Untuk Survei Lahan Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas
Tim Kementerian Perhubungan Tinjau Dermaga Sampalan dan Dermaga Bias Munjul di Nusa Penida
Pelabuhan Segitiga Emas yang dirancang pemerintah melipiti Dermaga Sanur (Denpasar Selatan)-Dermaga Bias Munjul (di Banjar Ceningan, Desa Lembongan (Kecamatan Nusa Penida)-Dermaga Sampalan (di Desa Sampalan, Kecamatan Nusa Penida)
SEMARAPURA, NusaBali
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI tinjau Dermaga Sampalan di Desa Sampalan (Kecamatan Nusa Penida, Klungkung) dan Dermaga Bias Munjul di Banjar Ceningan, Desa Lembongan (Kecamatan Nusa Penida), Jumat (13/9). Peninjauan ini dilakukan dalam rangka survei lahan pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas yang meliputi Dermaga Sanur (Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan)-Dermaga Bias Munjul-Dermaga Sampalan.
Rombongan dari pusat yang tinjau Dermaga Sampalan dan Demaga Bias Munjul, Jumat kemarin, dipimpin Kasubid Prasarana Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Beta Margunadi, didampingi Plt Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Bali-NTB, Asberlias Rajah. Turut hadir dalam peninjauan itu adalah Kabid Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Nyoman Ary, Ke-pala Dinas Perhubungan Klungkung I Nyoman Sucitra, Kepala Dinas PUPR Klungkung Anak Agung Gede Lesmana, dan Camat Nusa Penida I Komang Widyasa Putra.
Kasubid Prasarana Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Beta Margunadi, mengatakan pembangunan Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul merupakan salah satu bentuk dukungan pusat agar kawasan seberang Nusa Penida memiliki akses yang baik untuk pendistribusian logistik, selain juga sebagai penunjang fasilitas pariwisata. Menurut Beta, pada dasarnya Kemenhub mendukung penuh program yang disampaikan pemerintah daerah untuk membangun pela-buhan.
“Kita ditugaskan turun langsung meninjau titik batas-batas tanah yang dibebaskan menjadi pelabuhan (Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul). Kita juga melihat langsung keseriusan dari pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul. Mudah-mudahan tidak ada kendala, tahun depan sudah dimulai pengerjaan fisik kedua pelabuhan ini," papar Beta.
Sedangkan Plt Kepala BPTD Wilayah XII Bali-NTB, Asberlias Rajah, meminta percepat proses pensetifikatan lahan untuk yang Pelabuhan Bias Munjul, guna mempercepat proses administrasinya. Asberlias juga mengingatkan untuk mengantisipasi dampak sosial masyarakat sekitar dalam proses pembagunan Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul. ‘Penggarapan proyek pelabuhan di kawasan Nusa Penida ini jangan sampai mengganggu masyarakat sekitarnya,” katanya.
Sebaliknya, Kadis Perhubungan Klungkung, I Nyoman Sucitra, mengatakan pihaknya terus melakukan penyempurnaan, sehingga proses pembangunan Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul ini bisa segera terwujud dan tidak ada hambatan. "Kita terus koordinasikan masalah ini kepada kementerian, BPTD, dan pihak konsultan, sehingga betul-betul matang," jelas Nyoman Sucitra.
Sementara itu, setelah melakukan survei lokasi untuk Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul, Jumat kemarin, Tim Kemenhub dan pihak konsultan langsung melakukan rapat finalisasi di Nusa Penida. Rapat finalisasi tersebut untuk memastikan gambar, posisi, maupun bentuk dari Pelabuhan Segitiga Emas.
Rencana pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas yang meliputi Dermaga Sanur-Dermaga Sampalan-Dermaga Bias Munjul saat ini tengah dikebut pemerintah pusat. Skenario awal, Pelabuhan Segitiga Emas meliputi Dermaga Pesinggahan (Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Klungkung), Dermaga Sampalan (Desa Sampalan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung), dan Dermaga Bias Munjul (Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung).
Namun, dalam perkembangannya, Dermaga Pesinggahan tidak masuk dalam pelabuhan yang dikawal pemerintah pusat. Yang dikawal adalah Dermaga Sanur, Dermaga Sampalan, dan Dermaga Bias Munjul. “Kita belum siap dengan perencanaan Pelabuhan Pesinggahan. Namun, kita tetap mengusulkan Pelabuhan Pesingahan untuk akses oleh masyarakat lokal,” ungkap Sekda Klungkung, I Gede Putu Winastra, dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Klungkung di Semarapura, beberapa waktu lalu.
Putu Winastra mengatakan, dari pertemuan di Kemenhub sebelumnya, diinstruksikan supaya usulan APBN ditindaklanjuti dengan melengkapi berbagai kekurangan. Antara lain, status tanah di Dermaga Sampalan dan Dermaga Bias Munjul. “Lahan dua pelabuhan tersebut sudah harus disertifikatkan,” katanya. *wan
Rombongan dari pusat yang tinjau Dermaga Sampalan dan Demaga Bias Munjul, Jumat kemarin, dipimpin Kasubid Prasarana Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Beta Margunadi, didampingi Plt Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XII Bali-NTB, Asberlias Rajah. Turut hadir dalam peninjauan itu adalah Kabid Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gede Nyoman Ary, Ke-pala Dinas Perhubungan Klungkung I Nyoman Sucitra, Kepala Dinas PUPR Klungkung Anak Agung Gede Lesmana, dan Camat Nusa Penida I Komang Widyasa Putra.
Kasubid Prasarana Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Beta Margunadi, mengatakan pembangunan Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul merupakan salah satu bentuk dukungan pusat agar kawasan seberang Nusa Penida memiliki akses yang baik untuk pendistribusian logistik, selain juga sebagai penunjang fasilitas pariwisata. Menurut Beta, pada dasarnya Kemenhub mendukung penuh program yang disampaikan pemerintah daerah untuk membangun pela-buhan.
“Kita ditugaskan turun langsung meninjau titik batas-batas tanah yang dibebaskan menjadi pelabuhan (Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul). Kita juga melihat langsung keseriusan dari pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul. Mudah-mudahan tidak ada kendala, tahun depan sudah dimulai pengerjaan fisik kedua pelabuhan ini," papar Beta.
Sedangkan Plt Kepala BPTD Wilayah XII Bali-NTB, Asberlias Rajah, meminta percepat proses pensetifikatan lahan untuk yang Pelabuhan Bias Munjul, guna mempercepat proses administrasinya. Asberlias juga mengingatkan untuk mengantisipasi dampak sosial masyarakat sekitar dalam proses pembagunan Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul. ‘Penggarapan proyek pelabuhan di kawasan Nusa Penida ini jangan sampai mengganggu masyarakat sekitarnya,” katanya.
Sebaliknya, Kadis Perhubungan Klungkung, I Nyoman Sucitra, mengatakan pihaknya terus melakukan penyempurnaan, sehingga proses pembangunan Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul ini bisa segera terwujud dan tidak ada hambatan. "Kita terus koordinasikan masalah ini kepada kementerian, BPTD, dan pihak konsultan, sehingga betul-betul matang," jelas Nyoman Sucitra.
Sementara itu, setelah melakukan survei lokasi untuk Pelabuhan Sampalan dan Pelabuhan Bias Munjul, Jumat kemarin, Tim Kemenhub dan pihak konsultan langsung melakukan rapat finalisasi di Nusa Penida. Rapat finalisasi tersebut untuk memastikan gambar, posisi, maupun bentuk dari Pelabuhan Segitiga Emas.
Rencana pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas yang meliputi Dermaga Sanur-Dermaga Sampalan-Dermaga Bias Munjul saat ini tengah dikebut pemerintah pusat. Skenario awal, Pelabuhan Segitiga Emas meliputi Dermaga Pesinggahan (Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Klungkung), Dermaga Sampalan (Desa Sampalan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung), dan Dermaga Bias Munjul (Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Klungkung).
Namun, dalam perkembangannya, Dermaga Pesinggahan tidak masuk dalam pelabuhan yang dikawal pemerintah pusat. Yang dikawal adalah Dermaga Sanur, Dermaga Sampalan, dan Dermaga Bias Munjul. “Kita belum siap dengan perencanaan Pelabuhan Pesinggahan. Namun, kita tetap mengusulkan Pelabuhan Pesingahan untuk akses oleh masyarakat lokal,” ungkap Sekda Klungkung, I Gede Putu Winastra, dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Klungkung di Semarapura, beberapa waktu lalu.
Putu Winastra mengatakan, dari pertemuan di Kemenhub sebelumnya, diinstruksikan supaya usulan APBN ditindaklanjuti dengan melengkapi berbagai kekurangan. Antara lain, status tanah di Dermaga Sampalan dan Dermaga Bias Munjul. “Lahan dua pelabuhan tersebut sudah harus disertifikatkan,” katanya. *wan
Komentar