DPRD Tetapkan APBD Perubahan 2019
Setelah melalui pembahasan dalam beberapa sidang, Pemkab Klungkung dan DPRD Klungkung, akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan 2019, Senin (30/9) pagi, di Gedung DPRD setempat.
SEMARAPURA, NusaBali
Dari eksekutif dipimpin Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, didampingi Wakil Bupati Klungkung I Mada Kasta, dan pimpinan OPD. Dari legislatif dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom, Wakil Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru, Wakil Ketua DPRD Klungkung Tjokorda Gde Agung, dan anggota DPRD lainnya.
Sebelum ketok palu, dewan memberikan sejumlah catatan yang disampaikan lewat pendapat akhir masing-masing Fraksi.
Fraksi PDIP melalui I Wayan Misna mengatakan, belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi. Di mana nomenklatur proyek harus jelas yang berorientasi pada prioritas manfaat bagi masyarakat dan beroritentasai kepada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (holistik). Pencapaian sasaran prioritas yang terpusat pada pokok permasalahan (tematik). “Proses perencanaan agar melibatkan semua komponen masyarakat dan anggota DPRD,” katanya.
Misna menyarankan kepada eksekutif agar meninggalkan pola lama yaitu money focus function yaitu di mana belanja dibagi secara merata di setiap tugas dan fungsi. “Sinergi antara DPRD terus terbangun kuat. Selain itu yang sangat penting adalah aspirasi dan dukungan seluruh masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD baik berupa kritik dan masukan untuk penyempurnaan, pembagunan maupun kontribusi dalam rangka terciptanya atmosfir yang optimistis,” katanya.
Dari Fraksi Gerindra melalui I Komang Suantara alias Otal, salah satunya menyoroti penanganan aset. Pihaknya menyarankan kepada bupati tegas menindaklanjuti penyerobotan aset milik daerah dan tanah negara yang dibangun di atas bukan hak milik, serta memberikan sanksi tegas dan seadil-adilnya.
Fraksi Golkar melalui I Kadek Widya Sumartika, agar memperhatikan kecepatan inovatif yang cerdas dan visioner. Kepada bupati dimohonkan pada semua OPD mampu dengan cepat menerjemahkan dalam bentuk program yang unggul secara efektif, efisien, dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Klungkung. Selain itu beberapa saran juga disampaikan oleh fraksi lainnya.
Bupati Suwirta dalam sambutannya menyampaikan terkait, Ranperda Perubahan APBD TA 2019 yang sudah disepakati oleh semua anggota fraksi DPRD Kabupaten Klungkung. Bupati Suwirta menugaskan Sekda Klungkung Gde Putu Winastra, untuk segera membuatkan regulasi-regulasi yang diperlukan. “Sehingga program-program yang terdapat di dalam Ranperda APBD TA 2019 tersebut dapat segera dilaksanakan.
Bupati Suwirta juga menyampaikan ucapan terimakasih terkait semua fraksi yang sudah memberikan pandangan akhir/pendapat akhirnya dan masukan kepada Pemkab Klungkung serta dapat menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2019. Terkait tenaga retribusi, Pemkab akan menaikan gaji tenaga retribusi mengingat tingkat kemahalan harga dan kebutuhan di Nusa Penida yang tinggi. Bupati Suwirta dan Jajaran sepakat mengenai masukan yang disampaikan oleh para anggota Fraksi, dan masih akan terus berupaya mensejahterakan masyarakat Klungkung. “Biarkan Pemkab berproses, dalam melakukan pembangunan itu perlu proses,” katanya.
Selama proses pembahasan Ranperda ini tentu terdapat perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan. Tentu itu adalah hal yang wajar dan positif sebagai bagian dari demokrasi. “Melalui kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa seluruh pemikiran, saran-usul yang konstruktif dan inovatif yang telah disampaikan, baik pada pemandangan umum fraksi, rapat gabungan maupuan pada penyampaian pendapat akhir fraksi, sangat saya hargai dan tentu menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif,” katanya. *wan
Sebelum ketok palu, dewan memberikan sejumlah catatan yang disampaikan lewat pendapat akhir masing-masing Fraksi.
Fraksi PDIP melalui I Wayan Misna mengatakan, belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi. Di mana nomenklatur proyek harus jelas yang berorientasi pada prioritas manfaat bagi masyarakat dan beroritentasai kepada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah (holistik). Pencapaian sasaran prioritas yang terpusat pada pokok permasalahan (tematik). “Proses perencanaan agar melibatkan semua komponen masyarakat dan anggota DPRD,” katanya.
Misna menyarankan kepada eksekutif agar meninggalkan pola lama yaitu money focus function yaitu di mana belanja dibagi secara merata di setiap tugas dan fungsi. “Sinergi antara DPRD terus terbangun kuat. Selain itu yang sangat penting adalah aspirasi dan dukungan seluruh masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD baik berupa kritik dan masukan untuk penyempurnaan, pembagunan maupun kontribusi dalam rangka terciptanya atmosfir yang optimistis,” katanya.
Dari Fraksi Gerindra melalui I Komang Suantara alias Otal, salah satunya menyoroti penanganan aset. Pihaknya menyarankan kepada bupati tegas menindaklanjuti penyerobotan aset milik daerah dan tanah negara yang dibangun di atas bukan hak milik, serta memberikan sanksi tegas dan seadil-adilnya.
Fraksi Golkar melalui I Kadek Widya Sumartika, agar memperhatikan kecepatan inovatif yang cerdas dan visioner. Kepada bupati dimohonkan pada semua OPD mampu dengan cepat menerjemahkan dalam bentuk program yang unggul secara efektif, efisien, dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Klungkung. Selain itu beberapa saran juga disampaikan oleh fraksi lainnya.
Bupati Suwirta dalam sambutannya menyampaikan terkait, Ranperda Perubahan APBD TA 2019 yang sudah disepakati oleh semua anggota fraksi DPRD Kabupaten Klungkung. Bupati Suwirta menugaskan Sekda Klungkung Gde Putu Winastra, untuk segera membuatkan regulasi-regulasi yang diperlukan. “Sehingga program-program yang terdapat di dalam Ranperda APBD TA 2019 tersebut dapat segera dilaksanakan.
Bupati Suwirta juga menyampaikan ucapan terimakasih terkait semua fraksi yang sudah memberikan pandangan akhir/pendapat akhirnya dan masukan kepada Pemkab Klungkung serta dapat menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2019. Terkait tenaga retribusi, Pemkab akan menaikan gaji tenaga retribusi mengingat tingkat kemahalan harga dan kebutuhan di Nusa Penida yang tinggi. Bupati Suwirta dan Jajaran sepakat mengenai masukan yang disampaikan oleh para anggota Fraksi, dan masih akan terus berupaya mensejahterakan masyarakat Klungkung. “Biarkan Pemkab berproses, dalam melakukan pembangunan itu perlu proses,” katanya.
Selama proses pembahasan Ranperda ini tentu terdapat perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan. Tentu itu adalah hal yang wajar dan positif sebagai bagian dari demokrasi. “Melalui kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa seluruh pemikiran, saran-usul yang konstruktif dan inovatif yang telah disampaikan, baik pada pemandangan umum fraksi, rapat gabungan maupuan pada penyampaian pendapat akhir fraksi, sangat saya hargai dan tentu menjadi bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif,” katanya. *wan
Komentar