Dua Tahun Pasca Kebakaran, Pasar Anyar Sari Mulai Dibangun
Pembangunan Hanya Memakan Waktu 100 Hari
Pasca kebakaran Agustus 2018 lalu yang meludeskan 108 lapak pedagang, Pasar Anyar Sari di Jalan Gunung Galunggung, Banjar Batu Kandik, Desa Padangsambian Kaja, Denpasar Barat, mulai dilakukan pembangunan pada Kamis (12/9) kemarin.
DENPASAR, NusaBali
Pembangunan ini direncanakan rampung pada akhir Desember nanti yang menghabiskan waktu selama 100 hari.
Dirut PD Pasar Kota Denpasar Ida Bagus Kompyang Wiranata saat ditemui, Kamis (12/9), mengatakan, pembangunan pasar sudah mulai dilakukan kemarin. Waktu 100 hari yang dicanangkan, menurutnya cukup untuk merampungkan 108 unit bangunan yang terdiri dari 60 los dan 48 kios. Pembangunan akan terus diawasi, sehingga bangunan yang sudah rampung nanti tetap berkualitas meski dikerjakan dengan waktu singkat.
Dikatakannya, los yang akan dibangun memiliki ukuran 2 x 1,5 meter, sementara kios berukuran 3 x 2 meter. Selain itu akan dibangun juga dua ATM dengan ukuran 2 x 1,5 meter, satu ruang cold dengan ukuran 3 x 2 meter. Juga ada satu tempat tera ulang dengan ukuran 1, 5 x 2 meter. Pembangunan ini menggunakan dana tugas pembantuan (TP) sebesar Rp 4 miliar.
"Itu sudah diperhitungkan, karena ada pengawas. Walaupun pengerjaannya selama 100 hari kita tetap berharap selesai dengan kualitas bagus. Karena, sudah dirancang dan mereka sudah mengetahui bagaimana kondisi saat ini. Sehingga pasar ini bisa dikerjakan tidak lebih dari bulan Desember. Apalagi pedagang sudah dua tahun lebih berharap bisa segera ada pembangunan," jelas IB Wiranata yang akrab disapa Gus Kowi, ini.
Dikatakannya, proyek pembangunan ini akan dikerjakan oleh PT Narendra Putra Dewata sebagai pemenang tender. Bahkan, saat awal pembangunan juga turun langsung dari Kementerian Perdagangan untuk memantau awal prosesnya, karena harus sesuai dengan Detail Engenering Design (DED). "Dana ini dari pusat. Dana untuk pembangunan pasar ini berasal dari dana Tugas Pembantuan tahun 2019. Totalnya sebesar Rp 4 miliar," katanya.
Dari Rp 4 miliar tersebut, kata dia, dibagi dua yakni konstruksi fisik dengan anggaran sebesar Rp 3,75 miliar, dana pengawasan Rp117 juta serta administrasi Rp132 juta. Sehingga totalnya Rp 4 miliar. "Itu sesuai dengan catatan hasil review RKAKL oleh Itjen Kemendag RI," ungkap mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar ini. *mis
Dirut PD Pasar Kota Denpasar Ida Bagus Kompyang Wiranata saat ditemui, Kamis (12/9), mengatakan, pembangunan pasar sudah mulai dilakukan kemarin. Waktu 100 hari yang dicanangkan, menurutnya cukup untuk merampungkan 108 unit bangunan yang terdiri dari 60 los dan 48 kios. Pembangunan akan terus diawasi, sehingga bangunan yang sudah rampung nanti tetap berkualitas meski dikerjakan dengan waktu singkat.
Dikatakannya, los yang akan dibangun memiliki ukuran 2 x 1,5 meter, sementara kios berukuran 3 x 2 meter. Selain itu akan dibangun juga dua ATM dengan ukuran 2 x 1,5 meter, satu ruang cold dengan ukuran 3 x 2 meter. Juga ada satu tempat tera ulang dengan ukuran 1, 5 x 2 meter. Pembangunan ini menggunakan dana tugas pembantuan (TP) sebesar Rp 4 miliar.
"Itu sudah diperhitungkan, karena ada pengawas. Walaupun pengerjaannya selama 100 hari kita tetap berharap selesai dengan kualitas bagus. Karena, sudah dirancang dan mereka sudah mengetahui bagaimana kondisi saat ini. Sehingga pasar ini bisa dikerjakan tidak lebih dari bulan Desember. Apalagi pedagang sudah dua tahun lebih berharap bisa segera ada pembangunan," jelas IB Wiranata yang akrab disapa Gus Kowi, ini.
Dikatakannya, proyek pembangunan ini akan dikerjakan oleh PT Narendra Putra Dewata sebagai pemenang tender. Bahkan, saat awal pembangunan juga turun langsung dari Kementerian Perdagangan untuk memantau awal prosesnya, karena harus sesuai dengan Detail Engenering Design (DED). "Dana ini dari pusat. Dana untuk pembangunan pasar ini berasal dari dana Tugas Pembantuan tahun 2019. Totalnya sebesar Rp 4 miliar," katanya.
Dari Rp 4 miliar tersebut, kata dia, dibagi dua yakni konstruksi fisik dengan anggaran sebesar Rp 3,75 miliar, dana pengawasan Rp117 juta serta administrasi Rp132 juta. Sehingga totalnya Rp 4 miliar. "Itu sesuai dengan catatan hasil review RKAKL oleh Itjen Kemendag RI," ungkap mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar ini. *mis
Komentar