Kebakaran Hutan Sangat Besar, dan Terorganisasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah desa di Pekanbaru saat ini sangat sangat besar.
PEKANBARU, NusaBali
Ia pun menduga karhutla dilakukan secara terorganisasi. "Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detil," ujar Jokowi seperti dikutip dari keterangan resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Selasa (17/9).
Jokowi menyatakan, pemerintah melalui Polri akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Ia juga berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.
Saat meninjau lokasi karhutla, Kepala Negara sempat bertanya sejumlah hal kepada beberapa aparat yang bertugas memadamkan kebakaran di lokasi. Menurut mereka, api yang telah membesar membuat penanganan membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Saya tanya tadi TNI dan Polri yang ada di sini sudah berapa hari (bertugas). Sudah lebih dari satu bulan. Lebih dari satu bulan," kata Jokowi.
Pemadaman kebakaran hutan dan lahan saat ini relatif lebih sulit, menurut Presiden, karena sifat lahan gambut. "Di daerah gambut seperti sekarang ini. Lebih sulit lagi. Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga."
Dan dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang kini berstastus siaga darurat, Jokowi memberi tiga instruksi. Pertama, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan proses hujan buatan dengan cakupan lebih luas dan penambahan pasukan serta petugas pemadam. Kedua, meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik perusahaan maupun individu. Ketiga, melakukan pencegahan di lokasi-lokasi sekitar dan lainnya agar titik api yang sudah diketahui tidak menyebar dan membesar.
Sementara itu Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) melakukan aksi membagi-bagikan masker kepada sejumlah masyarakat yang terkena dampak kabut asap. Salah satunya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Masker KMHDI peroleh dari kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat.
"Kami sedang berupaya menggalang 5000 masker dari cabang-cabang KMHDI di luar wilayah terdampak untuk menyuplai masker yang akan dibagi-bagikan secara gratis kepada warga. Kami berupaya juga membantu keperluan obat-obat lainnya, karena selain masker mereka juga membutuhkan vitamin," kata Andre.
KMHDI mendesak Jokowi melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan karhutla. Sebab, bencana tersebut sudah menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar.
"Bencana kabut asap tidak hanya merusak hutan Indonesia, namun telah mengancam keberlangsungan hidup warga yang terdampak. Kami mendesak Presiden untuk segera mengambil tindakan tegas," imbuh Presidium KMHDI I Kadek Andre Nuaba kepada NusaBali, Selasa (17/9). *k22
Jokowi menyatakan, pemerintah melalui Polri akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Ia juga berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.
Saat meninjau lokasi karhutla, Kepala Negara sempat bertanya sejumlah hal kepada beberapa aparat yang bertugas memadamkan kebakaran di lokasi. Menurut mereka, api yang telah membesar membuat penanganan membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Saya tanya tadi TNI dan Polri yang ada di sini sudah berapa hari (bertugas). Sudah lebih dari satu bulan. Lebih dari satu bulan," kata Jokowi.
Pemadaman kebakaran hutan dan lahan saat ini relatif lebih sulit, menurut Presiden, karena sifat lahan gambut. "Di daerah gambut seperti sekarang ini. Lebih sulit lagi. Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga."
Dan dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang kini berstastus siaga darurat, Jokowi memberi tiga instruksi. Pertama, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan proses hujan buatan dengan cakupan lebih luas dan penambahan pasukan serta petugas pemadam. Kedua, meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan baik perusahaan maupun individu. Ketiga, melakukan pencegahan di lokasi-lokasi sekitar dan lainnya agar titik api yang sudah diketahui tidak menyebar dan membesar.
Sementara itu Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) melakukan aksi membagi-bagikan masker kepada sejumlah masyarakat yang terkena dampak kabut asap. Salah satunya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Masker KMHDI peroleh dari kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat.
"Kami sedang berupaya menggalang 5000 masker dari cabang-cabang KMHDI di luar wilayah terdampak untuk menyuplai masker yang akan dibagi-bagikan secara gratis kepada warga. Kami berupaya juga membantu keperluan obat-obat lainnya, karena selain masker mereka juga membutuhkan vitamin," kata Andre.
KMHDI mendesak Jokowi melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan karhutla. Sebab, bencana tersebut sudah menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar.
"Bencana kabut asap tidak hanya merusak hutan Indonesia, namun telah mengancam keberlangsungan hidup warga yang terdampak. Kami mendesak Presiden untuk segera mengambil tindakan tegas," imbuh Presidium KMHDI I Kadek Andre Nuaba kepada NusaBali, Selasa (17/9). *k22
Komentar