Industri Rumahan Menjadi Contoh Pembangunan Ekonomi Perempuan

Perekonomian Indonesia sebagian besar didukung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 56% dan didominasi oleh penyerapan tenaga kerja untuk sektor UMKM sebesar 67% dimana 70% pelakunya adalah perempuan.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Agustina Erni menegaskan peran perempuan dalam sektor ekonomi saat ini cukup kuat. Namun keberadaan perempuan yang mayoritas bergerak pada skala usaha mikro tersebut masih kurang mendapat perhatian.

Ia menyebut tantangan besar  yang harus mereka hadapi salah satunya akses modal dan pelatihan keterampilan. “Berbagai upaya terus dilakukan Kemen PPPA salah satunya dengan mengembangkan model atau proyek percontohan untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan Industri Rumahan (IR) sejak 2016,” kata Erni saat membuka kegiatan Colombo Plan dengan tema “Sharing Best Practices on Women’s Economic Empowerment in Indonesia” di Holiday Inn Resort Baruna, Kuta, Badung, Senin (16/9/2019).

Melalui pendekatan ini, lanjut Erni, Kemen PPPA telah memfasilitasi lebih dari 3.000 IR yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota se-Indonesia. “Fokus utama dari pendekatan ini adalah untuk membangun kerja yang kuat dan sinergi pada pengembangan IR antara lembaga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya,” ungkapnya.

Ditambahkannya, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukan hanya sebagai salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), akan tetapi juga manjadi bagian integral dari semua dimensi pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan pengembangan IR sejalan dengan program prioritas Kemen PPPA yang disebut dengan 3 Akhiri atau Three End, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi untuk perempuan. 

“Perempuan sebagai pelaku ekonomi memiliki potensi besar dalam berkontribusi membangun ketahanan ekonomi. Kita harus memberi perempuan lebih banyak akses untuk membangun dan menciptakan peluang bisnis, dan untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas mereka,” kata Erni.

Oleh karena itu, Erni mengingatkan pentingnya saling berbagi praktik pengalaman terbaik dalam hal percepatan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam pertemuan Colombo Plan ini. “Besar harapan agar pertemuan ini dapat menjadi wadah berbagi pengalaman tersebut pada negara-negara anggota Colombo Plan yang hadir dan dapat mengimplementasikan hasilnya di Negara mereka masing-masing,” harap Erni. 

Sementara itu kegiatan Sharing Best Practices on Women’s Economic Empowerment in Indonesia ini termasuk dalam kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KTSST) yang merupakan hasil kerjasama Kemen PPPA dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Colombo Plan.

Memasuki tahun kelima penyelenggaraannya, pertemuan Colombo Plan di Bali diikuti perwakilan 13 negara anggota, yakni Bangladesh, Bhutan, Indonesia, Iran, Laos, Malaysia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, dan Vietnam. Kegiatan yang berlangsung 16-21 September 2019 ini direncanakan akan menghasilkan sebuah rencana aksi bagi peserta Colombo Plan yang hadir.*has