Anggaran Pilkada 2020 Ditarget Selesai Sebelum 1 Oktober 2019
Senin, KPU-Bawaslu Diundang Pemprov Bali
KPU Bali dan Bawaslu Bali target selesaikan anggaran Pilkada 2020 serentak di 6 daerah dalam bentuk Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebelum 1 Oktober 2019.
DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali sudah mengundang para Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah, Senin (30/9) lusa, untuk rapat finalisasi anggaran Pilkada 2020.
Kepastian tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Bali, Ni Ketut Ariyani, saat dihubungi NusaBali di Denpasar, Kamis (26/9). Ketut Ariyani menyebutkan, Bawaslu Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali sudah dapat undangan dari Pemprov Bal untuk hadir membahas NPHD dana Pilkada 2020, Senin lusa.
“Hari ini kami terima surat dari Pemprov Bali untuk membahas anggaran Pilkada 2020. Sepertinya target kita supaya NPHD Pilkada 2020 tuntas sebelum 1 Oktober 2019, sesuai dengan harapan. Sudah ada surat dari Pak Sekda Provinsi Bali (Dewa Made Indra, Red) untuk rapat membahas anggaran Pilkada,” ujar Ariyani.
Menurut Ariyani, Bawaslu Bali sejak awal targetkan penyelesaian NPHD anggaran pengawasan Pilkada 2020 bisa kelar sebelum 1 Oktober 2019, mengingat selama ini pembahasan anggaran pengawasan di kabupaten/kota sangat alot. “Syukurlah sudah final NPHD anggaran Pilkada 2020 sebelum 1 Oktober 2019. Pasalnya, tahapan Pilkada 2020 akan segera berjalan,” papar mantan Ketua Panwaslu Buleleng untuk Pilkada Buleleng 2017 ini.
Ariyani menyebutkan, untuk sementara, besaran angka kebutuhan anggaran Pilkada 2020 di masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda. Demikian pula besar anggaran pengawasan pilkada 2020, bebeda-beda pula antara daerah satu dengan lainnya. Semua masih dalam bentuk rancangan anggaran sementara. “Sekarang semuanya baru rancangan. Pada pembahasan final nanti, sepertinya tidak akan banyak bergeser,” tegas Ariyani.
Pilkada 2020 serentak dijadwalkan akan digelar di 6 daerah di Bali, 23 September 2020 mendatang, yakni Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Badung 2020, Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020.
Menurut Ariyani, berdasarkan hasil pembahasan sementara, anggaran pengawasan Pilkada Karangasem 2020 yang dirancang Bawaslu Karangasem sebesar Rp 9,45 miliar. Sedangkan anggaran pengawasan Pilkada Badung 2020 yang dirancang Bawaslu Badung mencapai Rp 8,63 miliar.
Kemudian, anggaran pengawasan Pilkada Denpasar 2020 yang dirancang Bawaslu Denpasar angkanya sebesar Rp 7,35 miliar. Sementara anggaran pengawasan Pilkada Tabanan 2020 yang dirancang Bawaslu Tabanan, sebesar Rp 7,00 miliar. Selanjutnya, anggaran pengawasan Pilkada Bangli 2020 yang dirancang Bawaslu Bangli, mencapai Rp 6,94 miiar. Sebaliknya, anggaran pengawasan Pilkada Jembrana 2020 yang dirancang Bawaslu Jembrana mencapai Rp 4,33 miliar.
“Ini masih angka sementara, belum diketok palu,” beber Srikandi Pegiat Pemilu asal Kelurahan Kampung Baru-Singaraja, Kecamatan Buleleng ini. Ariyani menegaskan, rancangan smeentara anggaran pengawasan Pilkada 2020 itu sudah dibahas beberapa kali di kabupaten/kota. Ini mendesak untuk segera dibuatkan NPHD.
“Memang masih ada pembahasan dengan eksekutif, dalam hal ini Badan Kesbanglimaspol dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk Pilkada Denpasar 2020 dan Pilkada Tabanan 2020, misalnya, masih alot pembahasannya. Tetapi, dalam rapat 30 September nanti, sudah pasti. Kecil kemungkinan ada perubahan,” beber Ariyani.
Sementara itu, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan anggaran Pilkada 2020 serentak sedang dalam pembahasan a lot antara untuk KPU Kabupaten/Kota dengan eksekutif dan legislatif. Menurut Lidartawan, pihaknya tidak berani memastikan angka anggaran Pilkada 2020 yang akan dituangkan dalam NPHD nanti.
“Sekarang teman-teman di kabupaten/kota sedang bekerja. Nanti sebelum 1 Oktober 2019, dana Pilkada 2020 untuk KPU sudah tuntas dalam bentuk NPHD. Kami targetnya begitu,” ujar Lidartawan saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Denpasar, Kamis sore.
Lidartawan menegaskan, anggaran Pilkada 2020 oleh KPU Kabupaten/Kota diajukan berdasarkan kebutuhan. Rancangannya disusul dengan kajian yang matang. Lidartawan berharap anggaran Pilkada 2020 nantinya tidak ada kendala. Sebab, KPU Kabupaten/Kota sudah akan mulai melaksanakan tahapan Pilkada 2020 serentak per November 2019 nanti.
“Tahapan Pilkada 2020 sudah harus dilaksanakan November 2019 mendatang. Launching sudah dilakukan serentak, 23 September 2019 kemarin. Kami optimis eksekutif akan menyelesaikan NPHD KPU Kabupaten/Kota tepat waktu,” tegas mantan Ketua KPU Bangli dua kali periode (2008-2013, 2013-2018) ini.
Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya memminta KPU irit anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 serentak di 6 kabupaten/kota. Gubernur Koster mengingatkan kebutuhan anggaran Pilkada Badung 2020, Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020 harus dihitung dengan cermat dan akurat. Jangan sampai KPU Kabupaten/Kota menghitung kebutuhan anggaran linear dengan kegiatan.
“Jangan dihitung anggaran linear dengan jumlah kegiatan. Justru harus ada strategi, bagaimana supaya anggarannya sedikit, kegiatannya padat. Maka, caranya harus buat kegiatan yang tepat sasaran, efektif, dan efesien anggaran. Jangan tinggi- tinggi-lah. Harus berbasis kebutuhan dong,” pinta Gubernur Koster saat rapat koordinasi dengan KPU Bali dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali yang akan melaksanakan Pilkada 2020 serentak, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, 31 Juli 2019 lalu.
“Saya minta KPU Bali dan Bawaslu agar usulan anggaran Pilkada-nya jangan serem-serem. Saya sebagai Gubernur Bali akan bicara dengan para bupati/walikota untuk mendukung penuh dengan komitmen dan konstitusi. Kami akan tetap bantu dan siapkan anggarannya, tapi ya irit dikit,” lanjut Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Berdasarkan rancangan yang diajukan KPU Kabupaten/Kota, anggaran Pilkada 2020 berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya. KPU Tabanan, misalnya, patok anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 45,20 miliar. Sedangkan KPU Karangasem rancang anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 32,05 miliar.
Selanjutnya, KPU Badung rancang anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 25,01 miliar. Sementara KPU Denpasar rancang anggaran Pilkada 2020 mencapai Rp 25,00 miliar. Demikian pula KPU Bangli rancang anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 21,45 miliar. Sebaliknya, KPU Jembrana rancang anggaran terkecil untuk Pilkada 2020, yakni sebesar Rp 18,54 miliar. *nat
Kepastian tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Bali, Ni Ketut Ariyani, saat dihubungi NusaBali di Denpasar, Kamis (26/9). Ketut Ariyani menyebutkan, Bawaslu Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali sudah dapat undangan dari Pemprov Bal untuk hadir membahas NPHD dana Pilkada 2020, Senin lusa.
“Hari ini kami terima surat dari Pemprov Bali untuk membahas anggaran Pilkada 2020. Sepertinya target kita supaya NPHD Pilkada 2020 tuntas sebelum 1 Oktober 2019, sesuai dengan harapan. Sudah ada surat dari Pak Sekda Provinsi Bali (Dewa Made Indra, Red) untuk rapat membahas anggaran Pilkada,” ujar Ariyani.
Menurut Ariyani, Bawaslu Bali sejak awal targetkan penyelesaian NPHD anggaran pengawasan Pilkada 2020 bisa kelar sebelum 1 Oktober 2019, mengingat selama ini pembahasan anggaran pengawasan di kabupaten/kota sangat alot. “Syukurlah sudah final NPHD anggaran Pilkada 2020 sebelum 1 Oktober 2019. Pasalnya, tahapan Pilkada 2020 akan segera berjalan,” papar mantan Ketua Panwaslu Buleleng untuk Pilkada Buleleng 2017 ini.
Ariyani menyebutkan, untuk sementara, besaran angka kebutuhan anggaran Pilkada 2020 di masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda. Demikian pula besar anggaran pengawasan pilkada 2020, bebeda-beda pula antara daerah satu dengan lainnya. Semua masih dalam bentuk rancangan anggaran sementara. “Sekarang semuanya baru rancangan. Pada pembahasan final nanti, sepertinya tidak akan banyak bergeser,” tegas Ariyani.
Pilkada 2020 serentak dijadwalkan akan digelar di 6 daerah di Bali, 23 September 2020 mendatang, yakni Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Badung 2020, Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020.
Menurut Ariyani, berdasarkan hasil pembahasan sementara, anggaran pengawasan Pilkada Karangasem 2020 yang dirancang Bawaslu Karangasem sebesar Rp 9,45 miliar. Sedangkan anggaran pengawasan Pilkada Badung 2020 yang dirancang Bawaslu Badung mencapai Rp 8,63 miliar.
Kemudian, anggaran pengawasan Pilkada Denpasar 2020 yang dirancang Bawaslu Denpasar angkanya sebesar Rp 7,35 miliar. Sementara anggaran pengawasan Pilkada Tabanan 2020 yang dirancang Bawaslu Tabanan, sebesar Rp 7,00 miliar. Selanjutnya, anggaran pengawasan Pilkada Bangli 2020 yang dirancang Bawaslu Bangli, mencapai Rp 6,94 miiar. Sebaliknya, anggaran pengawasan Pilkada Jembrana 2020 yang dirancang Bawaslu Jembrana mencapai Rp 4,33 miliar.
“Ini masih angka sementara, belum diketok palu,” beber Srikandi Pegiat Pemilu asal Kelurahan Kampung Baru-Singaraja, Kecamatan Buleleng ini. Ariyani menegaskan, rancangan smeentara anggaran pengawasan Pilkada 2020 itu sudah dibahas beberapa kali di kabupaten/kota. Ini mendesak untuk segera dibuatkan NPHD.
“Memang masih ada pembahasan dengan eksekutif, dalam hal ini Badan Kesbanglimaspol dan DPRD Kabupaten/Kota. Untuk Pilkada Denpasar 2020 dan Pilkada Tabanan 2020, misalnya, masih alot pembahasannya. Tetapi, dalam rapat 30 September nanti, sudah pasti. Kecil kemungkinan ada perubahan,” beber Ariyani.
Sementara itu, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan mengatakan anggaran Pilkada 2020 serentak sedang dalam pembahasan a lot antara untuk KPU Kabupaten/Kota dengan eksekutif dan legislatif. Menurut Lidartawan, pihaknya tidak berani memastikan angka anggaran Pilkada 2020 yang akan dituangkan dalam NPHD nanti.
“Sekarang teman-teman di kabupaten/kota sedang bekerja. Nanti sebelum 1 Oktober 2019, dana Pilkada 2020 untuk KPU sudah tuntas dalam bentuk NPHD. Kami targetnya begitu,” ujar Lidartawan saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Denpasar, Kamis sore.
Lidartawan menegaskan, anggaran Pilkada 2020 oleh KPU Kabupaten/Kota diajukan berdasarkan kebutuhan. Rancangannya disusul dengan kajian yang matang. Lidartawan berharap anggaran Pilkada 2020 nantinya tidak ada kendala. Sebab, KPU Kabupaten/Kota sudah akan mulai melaksanakan tahapan Pilkada 2020 serentak per November 2019 nanti.
“Tahapan Pilkada 2020 sudah harus dilaksanakan November 2019 mendatang. Launching sudah dilakukan serentak, 23 September 2019 kemarin. Kami optimis eksekutif akan menyelesaikan NPHD KPU Kabupaten/Kota tepat waktu,” tegas mantan Ketua KPU Bangli dua kali periode (2008-2013, 2013-2018) ini.
Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster sebelumnya memminta KPU irit anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2020 serentak di 6 kabupaten/kota. Gubernur Koster mengingatkan kebutuhan anggaran Pilkada Badung 2020, Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020 harus dihitung dengan cermat dan akurat. Jangan sampai KPU Kabupaten/Kota menghitung kebutuhan anggaran linear dengan kegiatan.
“Jangan dihitung anggaran linear dengan jumlah kegiatan. Justru harus ada strategi, bagaimana supaya anggarannya sedikit, kegiatannya padat. Maka, caranya harus buat kegiatan yang tepat sasaran, efektif, dan efesien anggaran. Jangan tinggi- tinggi-lah. Harus berbasis kebutuhan dong,” pinta Gubernur Koster saat rapat koordinasi dengan KPU Bali dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali yang akan melaksanakan Pilkada 2020 serentak, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, 31 Juli 2019 lalu.
“Saya minta KPU Bali dan Bawaslu agar usulan anggaran Pilkada-nya jangan serem-serem. Saya sebagai Gubernur Bali akan bicara dengan para bupati/walikota untuk mendukung penuh dengan komitmen dan konstitusi. Kami akan tetap bantu dan siapkan anggarannya, tapi ya irit dikit,” lanjut Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Berdasarkan rancangan yang diajukan KPU Kabupaten/Kota, anggaran Pilkada 2020 berbeda-beda antara daerah satu dengan lainnya. KPU Tabanan, misalnya, patok anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 45,20 miliar. Sedangkan KPU Karangasem rancang anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 32,05 miliar.
Selanjutnya, KPU Badung rancang anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 25,01 miliar. Sementara KPU Denpasar rancang anggaran Pilkada 2020 mencapai Rp 25,00 miliar. Demikian pula KPU Bangli rancang anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 21,45 miliar. Sebaliknya, KPU Jembrana rancang anggaran terkecil untuk Pilkada 2020, yakni sebesar Rp 18,54 miliar. *nat
Komentar