Bupati Bangli Pangkas 70 Persen Anggaran GGS
PHR dari Badung Cuma Terealisasi Rp 8,9 M
Banyak kegiatan yang dirancang dalam APBD Bangli terpaksa harus dipangkas.
BANGLI, NusaBali
Bahkan, dana untuk program Gerbang Gita Santi (GGS) dipangkas ha-mpir 70 persen. Bangli dalam kesulitan, karena penyisihan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dari Kabupaten Badung tahun 2019 ini real hanya Rp 8 miliar.
Bupati Bangli, I Made Gianyar, mengatakan kondisi APBD saat ini carut-marut, salah satunya karena imbas dari PHR Badung. Menurut Bupati Made Gianyar, baru kali ini terjadi banyak kegiatan yang harus dipangkas dalam APBD Perubahan. Salah satu kegiatan yang terpaksa dipangkas adalah program GGS. Semula, anggaran untuk program GGS akan dipangkas 50 persen. Namun, karena situasi sulit, anggaran program GGS final dipangkas hampir 70 persen.
“Untuk GGS yang diterima hanya 30 persen dari rancangan. Kegiatan yang tidak jalan tahun 2019 ini, dipastikan baru dilaksanakan pada 2020, karena janji kepada masyarakat,” ungkap Gianyar di sela-sela sidang penetapan APBD Perubahan 2019 di DPRD Bangli, Senin (30/9).
Gianyar menyebutkan, sejumlah kegiatan yang masuk dalam APBD juga harus ditunda, karena SK yang turun dari Kabupaten Badung berbeda. Kegiatan-kegiatan itu dalam rancangannya akan dibiayai dari kucuran dana PHR.
“Kami sudah merancang kegiatan yang bersumber dari PHR, tapi SK kegiatan yang dikeluarkan oleh Bupati Badung jauh timpang. Sementara kegiatan sudah jalan, makanya kami harus menggambil dana dari kas daerah,” keluh Gianyar sembari menyebut bahwa SK tersebut turun di pertengahan.
Menurut Gianyar, awalnya Bangli mendapat kucuran dana PHR sebagai kue pariwisata dari Badung sebesar Rp 55 miliar pada 2017. Kala itu, dana PHR masih dibagikan melalui Provinsi Bali. Kemudian, tahun 2018, Bangli menganggarkan Rp 50 miliar, namun ada penambahan alokasi dana ke masyarakat sebesar Rp 30 miliar. Sehingga total menjadi Rp 80 miliar.
Namun, dalam realisasinya, Bangli hanya dapat kucuran PHR Rp 47 miliar dari Badung di tahun 2018. Karena hal tersebut, Bupati Bangli berupaya agar sisa anggaran bisa direaliasikan oleh Badung.
Kemudian, untuk PHR dari Badung tahun 2019, Pemkab Bangli kembali menganggarkan Rp 50 miliar. Namun, berdasarkan surat terakhir dari Badung, PHR untuk Bangli tahun ini hanya Rp 41 miliar. Dari jumlah itu, Rp 32 miliar sebenarnya untuk membayar kewajiban Badung tahun 2018. Karenanya, real PHR dari Badung yang diterima Bangli tahun 2019 ini hanya Rp 8,9 miliar.
“Memang ada alokasi bedah rumah sebesar Rp 12,5 miliar. Jika ditotal, dana dari Badung jadi sekitar Rp 53 miliar. Namun, real PHR dari Badung tahun 2019 hanya Rp 8,9 miliar,” terang Bupati asal kawasan pegunungan Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Bangli yang juga fungsionaris DPD PDIP Bali ini. Gianyar sangat menyayangkan fakta bahwa setiap tahunnya kucuran PHR dari Badung yang diterima Bangli justru menurun terus.
Disinggung terkait harapan dana PHR dari Badung dan Kota Denpasar kembali dibagikan melalui Provinsi Bali, Bupati Made Gianyar berharap agar dikembalikan ke laptop. “Fakta selama ini, dana PHR yang dibagikan melalui Provinsi Bali jauh lebih besar, pembagiannya juga porporsional. Kami berharap kembali ke laptop saja,” harap Bupati Bangli dua kali periode ini. *esa.
Bupati Bangli, I Made Gianyar, mengatakan kondisi APBD saat ini carut-marut, salah satunya karena imbas dari PHR Badung. Menurut Bupati Made Gianyar, baru kali ini terjadi banyak kegiatan yang harus dipangkas dalam APBD Perubahan. Salah satu kegiatan yang terpaksa dipangkas adalah program GGS. Semula, anggaran untuk program GGS akan dipangkas 50 persen. Namun, karena situasi sulit, anggaran program GGS final dipangkas hampir 70 persen.
“Untuk GGS yang diterima hanya 30 persen dari rancangan. Kegiatan yang tidak jalan tahun 2019 ini, dipastikan baru dilaksanakan pada 2020, karena janji kepada masyarakat,” ungkap Gianyar di sela-sela sidang penetapan APBD Perubahan 2019 di DPRD Bangli, Senin (30/9).
Gianyar menyebutkan, sejumlah kegiatan yang masuk dalam APBD juga harus ditunda, karena SK yang turun dari Kabupaten Badung berbeda. Kegiatan-kegiatan itu dalam rancangannya akan dibiayai dari kucuran dana PHR.
“Kami sudah merancang kegiatan yang bersumber dari PHR, tapi SK kegiatan yang dikeluarkan oleh Bupati Badung jauh timpang. Sementara kegiatan sudah jalan, makanya kami harus menggambil dana dari kas daerah,” keluh Gianyar sembari menyebut bahwa SK tersebut turun di pertengahan.
Menurut Gianyar, awalnya Bangli mendapat kucuran dana PHR sebagai kue pariwisata dari Badung sebesar Rp 55 miliar pada 2017. Kala itu, dana PHR masih dibagikan melalui Provinsi Bali. Kemudian, tahun 2018, Bangli menganggarkan Rp 50 miliar, namun ada penambahan alokasi dana ke masyarakat sebesar Rp 30 miliar. Sehingga total menjadi Rp 80 miliar.
Namun, dalam realisasinya, Bangli hanya dapat kucuran PHR Rp 47 miliar dari Badung di tahun 2018. Karena hal tersebut, Bupati Bangli berupaya agar sisa anggaran bisa direaliasikan oleh Badung.
Kemudian, untuk PHR dari Badung tahun 2019, Pemkab Bangli kembali menganggarkan Rp 50 miliar. Namun, berdasarkan surat terakhir dari Badung, PHR untuk Bangli tahun ini hanya Rp 41 miliar. Dari jumlah itu, Rp 32 miliar sebenarnya untuk membayar kewajiban Badung tahun 2018. Karenanya, real PHR dari Badung yang diterima Bangli tahun 2019 ini hanya Rp 8,9 miliar.
“Memang ada alokasi bedah rumah sebesar Rp 12,5 miliar. Jika ditotal, dana dari Badung jadi sekitar Rp 53 miliar. Namun, real PHR dari Badung tahun 2019 hanya Rp 8,9 miliar,” terang Bupati asal kawasan pegunungan Desa Bunutin, Kecamatan Kintamani, Bangli yang juga fungsionaris DPD PDIP Bali ini. Gianyar sangat menyayangkan fakta bahwa setiap tahunnya kucuran PHR dari Badung yang diterima Bangli justru menurun terus.
Disinggung terkait harapan dana PHR dari Badung dan Kota Denpasar kembali dibagikan melalui Provinsi Bali, Bupati Made Gianyar berharap agar dikembalikan ke laptop. “Fakta selama ini, dana PHR yang dibagikan melalui Provinsi Bali jauh lebih besar, pembagiannya juga porporsional. Kami berharap kembali ke laptop saja,” harap Bupati Bangli dua kali periode ini. *esa.
Komentar