SPDN di PPI Sangsit Bangkrut

SINGARAJA, NusaBali

Kondisi Stasiun Pengisian Disel Nelayan (SPDN) di Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Buleleng, memprihatinkan. SPDN itu sudah tutup setahun lebih akibat merugi.

Data diperoleh, SPDN itu dibangun antara tahun 2010-2011, dengan dana alokasi khusus (DAK) mencapai hampir Rp 700 juta.

SPDN dibangun sebagai fasilitas pendukung dari keberadaan PPI yang disinggahi kapal barang pengangkut ikat antar pulau. SPDN itu memberikan pelayanan penjualan solar bagi kapal-kapal barang yang singgah, termasuk nelayan di sekitarnya.

SPDN itu resmi beroperasi pada Mei 2012, dengan daya tampung solar mencapai 20 ton liter. Pemkab Buleleng melalui Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) menyerahkan pengelolaan itu pada pihak swasta yakni Koperasi Mina Bahari. Namun belakangan, penghasilan SPDN itu konon tidak sebanding dengan biaya operasional. Masalahnya tidak banyak nelayan yang memanfaatkan SPDN tersebut.

Nah, puncaknya sejak setahun lalu seluruh aktivitas di SPND itu tutup. Pihak koperasi telah melayangkan surat pengunduran diri sebagai pengelola ke Diskanla. Peralatan seperti mesin curah dan lainnya terlihat terbungkus di SPDN. Banyak pihak mengkhawatirkan peralatan itu rusak karena terlalu lama tidak terpakai. “Apalagi kena hawa air laut, bisa jadi peralatannya rusak,” kata warga yang sempat ditemui di PPI Sangsit, Minggu (3/7).

Kadis Kanla Buleleng Ni Made Arnika saat dikonfirmasi, tidak menampik dengan kondisi SPDN tutup. Namun, ia mengaku belum mendapat data terkait pengelolaan SPDN, karena masih dipegang oleh pihak pengelola sebelumnya. “Memang bangkrut karena koperasi tidak dapat untung. Tapi berapa kerugian atau data teknis lain soal pengelolaan semuanya dipegang oleh pengurus koperasi,” katanya.

Atas kondisi ini, untuk sementara SPDN dibiarkan tutup sampai pihaknya mendapatkan pihak pengelola yang baru. Rencananya, Pemkab Buleleng menawarkan kepada pihak ketiga yang tertarik untuk mengelola SPDN tersebut. Rencana ini sudah beberapa kali dibahas dalam rapat dengan Koperasi Mina Bahari. Hingga sekarang belum ada keputusan untuk menunjuk pihak swasta sebagai pengelola. 

Alasan bekerjasama dengan pihak ketiga, karena pengelolaan ini membutuhkan dukungan modal yang memadai dan memiliki manajemen usaha yang mapan. Untuk itu, Pemkab mencari pihak ketiga yang memiliki keseriusan dan dukungan modal yang memadai ditunjuk selaku pengelola SPDN. “Kami masih mencari pihak swasta yang mau bekerjasama dalam mengelola SPDN itu. Kami akan cari yang serius dan memiliki modal cukup,” jelasnya. 7 k19