Atasi Krisis Air, Kelompok Tani Mohon Embung
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli menerima 10 permohonan pembangunan embung di tahun 2018.
BANGLI, NusaBali
Permohonan ini datang dari subak untuk mengatasi krisis air di musim kemarau. Di tahun 2019 telah terealisasi dua embung di Desa Siakin Kecamatan Kintamani dan Desa Yangapi Kecamatan Tembuku. Sumber dana DAK Kementerian Pertanian Rp 167 juta per unit.
Sekretaris Dinas PKP Bangli, I Wayan Sarma mengungkapkan permohonan bantuan embung masih cukup banyak terutama dari kelompok tani. “Daerah yang minim sumber air sangat membutuhkan embung,” ungkapnya, Jumat (4/10). Permohonan bantuan embung lebih banyak datang dari kelompok tani di Kecamatan Kintamani dan Kecamatan Tembuku. Selama ini mereka mengandalkan air tadah hujan. Ada pula membeli air kemudian ditempatkan di embung.
Tingginya permohonan dan terbatasnya anggaran disiasati dengan realisasi bertahap. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti ketersediaan lahan. Lahannya harus strategis sehingga airnya bisa mengalir. Memastikan kebenaran dari permohonan itu, Dinas PKP melakukan verifikasi lapangan. “Dalam verifikasi akan dilihat ketersedian lahan untuk pembangunan embung dan struktur keanggotaan kelompok yang mengajukan proposal. Jangan sampai dana cair, lahan justru tidak ada,” tandasnya.
Sarma mengatakan, sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis proses pengerjaan embung dilakukan secara swakelola, tidak boleh melibatkan rekanan. Dengan sistem swakelola anggota kelompok ikut terlibat dalam pengerjaanya. “Pengerjaan swakelola diyakini lebih bagus. Tidak mungkin mereka asal-asalan karena mereka sendiri yang akan memanfaatkan,” ujarnya. Ditambahkan, di tahun 2020 dari APBN lewat dana tugas pembantuan (TP) Bangli mendapat bantuan pembangunan embung dan irigasi perpompaan. Lokasi belum ditetapkan karena masih verifikasi. *esa
Sekretaris Dinas PKP Bangli, I Wayan Sarma mengungkapkan permohonan bantuan embung masih cukup banyak terutama dari kelompok tani. “Daerah yang minim sumber air sangat membutuhkan embung,” ungkapnya, Jumat (4/10). Permohonan bantuan embung lebih banyak datang dari kelompok tani di Kecamatan Kintamani dan Kecamatan Tembuku. Selama ini mereka mengandalkan air tadah hujan. Ada pula membeli air kemudian ditempatkan di embung.
Tingginya permohonan dan terbatasnya anggaran disiasati dengan realisasi bertahap. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti ketersediaan lahan. Lahannya harus strategis sehingga airnya bisa mengalir. Memastikan kebenaran dari permohonan itu, Dinas PKP melakukan verifikasi lapangan. “Dalam verifikasi akan dilihat ketersedian lahan untuk pembangunan embung dan struktur keanggotaan kelompok yang mengajukan proposal. Jangan sampai dana cair, lahan justru tidak ada,” tandasnya.
Sarma mengatakan, sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis proses pengerjaan embung dilakukan secara swakelola, tidak boleh melibatkan rekanan. Dengan sistem swakelola anggota kelompok ikut terlibat dalam pengerjaanya. “Pengerjaan swakelola diyakini lebih bagus. Tidak mungkin mereka asal-asalan karena mereka sendiri yang akan memanfaatkan,” ujarnya. Ditambahkan, di tahun 2020 dari APBN lewat dana tugas pembantuan (TP) Bangli mendapat bantuan pembangunan embung dan irigasi perpompaan. Lokasi belum ditetapkan karena masih verifikasi. *esa
Komentar