diberikan para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi agar Jokowi menerbitkan Perppu KPK sebelum 14 Oktober, Moeldoko meminta mahasiswa tak memberikan batas waktu bagi Jokowi untuk mengeluarkan Perppu KPK.
"Kemarin saya pesan kepada mahasiswa, jangan pakai bahasa pokoknya lah. Kita itu memikirkan negara itu persoalannya besar, semua harus dipikirkan, semua harus didengarkan, mesti ada. Semua warga negara juga bijak gitu di dalam menyikapi semua keputusan," tuturnya.
Selain itu Moeldoko mengatakan memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa dalam kehidupan bernegara, presiden tak hanya mendengar masukan dari mahasiswa.
Menurut dia, Presiden juga mendengarkan masukan dari kalangan partai politik serta berbagai kelompok masyarakat.
"Presiden itu banyak yang harus didengarkan, ada partai politik, ada masyarakat yang lain, ada mahasiswa, ada berbagai elemen masyarakat," kata dia.
Dari masukan sejumlah pihak tersebut, Presiden disebut mendengarkan dengan jernih dan cermat agar dapat mengambil langkah terbaik. *
Komentar