Kader Siap Ditindak Jika Kena Kasus Hukum
Airlangga Kumpulkan Pimpinan DPRD dari Golkar
Kader Golkar se–Indonesia yang duduk sebagai pimpinan dewan (Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota 2019–2024 dan Wakil Ketua DPRD Provinsi 2019–2024) siap ditindak dan dikenakan sanksi, jika dalam masa tugas dan jabatan melanggar hukum dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
DENPASAR, NusaBali
Termasuk kader Golkar Bali juga berkomitmen siap dikenakan sanksi organisasi jika dalam masa jabatan melanggar hukum.
Hal itu ditegaskan Sekretaris DPD I Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry di sela-sela mengikuti briefing dan pengarahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9) siang.
Airlangga Hartarto mengumpulkan sekitar 400-an kader Golkar yang duduk sebagai pimpinan dewan di provinsi dan kabupaten/kota se–Indonesia. Acara tersebut sekaligus ada penyerahan SK DPP penunjukan kader sebagai pimpinan dewan. Untuk Bali, Partai Golkar berhasil merebut pimpinan dewan (wakil ketua dewan) karena di 9 kabupaten dan kota serta Provinsi Bali menjadi runner up dalam perolehan suara Pemilu 2019.
Sugawa Korry yang ditugaskan sebagai Wakil Ketua DPRD Bali periode 2019–2024 oleh DPP Partai Golkar mengikuti pengarahan dan briefing Ketua Umum DPP Golkar bersama kader Golkar yang ditunjuk sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kader yang menjabat wakil ketua dewan kemarin wajib menandatangani pakta integritas.
“Salah satu pakta integritas yang harus diikuti adalah tunduk pada AD/ART partai. Siap dikenakan sanksi dan ditindak jika melakukan pelanggaran hukum,” kata Sugawa Korry.
Mantan Ketua Bappilu DPD I Golkar Bali era Ketua DPD I Golkar Bali dijabat Tjokorda Gede Budi Suryawan, ini menambahkan partai juga ingatkan kader supaya tidak terlibat dalam pelanggaran hukum atau kasus narkoba yang semakin memprihatinkan. “Kami kader dari Bali siap ditindak jika melanggar hukum,” tegas politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
Airlangga Hartarto mengumpulkan sekitar 400-an kader Golkar yang duduk sebagai pimpinan dewan di provinsi dan kabupaten/kota se–Indonesia. Acara tersebut sekaligus ada penyerahan SK DPP penunjukan kader sebagai pimpinan dewan. Untuk Bali, Partai Golkar berhasil merebut pimpinan dewan (wakil ketua dewan) karena di 9 kabupaten dan kota serta Provinsi Bali menjadi runner up dalam perolehan suara Pemilu 2019.
Sementara anggota Pemenangan Pemilu Wilayah Bali DPP Partai Golkar Dewa Made Widiasa Nida, secara terpisah Sabtu kemarin mengatakan penandatanganan pakta integritas oleh jajaran kader partai yang dipercaya sebagai wakil ketua dewan adalah komitmen Partai Golkar di bawah pimpinan Ketum Airlangga Hartarto untuk makin solid. “Pakta integritas ini harus dilaksanakan kader dengan sebaik-baiknya. Ketika ada pelanggaran pakta integritas, harus siap ditindak dan dikenakan sanksi organisasi. Maka disiplin menjadi kuncinya,” kata politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, ini.
Dewa Nida menyebutkan Partai Golkar ke depan bakal menghadapi tantangan besar dalam demokrasi. Karena partai politik yang mulai adu gagasan, adu strategi dalam memenangkan kompetisi. “Disiplin adalah kuncinya bagi kader. Ketika ditugaskan menjadi pimpinan dewan maka nama baik partai harus dijaga, karena jabatan itu adalah tanggung jawab dan kepercayaan rakyat,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, ini.
Dalam pengarahan oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto juga diselingi dengan pemberian motivasi oleh motivator kondang Haryanto Kandani. Kader Golkar dimotivasi agar siap bersaing dan beradaptasi mengantisipasi perubahan. Kader Golkar harus berani meninggalkan zona nyaman untuk siap terdepan dalam menangkap peluang.
Pimpinan Dewan dari Fraksi Golkar hasil Pileg 2019 di Bali, masing-masing Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua DPRD Denpasar I Wayan Mariyana Wandira, Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa, Wakil Ketua DPRD Tabanan Ni Made Meliani, Wakil Ketua DPRD Jembrana I Wayan Suardika, Wakil Ketua DPRD Buleleng I Ketut Susila Umbara, Wakil Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi, Wakil Ketua DPRD Klungkung Tjokorda Gde Agung, Wakil Ketua DPRD Gianyar I Gusti Ngurah Anom Masta, dan Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada. *nat
Hal itu ditegaskan Sekretaris DPD I Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry di sela-sela mengikuti briefing dan pengarahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9) siang.
Airlangga Hartarto mengumpulkan sekitar 400-an kader Golkar yang duduk sebagai pimpinan dewan di provinsi dan kabupaten/kota se–Indonesia. Acara tersebut sekaligus ada penyerahan SK DPP penunjukan kader sebagai pimpinan dewan. Untuk Bali, Partai Golkar berhasil merebut pimpinan dewan (wakil ketua dewan) karena di 9 kabupaten dan kota serta Provinsi Bali menjadi runner up dalam perolehan suara Pemilu 2019.
Sugawa Korry yang ditugaskan sebagai Wakil Ketua DPRD Bali periode 2019–2024 oleh DPP Partai Golkar mengikuti pengarahan dan briefing Ketua Umum DPP Golkar bersama kader Golkar yang ditunjuk sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kader yang menjabat wakil ketua dewan kemarin wajib menandatangani pakta integritas.
“Salah satu pakta integritas yang harus diikuti adalah tunduk pada AD/ART partai. Siap dikenakan sanksi dan ditindak jika melakukan pelanggaran hukum,” kata Sugawa Korry.
Mantan Ketua Bappilu DPD I Golkar Bali era Ketua DPD I Golkar Bali dijabat Tjokorda Gede Budi Suryawan, ini menambahkan partai juga ingatkan kader supaya tidak terlibat dalam pelanggaran hukum atau kasus narkoba yang semakin memprihatinkan. “Kami kader dari Bali siap ditindak jika melanggar hukum,” tegas politisi asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
Airlangga Hartarto mengumpulkan sekitar 400-an kader Golkar yang duduk sebagai pimpinan dewan di provinsi dan kabupaten/kota se–Indonesia. Acara tersebut sekaligus ada penyerahan SK DPP penunjukan kader sebagai pimpinan dewan. Untuk Bali, Partai Golkar berhasil merebut pimpinan dewan (wakil ketua dewan) karena di 9 kabupaten dan kota serta Provinsi Bali menjadi runner up dalam perolehan suara Pemilu 2019.
Sementara anggota Pemenangan Pemilu Wilayah Bali DPP Partai Golkar Dewa Made Widiasa Nida, secara terpisah Sabtu kemarin mengatakan penandatanganan pakta integritas oleh jajaran kader partai yang dipercaya sebagai wakil ketua dewan adalah komitmen Partai Golkar di bawah pimpinan Ketum Airlangga Hartarto untuk makin solid. “Pakta integritas ini harus dilaksanakan kader dengan sebaik-baiknya. Ketika ada pelanggaran pakta integritas, harus siap ditindak dan dikenakan sanksi organisasi. Maka disiplin menjadi kuncinya,” kata politisi asal Desa Akah, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, ini.
Dewa Nida menyebutkan Partai Golkar ke depan bakal menghadapi tantangan besar dalam demokrasi. Karena partai politik yang mulai adu gagasan, adu strategi dalam memenangkan kompetisi. “Disiplin adalah kuncinya bagi kader. Ketika ditugaskan menjadi pimpinan dewan maka nama baik partai harus dijaga, karena jabatan itu adalah tanggung jawab dan kepercayaan rakyat,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, ini.
Dalam pengarahan oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto juga diselingi dengan pemberian motivasi oleh motivator kondang Haryanto Kandani. Kader Golkar dimotivasi agar siap bersaing dan beradaptasi mengantisipasi perubahan. Kader Golkar harus berani meninggalkan zona nyaman untuk siap terdepan dalam menangkap peluang.
Pimpinan Dewan dari Fraksi Golkar hasil Pileg 2019 di Bali, masing-masing Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, Wakil Ketua DPRD Denpasar I Wayan Mariyana Wandira, Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa, Wakil Ketua DPRD Tabanan Ni Made Meliani, Wakil Ketua DPRD Jembrana I Wayan Suardika, Wakil Ketua DPRD Buleleng I Ketut Susila Umbara, Wakil Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi, Wakil Ketua DPRD Klungkung Tjokorda Gde Agung, Wakil Ketua DPRD Gianyar I Gusti Ngurah Anom Masta, dan Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada. *nat
Komentar