LPJ di Kutsel Dikeluhkan Warga, Dishub Akui Minim Penanganan dan Anggaran
Kondisi lampu penerangan jalan (LPJ) di wilayah Kuta Selatan, Kabupaten Badung kerap dikeluhkan warga.
MANGUPURA, NusaBali
Pasalnya, lampu kerap padam dan banyak yang tidak terurus. Terkait keluhan itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung mengakui. Hal ini disebabkan minimnya perawatan dan juga keterbatasan anggaran untuk perbaikan.
Kabid Lalulintas Dishub Badung Tofan Priyanto tidak menampik bahwa LPJ yang padam merupakan masalah klasik yang dihadapi setiap tahun. Namun kewenangan penanganan LPJ baru mutasi kembali ke Dishub sejak awal 2019. Diakuinya di 2019, Dishub Badung memiliki anggaran untuk memasang LPJ di sepanjang ruas jalan sebesar Rp 25 miliar. Jika direalisasikan, anggaran sebesar itu bisa membangun 2.500 titik LPJ di seluruh Kabupaten Badung. Namun karena pertimbangan kondisi keuangan daerah, maka itu mengalami rasionalisasi dan habis (nol). “Secara teknis kami juga sudah menganggarkan anggaran senilai Rp 2,5 miliar, itupun terkena rasionalisasi dari anggaran induk dan menjadi nol. Sehingga untuk pembangunan di tahun 2019 ini sama sekali tidak ada,” ungkapnya, Minggu (29/9) siang.
Tofan merinci, selanjutnya pihaknya mengusulkan anggaran untuk pemeliharaan, semula dianggarkan Rp 3 miliar. Namun itu mengalami rasionalisasi menjadi Rp 500 juta. Dana tersebut untuk mengcover LPJ sebanyak 5.000 titik di Kabupaten Badung. Sehingga, tidak seimbang dengan banyaknya lampu penerangan jalan yang ada. Untuk saat ini, yang bisa dilakukan pihaknya adalah mengoptimalkan teknisi dan pemeliharaan yang sifatnya kecil, dengan anggaran tersebut. Dimana teknisi LPJ di Dishub Badung ada 26 orang yang terbagi di 6 kecamatan. Satu kecamatan ada sekitar 4 orang yang memantau setiap harinya melalui grup WA, namun eksekusinya tidak bisa maksimal seperti yang diharapkan karena kondisi keuangan.
Dikatakannya, persoalan anggaran LPJ akan digulirkan ke 2020 mendatang. Namun, secara sistem itu tidak bisa bergulir langsung ke tahun 2020, sehingga tahun 2020 yang dianggarkan adalah perencanaan asumsi bahwa Rp 25 miliar itu bisa dikerjakan, namun kenyataannya tidak. Karena itulah yang masuk di anggaran tahun 2020 adalah pengusulan khusus untuk tahun 2020, sekitar Rp 5 miliar lebih. Dimana masing-masing kecamatan tetap dianggarkan bervariatif, dari Rp 2 miliar sampai Rp 1 miliar untuk pemasangan LPJ strategis.
Sementara Camat Kutsel I Made Widiana pun mengakui keberadaan LPJ padam di sejumlah titik di Kutsel. Dia mengharapkan, warga yang melihat kondisi LPJ padam bisa melaporkan langsung kepada pihak kelurahan atau desa masing-masing. Juga diharapkan peran aktif lurah atau kepala desa untuk mengkoordinir wilayahnya masing-masing, untuk mengecek kondisi LPJ. *dar
Kabid Lalulintas Dishub Badung Tofan Priyanto tidak menampik bahwa LPJ yang padam merupakan masalah klasik yang dihadapi setiap tahun. Namun kewenangan penanganan LPJ baru mutasi kembali ke Dishub sejak awal 2019. Diakuinya di 2019, Dishub Badung memiliki anggaran untuk memasang LPJ di sepanjang ruas jalan sebesar Rp 25 miliar. Jika direalisasikan, anggaran sebesar itu bisa membangun 2.500 titik LPJ di seluruh Kabupaten Badung. Namun karena pertimbangan kondisi keuangan daerah, maka itu mengalami rasionalisasi dan habis (nol). “Secara teknis kami juga sudah menganggarkan anggaran senilai Rp 2,5 miliar, itupun terkena rasionalisasi dari anggaran induk dan menjadi nol. Sehingga untuk pembangunan di tahun 2019 ini sama sekali tidak ada,” ungkapnya, Minggu (29/9) siang.
Tofan merinci, selanjutnya pihaknya mengusulkan anggaran untuk pemeliharaan, semula dianggarkan Rp 3 miliar. Namun itu mengalami rasionalisasi menjadi Rp 500 juta. Dana tersebut untuk mengcover LPJ sebanyak 5.000 titik di Kabupaten Badung. Sehingga, tidak seimbang dengan banyaknya lampu penerangan jalan yang ada. Untuk saat ini, yang bisa dilakukan pihaknya adalah mengoptimalkan teknisi dan pemeliharaan yang sifatnya kecil, dengan anggaran tersebut. Dimana teknisi LPJ di Dishub Badung ada 26 orang yang terbagi di 6 kecamatan. Satu kecamatan ada sekitar 4 orang yang memantau setiap harinya melalui grup WA, namun eksekusinya tidak bisa maksimal seperti yang diharapkan karena kondisi keuangan.
Dikatakannya, persoalan anggaran LPJ akan digulirkan ke 2020 mendatang. Namun, secara sistem itu tidak bisa bergulir langsung ke tahun 2020, sehingga tahun 2020 yang dianggarkan adalah perencanaan asumsi bahwa Rp 25 miliar itu bisa dikerjakan, namun kenyataannya tidak. Karena itulah yang masuk di anggaran tahun 2020 adalah pengusulan khusus untuk tahun 2020, sekitar Rp 5 miliar lebih. Dimana masing-masing kecamatan tetap dianggarkan bervariatif, dari Rp 2 miliar sampai Rp 1 miliar untuk pemasangan LPJ strategis.
Sementara Camat Kutsel I Made Widiana pun mengakui keberadaan LPJ padam di sejumlah titik di Kutsel. Dia mengharapkan, warga yang melihat kondisi LPJ padam bisa melaporkan langsung kepada pihak kelurahan atau desa masing-masing. Juga diharapkan peran aktif lurah atau kepala desa untuk mengkoordinir wilayahnya masing-masing, untuk mengecek kondisi LPJ. *dar
Komentar