Koster Ajak Mahasiswa Jaga Bali
Semalam Bertemu Para Rektor dan BEM di Rumah Jabatan Gubernur
Demi keberlanjutan adat dan budaya Bali, Gubernur Koster ingatkan jangan kasi ruang ideologi lain selain Pancasila masuk Bali
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Wayan Koster bertemu para Rektor perguruan tinggi dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali, Rabu (2/10) malam. Dalam pertemuan itu, Gubernur Koster geber sejumlah program yang sudah dilaksanakan selama setahun pemerintahannya. Gubernur Koster juga sekalian mengajak mahasiswa jaga keamanan Bali dan keutuhan NKRI.
Pertemuan yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Komplek Jaya Sabha, Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar, tadi malam, dihadiri pula Ketua Forum Rektor yang kini menjabat Rektor Unud, Prof Dr dr Anak Agung Raka Sudewi. Demikian pula Koordinator Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusa Tenggara, Prof Dr I Nengah Dasi Astawa.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Koster lebih dulu berjanji tidak akan membuat jarak dengan perguruan tinggi. "Selama ini, masih ada jarak antara pemerintah di Bali dengan perguruan tinggi. Nanti saya akan potong sekat dan jarak itu," tandas Gubernur Koster mengawali dialognya dengan para Rektor dan BEM se-Bali.
Untuk semakin memperkuat peran perguruan tinggi di Bali, Gubernur Koster segera akan melaksanakan sinergitas penelitian kalangan akademisi dengan program pemerintah daerah, mulai tahun 2020. “Nantinya, penelitian, praktek, kerja, dan karya ilmiah bisa selaras dengan program-program pemerintah daerah. Hasilnya jelas, untuk mendukung program pemerintah daerah,” katanya.
Koster ke depan akan agendakan pertemuan dengan jajaran akademisi dan BEM se-Bali, minimal setahun dua kali, untuk mendukung sinergi tersebut. Intinya, kalangan akademisi dan perguruan tinggi ikut bersama-sama mewujudkan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’
Menurut Koster, pelaksanaan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ dilakukan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub). Selaku Gubernur, Koster bekerja hingga larut malam didampingi tim ahli yang bersumber dari perguruan tinggi, dengan berbagai bidang tertentu. "Mereka (tim ahli) saya ajak menyusun Perda dan Pergub. Terimakasih kepada akademisi," tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster menyebutkan, selama setahun pemerintahannya, sudah diterbitkan sejumlah Perda dan Pergub yang berpihak kepada masyarakat Bali. Salah satunya, Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali. Sesuai Pergub 79/2018, kegiatan-kegiatan pemerintahan yang resmi wajib mengenakan busana adat Bali setiap Kamis, rahina Purnama, rahina Tilem, dan HUT Pemprov Bali. Bahkan, acara pertemuan internasional di Bali juga menggunakan busana adat Bali.
Versi Koster, kebijakannya membuat ekonomi hidup. Pedagang dapat jualan, industri pakaian adat Bali hidup, sehingga ekonomi krama Bali meningkat. "Lembaga negara dan provinsi di Indonesia sekarang meniru Bali. Sekarang trendnya menunjukan identitas daerah, budaya daerah. Jadi, Bali sudah lebih dulu," papar Koster sembari mengaku punya 30 udeng.
Selain Pergub tentang Busana Adat Bali, Koster juga menerbitkan Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Pergub ini melarang penggunaan bahan plastik sekali pakai. Pergub ini sempat digugat di Mahkamah Agung, tapi Pemprov Bali selaku tergugat keluar sebagai pemenang.
Terkait dengan posisi Bali sebagai daerah pariwisata, Koster berharap selalu terjaga situasi kondusif. Kalau pariwisata Bali mengalami gangguanan keamanan, banyak sektor yang kena dampaknya, mulai dari pertanian, perkebunan, hingga perdagangan. Sektor-sektor ini memenuhi dan mendukung aspek kebutuhan masyarakat dan membangun Bali.
Koster mengingatkan kondisi keamanan Bali sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata. Karena itu, pihaknya mengajak mahasiswa ikut menjaga keamanan Bali. Sebab, sedikit saja terjadi isu keamanan, ekonomi akan 'goyang' dan semua sektor terpengaruh.
Koster mengatakan, dari sisi ideologi, Bali juga menghadapi masalah, yakni masalah ideologi Pancasila. Buat Bali dan bangsa Indonesia, Pancasila adalah pilihan final. "Jangan ada ruang lain selain Pancasila. Dari tingkat keluarga sampai berbangsa dan bernegara, jangan sampai muncul ideologi lain selain Pancasila,” tegas Koster.
“Menghadapi dinamika politik nasional, Bali harus menempatkan kondusivitas paling utama dengan menjaga Pancasila. Maka, demi keberlanjutan adat dan budaya Bali, jangan ada ruang bagi ideologi lain masuk Bali," lanjut mantan anggota Komisi X DPR RI tiga kali periode ini.
Koster sendiri memaklumi kegiatan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Tapi, harus diingat, tidak ada negara yang hebat bisa maju dalam ekonomi, maju dalam teknologi, sebelum tuntaskan ideologinya. "Amerika Serikat perlu 200 tahun menuju negara demokratis yang established. Ya, kalau adik mahasiswa turun demo di Bali, ya nggak apa-apa asalkan dalam konteks yang tertib dan damai. Saya sudah pahami aspirasinya. Saya tidak alergi dengan aksi adik-adik. Tapi, patuhi koridor hukum," pinta Koster.
Disebutkan, aksi dan penyampaian aspirasi masyarakat ke DPRD Bali dan Kantor Gubernur tidak masalah. Namun, persoalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh diganggu gugat. "Kalau tidak puas dengan regulasi, ada ranahnya lakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Adik-adik mahasiswa ketika menolak sesuatu, lakukan dengan dialog. Kalau tidak, bisa saja turun ke jalan, tapi ya tertib. Jangan memaki orang, jangan anarkis," ujar Koster seraya berjanji siapkan forum dialog dengan perguruan tinggi setahun dua kali.
Sementara itu, Presiden BEM Unud, Javents Lumbantobing, memastikan gerakan mahasiswa dalam aksi 'Bali Tidak Diam' akan tetap dalam koridor menjaga kedamaian Pulau Dewata. "Kami pastikan, kami mahasiswa tetap cinta NKRI dan Pancasila sebagai ideologi, meskipun saat ini kami memandang perlu untuk turun ke jalan menanggapi masalah RUU KUHP, kebakaran hutan, hingga kisruh di Papua," papar Javents.
Sedangkan Koordinator Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusra, Prof Nengah Dasi Astawa, mengucapkan terima nkasih atas forum simakrma yang digelar Gubernur Koster tadi malam. "Era Gubernur sebelum-sebelumnya, jarang sekali ada forum seperti ini. Semoga ini bisa mempererat hubungan pemerintah dan kalangan perguruan tinggi. Kami siap untuk mendukung visi Bapak Gubernur ‘Namgun Sat Kerthi Loka Bali’," tegas Prof Dasi Astawa.
Sementara, dalam pertemuan Gubernur Koster dengan para Rektor Perguruan Tinggi dan BEM se-Bali tadi malam, dideklarasikan ‘Deklarasi Bali’ yang dibacakan Bendesa Agung Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet. Deklarasi Bali itu berisi pernyataan sikap menyikapi perkembangan kondisi politik dan keamanan nasional belakangan. *nat
Pertemuan yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Komplek Jaya Sabha, Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar, tadi malam, dihadiri pula Ketua Forum Rektor yang kini menjabat Rektor Unud, Prof Dr dr Anak Agung Raka Sudewi. Demikian pula Koordinator Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusa Tenggara, Prof Dr I Nengah Dasi Astawa.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Koster lebih dulu berjanji tidak akan membuat jarak dengan perguruan tinggi. "Selama ini, masih ada jarak antara pemerintah di Bali dengan perguruan tinggi. Nanti saya akan potong sekat dan jarak itu," tandas Gubernur Koster mengawali dialognya dengan para Rektor dan BEM se-Bali.
Untuk semakin memperkuat peran perguruan tinggi di Bali, Gubernur Koster segera akan melaksanakan sinergitas penelitian kalangan akademisi dengan program pemerintah daerah, mulai tahun 2020. “Nantinya, penelitian, praktek, kerja, dan karya ilmiah bisa selaras dengan program-program pemerintah daerah. Hasilnya jelas, untuk mendukung program pemerintah daerah,” katanya.
Koster ke depan akan agendakan pertemuan dengan jajaran akademisi dan BEM se-Bali, minimal setahun dua kali, untuk mendukung sinergi tersebut. Intinya, kalangan akademisi dan perguruan tinggi ikut bersama-sama mewujudkan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’
Menurut Koster, pelaksanaan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ dilakukan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub). Selaku Gubernur, Koster bekerja hingga larut malam didampingi tim ahli yang bersumber dari perguruan tinggi, dengan berbagai bidang tertentu. "Mereka (tim ahli) saya ajak menyusun Perda dan Pergub. Terimakasih kepada akademisi," tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster menyebutkan, selama setahun pemerintahannya, sudah diterbitkan sejumlah Perda dan Pergub yang berpihak kepada masyarakat Bali. Salah satunya, Pergub Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penggunaan Busana Adat Bali. Sesuai Pergub 79/2018, kegiatan-kegiatan pemerintahan yang resmi wajib mengenakan busana adat Bali setiap Kamis, rahina Purnama, rahina Tilem, dan HUT Pemprov Bali. Bahkan, acara pertemuan internasional di Bali juga menggunakan busana adat Bali.
Versi Koster, kebijakannya membuat ekonomi hidup. Pedagang dapat jualan, industri pakaian adat Bali hidup, sehingga ekonomi krama Bali meningkat. "Lembaga negara dan provinsi di Indonesia sekarang meniru Bali. Sekarang trendnya menunjukan identitas daerah, budaya daerah. Jadi, Bali sudah lebih dulu," papar Koster sembari mengaku punya 30 udeng.
Selain Pergub tentang Busana Adat Bali, Koster juga menerbitkan Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Pergub ini melarang penggunaan bahan plastik sekali pakai. Pergub ini sempat digugat di Mahkamah Agung, tapi Pemprov Bali selaku tergugat keluar sebagai pemenang.
Terkait dengan posisi Bali sebagai daerah pariwisata, Koster berharap selalu terjaga situasi kondusif. Kalau pariwisata Bali mengalami gangguanan keamanan, banyak sektor yang kena dampaknya, mulai dari pertanian, perkebunan, hingga perdagangan. Sektor-sektor ini memenuhi dan mendukung aspek kebutuhan masyarakat dan membangun Bali.
Koster mengingatkan kondisi keamanan Bali sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata. Karena itu, pihaknya mengajak mahasiswa ikut menjaga keamanan Bali. Sebab, sedikit saja terjadi isu keamanan, ekonomi akan 'goyang' dan semua sektor terpengaruh.
Koster mengatakan, dari sisi ideologi, Bali juga menghadapi masalah, yakni masalah ideologi Pancasila. Buat Bali dan bangsa Indonesia, Pancasila adalah pilihan final. "Jangan ada ruang lain selain Pancasila. Dari tingkat keluarga sampai berbangsa dan bernegara, jangan sampai muncul ideologi lain selain Pancasila,” tegas Koster.
“Menghadapi dinamika politik nasional, Bali harus menempatkan kondusivitas paling utama dengan menjaga Pancasila. Maka, demi keberlanjutan adat dan budaya Bali, jangan ada ruang bagi ideologi lain masuk Bali," lanjut mantan anggota Komisi X DPR RI tiga kali periode ini.
Koster sendiri memaklumi kegiatan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Tapi, harus diingat, tidak ada negara yang hebat bisa maju dalam ekonomi, maju dalam teknologi, sebelum tuntaskan ideologinya. "Amerika Serikat perlu 200 tahun menuju negara demokratis yang established. Ya, kalau adik mahasiswa turun demo di Bali, ya nggak apa-apa asalkan dalam konteks yang tertib dan damai. Saya sudah pahami aspirasinya. Saya tidak alergi dengan aksi adik-adik. Tapi, patuhi koridor hukum," pinta Koster.
Disebutkan, aksi dan penyampaian aspirasi masyarakat ke DPRD Bali dan Kantor Gubernur tidak masalah. Namun, persoalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak boleh diganggu gugat. "Kalau tidak puas dengan regulasi, ada ranahnya lakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Adik-adik mahasiswa ketika menolak sesuatu, lakukan dengan dialog. Kalau tidak, bisa saja turun ke jalan, tapi ya tertib. Jangan memaki orang, jangan anarkis," ujar Koster seraya berjanji siapkan forum dialog dengan perguruan tinggi setahun dua kali.
Sementara itu, Presiden BEM Unud, Javents Lumbantobing, memastikan gerakan mahasiswa dalam aksi 'Bali Tidak Diam' akan tetap dalam koridor menjaga kedamaian Pulau Dewata. "Kami pastikan, kami mahasiswa tetap cinta NKRI dan Pancasila sebagai ideologi, meskipun saat ini kami memandang perlu untuk turun ke jalan menanggapi masalah RUU KUHP, kebakaran hutan, hingga kisruh di Papua," papar Javents.
Sedangkan Koordinator Kopertis Wilayah VIII Bali-Nusra, Prof Nengah Dasi Astawa, mengucapkan terima nkasih atas forum simakrma yang digelar Gubernur Koster tadi malam. "Era Gubernur sebelum-sebelumnya, jarang sekali ada forum seperti ini. Semoga ini bisa mempererat hubungan pemerintah dan kalangan perguruan tinggi. Kami siap untuk mendukung visi Bapak Gubernur ‘Namgun Sat Kerthi Loka Bali’," tegas Prof Dasi Astawa.
Sementara, dalam pertemuan Gubernur Koster dengan para Rektor Perguruan Tinggi dan BEM se-Bali tadi malam, dideklarasikan ‘Deklarasi Bali’ yang dibacakan Bendesa Agung Provinsi Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet. Deklarasi Bali itu berisi pernyataan sikap menyikapi perkembangan kondisi politik dan keamanan nasional belakangan. *nat
Komentar