Anggaran Pilkada 2020 Sudah Beres
Koster Harap Pesta Demokrasi di Bali Makin Berkualitas
Setelah melalui pembahasan alot, Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali, akhirnya beres.
DENPASAR, NusaBali
NPHD anggaran Pilkada 2020 untuk KPU dan pengawasan Pilkada 2020 untuk Bawaslu telah ditandatangani di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Selasa (1/10).
Dengan ditandatanganinya NPHD ini, berarti anggaran Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Badung 2020, Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020 sudah final. Besar anggaran yang disetujui, ada yang sama, ada pula lebih kecil dari besaran yang diajukan KPU Kabupaten/Kota dan Ba-waslu Kabupaten/Kota se-Bali.
Acara penandatanganan NPHD Pilkada 2020, Selasa kemarin, dihadiri langsung Gubernur Bali Wayan Koster, Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), para Bupati/Walikota atau utusannya yang akan menggelar Pilkada 2020, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Ketua Bawaslu Bali Ni Ketut Ariyani, para Komisioner KPU, dan Komisioner Bawaslu. Kepala daerah yang hadir, antara lain, Bupati Bangli I Made Gianyar dan Bupati Karanasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
Realisasi anggaran Pilkada 2020 untuk KPU Kabupaten/Kota, besarannya maksimal. Bahkan, anggaran pengawasan Pilkada untuk Bawaslu Kabupaten/Kota disetujui sesuai dengan besaran yang diajukan. Anggaran pengawasan untuk Bawaslu Denpasar realisasinya sebesar Rp 7,30 miliar. Kemudian, realisasi anggaran pengawasan untuk Bawaslu Badung sebesar Rp 8,63 miliar, Bawaslu Bangli sebesar Rp 6,94 miliar, Bawaslu Karangasen mencapai Rp 9,45 miliar, Bawaslu Tabanan sebesar Rp 7,40 miliar, dan Bawaslu Jembrana Rp 4,33 miliar. Prosesnya pun tidak bertele-tele. Anggaran difinalkan saat pembahasan yang berlangsung alot dengan Pemprov Bali, Senin (30/9).
Sementara, anggaran Pilkada 2020 untuk KPU Kabupaten/Kota se-Bali, realisasinya ada yang dikoreksi (dikurangi) dari pengajuan awal. Anggaran untuk Pilkada Denpasar 2020, diajukan sebesar Rp 31 miliar, namun disetujui hanya Rp 25 miliar. Sedangkan anggaran Pilkada Badung, disetujui Rp 29,20 miliar, sesuai pengajuan KPU. Demikian pula anggaran Pilkada Bangli 2020, disetujui Rp 21,4 miliar, sesuai dengan pengajuan KPU.
Selanjutnya, anggaran Pilkada Jembrana 2020 juga disetujui sebesat Rp 18,54 miliar, sesuai dengan pengajuan KPU. Sebaliknya, anggaran Pilkada Karangasem 2020 awalnya diajukan KPU sebesar Rp 32,05 miliar, namun hanya disetujui Rp 31 miliar. Demikian pula anggaran Pilkada Tabanan 2020, awalnya diajukan KPU sebesar Rp 45,20 miliar, namun hanya disetujui Rp 25 miliar.
Gubernur Wayan Koster berharap penggunaan anggaran Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali ini dapat disinergikan dan dikoordinasikan secara efektif, sehingga pemanfaatannya lebih efisien. “Kegiatan ini kita laksanakan bersama-sama sebagai bentuk spirit kebersamaan dalam membangun Bali. Semoga ke depan kehidupan demokrasi di Bali lebih berkualitas,” tegas Koster.
Koster menyebutkan, penandatanganan NPHD ini merupakan salah satu dari sekian tahapan yang harus dilalui serangkaian pelaksanaan Pilakada 2020 serentak 6 kabupaten/kota se-Bali. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung kesuksesan Pilkada 2020.
“Dilaksanakannya penandatanganan NPHD ini merupakan satu bentuk keseriusan dan kepastian akan penyelenggaraan Pilkada 2020 serentak yang didukung oleh aparat TNI/Polri, sesuai yang diputuskan pemerintah kabupaten/kota bersama DPRD Kabupaten/Kota. Harapannya, pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan aman, damai, dan sukses,” tandas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster juga berharap kualitas pelaksanaan Pilkada serentak, 23 September 2020 mendatang, lebih baik dari pesta gong demokrasi serupa tahun-tahun sebelumnya. Inilah tantangan yang mesti mampu dijawab, khususnya oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Apalagi, pelaksanaan Pilkada dan Pemilu sebelumnya di Bali, dari segi administrasi maupun tingkat partisipasi masyarakat, sudah cukup tinggi dibarengi dengan stabilitas yang kondusif.
“Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 mencapai 82 persen. Angkanya lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 80 persen. Nah, untuk Pilkada 2020 nanti, saya berharap partisipasi masyarakat lebih meningkat lagi. Karena indikator sebuah kemajuan demokrasi adalah tingkat pemilih menggunakan hak pilihnya,” tegas Koster.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), menyampaikan kegiatan penandatanganan NPHD anggaran Pilkada 2020 ini merupakan momentum yang baik. Dewa Indra menyebutkan, kalau di provinsi lain, penandatanganan NPHD Pilkada dilakukan di masing-masing kabupaten/kota. "Sedangkan untuk Bali, disepakati dilaksanakan secara berbarengan di tingkat provinsi," papar Dewa Indra.
Menurut Dewa Indra, hal ini adalah wujud kesepakatan membangun Bali melalui pola Satu Pulau, Satu Tata Kelola. Dewa Indra pun berharap Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali nanti bisa terlaksana dengan aman. "Yang lebih penting, Pilkada 2020 bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat," tandas birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng ini. *nat
Dengan ditandatanganinya NPHD ini, berarti anggaran Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Badung 2020, Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020 sudah final. Besar anggaran yang disetujui, ada yang sama, ada pula lebih kecil dari besaran yang diajukan KPU Kabupaten/Kota dan Ba-waslu Kabupaten/Kota se-Bali.
Acara penandatanganan NPHD Pilkada 2020, Selasa kemarin, dihadiri langsung Gubernur Bali Wayan Koster, Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), para Bupati/Walikota atau utusannya yang akan menggelar Pilkada 2020, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Ketua Bawaslu Bali Ni Ketut Ariyani, para Komisioner KPU, dan Komisioner Bawaslu. Kepala daerah yang hadir, antara lain, Bupati Bangli I Made Gianyar dan Bupati Karanasem I Gusti Ayu Mas Sumatri.
Realisasi anggaran Pilkada 2020 untuk KPU Kabupaten/Kota, besarannya maksimal. Bahkan, anggaran pengawasan Pilkada untuk Bawaslu Kabupaten/Kota disetujui sesuai dengan besaran yang diajukan. Anggaran pengawasan untuk Bawaslu Denpasar realisasinya sebesar Rp 7,30 miliar. Kemudian, realisasi anggaran pengawasan untuk Bawaslu Badung sebesar Rp 8,63 miliar, Bawaslu Bangli sebesar Rp 6,94 miliar, Bawaslu Karangasen mencapai Rp 9,45 miliar, Bawaslu Tabanan sebesar Rp 7,40 miliar, dan Bawaslu Jembrana Rp 4,33 miliar. Prosesnya pun tidak bertele-tele. Anggaran difinalkan saat pembahasan yang berlangsung alot dengan Pemprov Bali, Senin (30/9).
Sementara, anggaran Pilkada 2020 untuk KPU Kabupaten/Kota se-Bali, realisasinya ada yang dikoreksi (dikurangi) dari pengajuan awal. Anggaran untuk Pilkada Denpasar 2020, diajukan sebesar Rp 31 miliar, namun disetujui hanya Rp 25 miliar. Sedangkan anggaran Pilkada Badung, disetujui Rp 29,20 miliar, sesuai pengajuan KPU. Demikian pula anggaran Pilkada Bangli 2020, disetujui Rp 21,4 miliar, sesuai dengan pengajuan KPU.
Selanjutnya, anggaran Pilkada Jembrana 2020 juga disetujui sebesat Rp 18,54 miliar, sesuai dengan pengajuan KPU. Sebaliknya, anggaran Pilkada Karangasem 2020 awalnya diajukan KPU sebesar Rp 32,05 miliar, namun hanya disetujui Rp 31 miliar. Demikian pula anggaran Pilkada Tabanan 2020, awalnya diajukan KPU sebesar Rp 45,20 miliar, namun hanya disetujui Rp 25 miliar.
Gubernur Wayan Koster berharap penggunaan anggaran Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali ini dapat disinergikan dan dikoordinasikan secara efektif, sehingga pemanfaatannya lebih efisien. “Kegiatan ini kita laksanakan bersama-sama sebagai bentuk spirit kebersamaan dalam membangun Bali. Semoga ke depan kehidupan demokrasi di Bali lebih berkualitas,” tegas Koster.
Koster menyebutkan, penandatanganan NPHD ini merupakan salah satu dari sekian tahapan yang harus dilalui serangkaian pelaksanaan Pilakada 2020 serentak 6 kabupaten/kota se-Bali. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung kesuksesan Pilkada 2020.
“Dilaksanakannya penandatanganan NPHD ini merupakan satu bentuk keseriusan dan kepastian akan penyelenggaraan Pilkada 2020 serentak yang didukung oleh aparat TNI/Polri, sesuai yang diputuskan pemerintah kabupaten/kota bersama DPRD Kabupaten/Kota. Harapannya, pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan aman, damai, dan sukses,” tandas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster juga berharap kualitas pelaksanaan Pilkada serentak, 23 September 2020 mendatang, lebih baik dari pesta gong demokrasi serupa tahun-tahun sebelumnya. Inilah tantangan yang mesti mampu dijawab, khususnya oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Apalagi, pelaksanaan Pilkada dan Pemilu sebelumnya di Bali, dari segi administrasi maupun tingkat partisipasi masyarakat, sudah cukup tinggi dibarengi dengan stabilitas yang kondusif.
“Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 mencapai 82 persen. Angkanya lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 80 persen. Nah, untuk Pilkada 2020 nanti, saya berharap partisipasi masyarakat lebih meningkat lagi. Karena indikator sebuah kemajuan demokrasi adalah tingkat pemilih menggunakan hak pilihnya,” tegas Koster.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), menyampaikan kegiatan penandatanganan NPHD anggaran Pilkada 2020 ini merupakan momentum yang baik. Dewa Indra menyebutkan, kalau di provinsi lain, penandatanganan NPHD Pilkada dilakukan di masing-masing kabupaten/kota. "Sedangkan untuk Bali, disepakati dilaksanakan secara berbarengan di tingkat provinsi," papar Dewa Indra.
Menurut Dewa Indra, hal ini adalah wujud kesepakatan membangun Bali melalui pola Satu Pulau, Satu Tata Kelola. Dewa Indra pun berharap Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali nanti bisa terlaksana dengan aman. "Yang lebih penting, Pilkada 2020 bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat," tandas birokrat asal Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng ini. *nat
Komentar