Bali Raih Opini WTP 6 Kali Secara Beruntun
Sekda Dewa Indra Dorong Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan
Pemprov Bali kembali mendapat opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.
JAKARTA, NusBali
Ini untuk keenam kalinya secara beruntun Bali dapat opini WTP, sejak audit LKPD Tahun Anggaran 2013. Piagam penghargaan dan plakat raihan opini WTP keenam secara beruntun untuk Pemprov Bali ini diserahkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budhianto, kepada Gubernur Wayan Koster yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Jumat (4/10). Dalam penyerahan penghargaan dan plakat yang dilakukan di Ruang Rapat Sekda Provinsi Bali, Niti Mandala Denpasar kemarin, Sekda Dewa Made Indra didampingi Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bali.
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budhianto Tri Budhianto, menyatakan opini WTP yang diberikan BPK RI merupakan bukti pemerintah daerah kepada masyarakatnya bahwa uang sudah dikelola dengan baik dan benar. Ke depan, pihaknya akan terus mendorong semua pemerintah daerah untuk bisa meraih opini WTP.
Bagi pemerintah daerah yang sudah meraih WTP, diingatkan agar bisa mempertahankan opini tertinggi tersebut dan meningkatkan kualitas laporan keuangannya dari tahun ke tahun. "Raihan opini WTP ini sudah seharusnya dan menjadi bukti keuangan telah terkelola dengan baik dan benar. Kami akan terus mendorong dan siap berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih baik," tandas Tri Budhianto.
Sementara itu, Sekda Dewa Made Indra menyatakan bahwasanya raihan opini WTP dari BPK atas audit LKPD Tahun Anggaran 2018 ini merupakan cerminan tata kelola keuangan Pemprov Bali sudah akuntabel. Seluruh anggaran yang merupakan uang rakyat, telah digunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga sebagai bukti konkret bahwa pemerintah sudah mengelola uang rakyat dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar pula," tegas Dewa Indra.
Dewa Indra mengingatkan, meskipun telah meraih opini WTP dari BPK 6 kali secara berturut turut sejak 2013, namun bukan berarti Pemprov Bali bisa berpuas diri. Pemprov Bali akan terus melakukan penyempurnaan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada, sehingga bukan hanya opini WTP yang dipertahankan, tetapi juga peningkatan kualitas dari WTP itu sendiri.
"WTP berkaitan dengan tata kelola keuangan dan aset. Untuk itu, kita sempurnakan terus tata kelola keuangan kita. Temuan keuangan dari tahun ke tahun harus bisa kita minimalisasi. Jadi, tidak hanya opini WTP yang harus kita pertahankan, tapi kualitas WTP itu juga harus ditingkatkan," tegas birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Bulelang ini.
Sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas audit LKPD Tahun Anggaran 2018 berisi opini WTP untuk Pemprov Bali sudah diserahkan oleh Anggota VI BPK RI, Prof Dr Harry Azhar Aziz, kepada Gubernur Wayan Koster dalam sidang paripurna DPRD Bali, 28 Mei 2019 lalu. Saat menerima piagam WTP dari BPK, Gubernur Koster didampingi Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama.
Bagi Pemprov Bali, ini untuk keenam kalinya secara beruntun memperoleh opini tertinggi WTP dari BPK. Sebelumnya, opini WTP dari BPK diperoleh Pemprov Bali atas audit LKPD Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.
Sebelum berhasil meraih WTP, Bali sempat tiga kali beruntun terpaku dengan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, yakni atas audit LKPD Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012. Predikat 3 kali WDP dan 5 kali WTP tersebut semuanya diraih di era Gubernur Bali (waktu itu) Made Mangku Pastika. Sedangkan opini WTP dari BPK atas audit LKPD Tahun Anggaran 2018 ini, merupakan untuk kali pertama dipersembahkan era Gubernur Koster.
Tahun 2018, Bali bukan hanya meraih predikat WTP buat keenam kalinya secara beruntun. Pasalnya, BPK RI juga mengungkap terjadinya trend peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali secara riil di lapangan, dengan membeber indikator-indikator. Misalnya, tingkat pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2018 yang mencapai rata-rata 6,35 persen, meningkat dari semula 5,39 persen di tahun 2017. Ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 5,17 persen.
Selain itu, prosentase penduduk miskin di Bali Bali tahun 2018 juga cenderung turun menjadi 3,91 persen dari semula 4,14 persen pada 2017. Angka ini jauh di bawah prosentase penduduk miskin secara nasional yang mencapai 9,66 persen.
Menurut Anggota VI BPK RI, Prof Dr Harry Azhar Aziz, tingkat penyerapan tenaga kerja di Bali juga cukup bagus. Walhasil, angka pengangguran terbuka di Bali tahun 2018 hanya 1,37 persen. Ini jauh lebih rendah dari angka pengangguran tingkat nasional yang mencapai kisaran 5,34 persen.
Selain itu, indikator gini ratio (ingkat ketimpangan) di Bali tahun 2018 juga rendah, hanya 0,364. Ini lebih rendah dari gini ratio tingkat nasional yang mencapai 0,384. Sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Bali tahun 2018 masuk dalam kategori tinggi, yakni mencapai 74,77. Ini jauh lebih tinggi (bagus) dibanding IPM tingkat nasional yang mencapai 71,39. *
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budhianto Tri Budhianto, menyatakan opini WTP yang diberikan BPK RI merupakan bukti pemerintah daerah kepada masyarakatnya bahwa uang sudah dikelola dengan baik dan benar. Ke depan, pihaknya akan terus mendorong semua pemerintah daerah untuk bisa meraih opini WTP.
Bagi pemerintah daerah yang sudah meraih WTP, diingatkan agar bisa mempertahankan opini tertinggi tersebut dan meningkatkan kualitas laporan keuangannya dari tahun ke tahun. "Raihan opini WTP ini sudah seharusnya dan menjadi bukti keuangan telah terkelola dengan baik dan benar. Kami akan terus mendorong dan siap berkolaborasi dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang lebih baik," tandas Tri Budhianto.
Sementara itu, Sekda Dewa Made Indra menyatakan bahwasanya raihan opini WTP dari BPK atas audit LKPD Tahun Anggaran 2018 ini merupakan cerminan tata kelola keuangan Pemprov Bali sudah akuntabel. Seluruh anggaran yang merupakan uang rakyat, telah digunakan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan, tetapi juga sebagai bukti konkret bahwa pemerintah sudah mengelola uang rakyat dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar pula," tegas Dewa Indra.
Dewa Indra mengingatkan, meskipun telah meraih opini WTP dari BPK 6 kali secara berturut turut sejak 2013, namun bukan berarti Pemprov Bali bisa berpuas diri. Pemprov Bali akan terus melakukan penyempurnaan serta meningkatkan kualitas laporan keuangan yang ada, sehingga bukan hanya opini WTP yang dipertahankan, tetapi juga peningkatan kualitas dari WTP itu sendiri.
"WTP berkaitan dengan tata kelola keuangan dan aset. Untuk itu, kita sempurnakan terus tata kelola keuangan kita. Temuan keuangan dari tahun ke tahun harus bisa kita minimalisasi. Jadi, tidak hanya opini WTP yang harus kita pertahankan, tapi kualitas WTP itu juga harus ditingkatkan," tegas birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Bulelang ini.
Sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas audit LKPD Tahun Anggaran 2018 berisi opini WTP untuk Pemprov Bali sudah diserahkan oleh Anggota VI BPK RI, Prof Dr Harry Azhar Aziz, kepada Gubernur Wayan Koster dalam sidang paripurna DPRD Bali, 28 Mei 2019 lalu. Saat menerima piagam WTP dari BPK, Gubernur Koster didampingi Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama.
Bagi Pemprov Bali, ini untuk keenam kalinya secara beruntun memperoleh opini tertinggi WTP dari BPK. Sebelumnya, opini WTP dari BPK diperoleh Pemprov Bali atas audit LKPD Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017.
Sebelum berhasil meraih WTP, Bali sempat tiga kali beruntun terpaku dengan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, yakni atas audit LKPD Tahun Anggaran 2010, 2011, dan 2012. Predikat 3 kali WDP dan 5 kali WTP tersebut semuanya diraih di era Gubernur Bali (waktu itu) Made Mangku Pastika. Sedangkan opini WTP dari BPK atas audit LKPD Tahun Anggaran 2018 ini, merupakan untuk kali pertama dipersembahkan era Gubernur Koster.
Tahun 2018, Bali bukan hanya meraih predikat WTP buat keenam kalinya secara beruntun. Pasalnya, BPK RI juga mengungkap terjadinya trend peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali secara riil di lapangan, dengan membeber indikator-indikator. Misalnya, tingkat pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2018 yang mencapai rata-rata 6,35 persen, meningkat dari semula 5,39 persen di tahun 2017. Ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 5,17 persen.
Selain itu, prosentase penduduk miskin di Bali Bali tahun 2018 juga cenderung turun menjadi 3,91 persen dari semula 4,14 persen pada 2017. Angka ini jauh di bawah prosentase penduduk miskin secara nasional yang mencapai 9,66 persen.
Menurut Anggota VI BPK RI, Prof Dr Harry Azhar Aziz, tingkat penyerapan tenaga kerja di Bali juga cukup bagus. Walhasil, angka pengangguran terbuka di Bali tahun 2018 hanya 1,37 persen. Ini jauh lebih rendah dari angka pengangguran tingkat nasional yang mencapai kisaran 5,34 persen.
Selain itu, indikator gini ratio (ingkat ketimpangan) di Bali tahun 2018 juga rendah, hanya 0,364. Ini lebih rendah dari gini ratio tingkat nasional yang mencapai 0,384. Sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Bali tahun 2018 masuk dalam kategori tinggi, yakni mencapai 74,77. Ini jauh lebih tinggi (bagus) dibanding IPM tingkat nasional yang mencapai 71,39. *
Komentar