Dewan Soroti Biaya Pemasangan Baru PDAM Denpasar Terlalu Tinggi
Calon Pelanggan Dikenai Rp 11 Juta
Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma (sebelumnya bernama PDAM Denpasar) yang menarget menambah sebanyak 2.600 pelanggan di tahun 2020, dinilai sulit akan terwujud.
DENPASAR, NusaBali
Mengingat, biaya pemasangan baru bagi calon pelanggan air bersih ini masih cukup tinggi, terutama bagi warga yang belum dilalui jaringan pipa distribusi. Kondisi ini menjadi perhatian jajaran DPRD Kota Denpasar untuk kembali mengevaluasi biaya tersebut.
Anggota DPRD Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra, Rabu (2/10) kemarin mengatakan, pihaknya mendapat pengaduan dari calon pelanggan terkait besaran tarif pemasangan baru yang dirasa terlalu tinggi. Salah seorang calon pelanggan mengaku dikenai biaya hingga Rp 11 juta untuk pemasangan baru. Padahal, jarak rumah dengan pipa distribusi induk tidak lebih dari 30 meter.
Susruta menilai biaya pasang baru yang ditentukan Perumda Air Minum milik Pemerintah Kota Denpasar ini mencekik leher, karena cukup tinggi. Dikhawatirkan biaya yang tinggi itu tidak akan terjangkau masyarakat berpenghasilan kecil. Akibatnya, cakupan layanan yang diharapkan bisa mencapai 80 persen dari jumlah penduduk tidak akan bisa terwujud.
Menurut Susruta, untuk membangun pipa jaringan distribusi, baik yang utama (induk) maupun skunder menjadi tanggungjawab Perumda. Terlebih, selama ini pemerintah setiap tahun selalu memberikan belanja modal dengan jumlah yang cukup besar. Dana tersebut, kata dia, sebenarnya bisa digunakan untuk mensubsidi biaya pemasangan jaringan distribusi ke masyarakat. “Jangan libatkan masyarakat dalam membangun investasi milik Perumda. Kewajiban warga membiayai jaringan, yakni setelah meteran air. Artinya di luar meteran itu masih menjadi tanggungjawab Perumda,” kata Politisi Demokrat asal Banjar Grenceng, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara ini.
Pihaknya berharap salah satu perusahaan daerah milik Pemkot Denpasar ini harus mampu membangun jaringan pipa distribusi secara mandiri tanpa mengikutkan calon pelanggan untuk pembiayaannya. "Perusahaan Daerah di Denpasar harus mampu mandiri dalam membangun jaringan pipa," tegasnya.
Anggota DPRD lainnya dari Fraksi Demokrat, I Made Sukarmana menambahkan, pihaknya berharap Perumda Air Minum Denpasar melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan kepada warga. Seperti yang dilakukan perusahaan daerah di daerah lain. Salah satunya di Kalimantan Timur. PDAM di kota itu dikatakan memberikan layanan gratis untuk pemasangan baru. Akibatanya, masyarakat akan beralih untuk menggunakan air PDAM.
Menanggapi hal itu, Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar Putu Yasa, mengatakan, biaya tinggi tersebut akibat belum adanya jaringan distribusi skunder di depan rumah calon pelanggan. Bila sudah ada jaringan skunder di depan rumah calon pelanggan, hanya akan kena biaya standar.
Seperti diketahui, pada September 2019 lalu, Perumda Air Minum Denpasar memberikan layanan potongan harga 50 persen untuk sambungan baru jenis rumah tangga. Hanya, karena biaya total yang diperlukan masih cukup tinggi, sejumlah calon pelanggan membatalkan permohonan sambungan baru.*mis
Anggota DPRD Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra, Rabu (2/10) kemarin mengatakan, pihaknya mendapat pengaduan dari calon pelanggan terkait besaran tarif pemasangan baru yang dirasa terlalu tinggi. Salah seorang calon pelanggan mengaku dikenai biaya hingga Rp 11 juta untuk pemasangan baru. Padahal, jarak rumah dengan pipa distribusi induk tidak lebih dari 30 meter.
Susruta menilai biaya pasang baru yang ditentukan Perumda Air Minum milik Pemerintah Kota Denpasar ini mencekik leher, karena cukup tinggi. Dikhawatirkan biaya yang tinggi itu tidak akan terjangkau masyarakat berpenghasilan kecil. Akibatnya, cakupan layanan yang diharapkan bisa mencapai 80 persen dari jumlah penduduk tidak akan bisa terwujud.
Menurut Susruta, untuk membangun pipa jaringan distribusi, baik yang utama (induk) maupun skunder menjadi tanggungjawab Perumda. Terlebih, selama ini pemerintah setiap tahun selalu memberikan belanja modal dengan jumlah yang cukup besar. Dana tersebut, kata dia, sebenarnya bisa digunakan untuk mensubsidi biaya pemasangan jaringan distribusi ke masyarakat. “Jangan libatkan masyarakat dalam membangun investasi milik Perumda. Kewajiban warga membiayai jaringan, yakni setelah meteran air. Artinya di luar meteran itu masih menjadi tanggungjawab Perumda,” kata Politisi Demokrat asal Banjar Grenceng, Pemecutan Kaja, Denpasar Utara ini.
Pihaknya berharap salah satu perusahaan daerah milik Pemkot Denpasar ini harus mampu membangun jaringan pipa distribusi secara mandiri tanpa mengikutkan calon pelanggan untuk pembiayaannya. "Perusahaan Daerah di Denpasar harus mampu mandiri dalam membangun jaringan pipa," tegasnya.
Anggota DPRD lainnya dari Fraksi Demokrat, I Made Sukarmana menambahkan, pihaknya berharap Perumda Air Minum Denpasar melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan kepada warga. Seperti yang dilakukan perusahaan daerah di daerah lain. Salah satunya di Kalimantan Timur. PDAM di kota itu dikatakan memberikan layanan gratis untuk pemasangan baru. Akibatanya, masyarakat akan beralih untuk menggunakan air PDAM.
Menanggapi hal itu, Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Denpasar Putu Yasa, mengatakan, biaya tinggi tersebut akibat belum adanya jaringan distribusi skunder di depan rumah calon pelanggan. Bila sudah ada jaringan skunder di depan rumah calon pelanggan, hanya akan kena biaya standar.
Seperti diketahui, pada September 2019 lalu, Perumda Air Minum Denpasar memberikan layanan potongan harga 50 persen untuk sambungan baru jenis rumah tangga. Hanya, karena biaya total yang diperlukan masih cukup tinggi, sejumlah calon pelanggan membatalkan permohonan sambungan baru.*mis
Komentar