Menteri BUMN Tinjau Proyek Pelindo
Rini Soemarno meminta masyarakat dan tokoh adat ikut serta mengawasi proyek penataan kawasan Pelabuhan Benoa ini.
DENPASAR, NusaBali
Setelah sempat dihentikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, proyek penataan kawasan Pelabuhan Benoa di Kecamatan Denpasar Selatan, akhirnya ditinjau Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Selasa (10/9).
Rini Soemarno mengaku mendukung proyek pengembangan yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III di Benoa dalam upaya mendatangkan wisatawan kapal pesiar. "Saya mendukung proyek pembangunan yang dilakukan PT Pelindo III di Benoa, Bali, dalam upaya mendatangkan wisatawan mancanegara melalui kapal pesiar. Oleh karena itu masyarakat setempat juga diharapkan ikut serta mengawasi pembangunan tersebut secara bersama-sama," kata Menteri Rini Soemarno.
Dia mengatakan dalam pembangunan pengembangan kawasan Pelindo III, pihaknya memperhatikan sudah ada koordinasi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh adat, sehingga dalam pembangunan saling bersinergi dengan budaya setempat, termasuk juga para nelayan yang selama ini menambatkan perahunya di kawasan tersebut. "Dalam pembangunan penataan kawasan ini, saya lihat sudah dibuatkan kanal-kanal untuk lalu lintas perahu nelayan, sehingga aktivitas para nelayan akan lebih baik dan nyaman," ujar Rini Soemarno didampingi CEO Pelindo III, Wayan Eka Saputra, anggota DPRD Bali Gusti Putu Budiarta dan tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Pesanggaran.
Rini Soemarno lebih lanjut mengatakan, selain itu pihak Pelindo juga sudah mendukung pembangunan tempat upacara masyarakat setempat, sehingga dalam melakukan ritual warga itu akan lebih nyaman. "Dengan pembuatan tempat upacara di pura yang berada di kawasan pantai itu, maka masyarakat juga saat melakukan ritual keagamaan akan lebih nyaman. Semua ini adalah sebagai tindak lanjut dan koordinasi tokoh-tokoh adat dengan Pelindo," ujarnya.
Sementara, Direktur Utama PT Pelindo III Doso Agung kembali menegaskan, pengembangan Pelabuhan Benoa akan mendukung rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bidang Pariwisata di Bali yang didengungkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. “Pelabuhan Benoa disiapkan untuk menjadi gerbang laut wisatawan mancanegara yang datang ke Bali dengan kapal-kapal pesiar internasional berukuran besar. Dengan pengembangan yang terintegrasi, nantinya pelabuhan merupakan jalan masuk menuju destinasi-destinasi pariwisata andalan di sekitarnya,” ujar Doso Agung.
Sebelumnya diberitakan, PT Pelindo III sudah mengakui kesalahannya terkait reklamasi (pengurugan laut) yang dilakukan di kawasan Pelabuhan Benoa, hingga berdampak perusakan alam. PT Pelindo III selaku pengelola Pelabuhan Benoa pun dituntut Gubernur Bali Wayan Koster untuk meminta maaf kepada masyarakat.
Hal ini diungkapkan Gubernur Koster usai acara pelantikan 55 anggota DPRD Bali 2019-2024 di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (2/9) siang. Gubernur Koster menyebutkan, dari sisi kebijakan dan kajian hukum, sebenarnya rencana reklamasi di Pelabuhan Benoa memenuhi syarat. Rencana ini diproses tahun 2012, jauh sebelum Koster menjadi Gubernur Bali.
“Tetapi, dalam pelaksanaanya terjadi pelanggaran. Reklamasi di Pelabuhan Benoa tidak sesuai tata pelaksanaan awal. Dalam pengembangan rencana induk, seharusnya dibangun tanggul penahan terlebih dulu, kemudian dipasang penyaring air. Tetapi, dalam Dumping I dan Dumping II, tidak ada proses itu,” beber Koster.
Akhirnya, tanah dari reklamasi dan kotorannya meluber ke mana-mana, bahkan mengalir ke hutan mangrove seluas 17 hektare. “Ya, matilah tanam mangrove itu. Ini karena pelaksanaan reklamasi tidak sesuai rencana awal. Kalau tidak diperbaiki, ya kotor airnya dan mengalir ke mangrove hingga mati. Mangrove yang sudah ada saja susah hidup, karena tidak dapat air, apalagi menanam baru,” kata Koster. *ant, mis
Rini Soemarno mengaku mendukung proyek pengembangan yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III di Benoa dalam upaya mendatangkan wisatawan kapal pesiar. "Saya mendukung proyek pembangunan yang dilakukan PT Pelindo III di Benoa, Bali, dalam upaya mendatangkan wisatawan mancanegara melalui kapal pesiar. Oleh karena itu masyarakat setempat juga diharapkan ikut serta mengawasi pembangunan tersebut secara bersama-sama," kata Menteri Rini Soemarno.
Dia mengatakan dalam pembangunan pengembangan kawasan Pelindo III, pihaknya memperhatikan sudah ada koordinasi dengan masyarakat dan tokoh-tokoh adat, sehingga dalam pembangunan saling bersinergi dengan budaya setempat, termasuk juga para nelayan yang selama ini menambatkan perahunya di kawasan tersebut. "Dalam pembangunan penataan kawasan ini, saya lihat sudah dibuatkan kanal-kanal untuk lalu lintas perahu nelayan, sehingga aktivitas para nelayan akan lebih baik dan nyaman," ujar Rini Soemarno didampingi CEO Pelindo III, Wayan Eka Saputra, anggota DPRD Bali Gusti Putu Budiarta dan tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Pesanggaran.
Rini Soemarno lebih lanjut mengatakan, selain itu pihak Pelindo juga sudah mendukung pembangunan tempat upacara masyarakat setempat, sehingga dalam melakukan ritual warga itu akan lebih nyaman. "Dengan pembuatan tempat upacara di pura yang berada di kawasan pantai itu, maka masyarakat juga saat melakukan ritual keagamaan akan lebih nyaman. Semua ini adalah sebagai tindak lanjut dan koordinasi tokoh-tokoh adat dengan Pelindo," ujarnya.
Sementara, Direktur Utama PT Pelindo III Doso Agung kembali menegaskan, pengembangan Pelabuhan Benoa akan mendukung rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bidang Pariwisata di Bali yang didengungkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster. “Pelabuhan Benoa disiapkan untuk menjadi gerbang laut wisatawan mancanegara yang datang ke Bali dengan kapal-kapal pesiar internasional berukuran besar. Dengan pengembangan yang terintegrasi, nantinya pelabuhan merupakan jalan masuk menuju destinasi-destinasi pariwisata andalan di sekitarnya,” ujar Doso Agung.
Sebelumnya diberitakan, PT Pelindo III sudah mengakui kesalahannya terkait reklamasi (pengurugan laut) yang dilakukan di kawasan Pelabuhan Benoa, hingga berdampak perusakan alam. PT Pelindo III selaku pengelola Pelabuhan Benoa pun dituntut Gubernur Bali Wayan Koster untuk meminta maaf kepada masyarakat.
Hal ini diungkapkan Gubernur Koster usai acara pelantikan 55 anggota DPRD Bali 2019-2024 di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin (2/9) siang. Gubernur Koster menyebutkan, dari sisi kebijakan dan kajian hukum, sebenarnya rencana reklamasi di Pelabuhan Benoa memenuhi syarat. Rencana ini diproses tahun 2012, jauh sebelum Koster menjadi Gubernur Bali.
“Tetapi, dalam pelaksanaanya terjadi pelanggaran. Reklamasi di Pelabuhan Benoa tidak sesuai tata pelaksanaan awal. Dalam pengembangan rencana induk, seharusnya dibangun tanggul penahan terlebih dulu, kemudian dipasang penyaring air. Tetapi, dalam Dumping I dan Dumping II, tidak ada proses itu,” beber Koster.
Akhirnya, tanah dari reklamasi dan kotorannya meluber ke mana-mana, bahkan mengalir ke hutan mangrove seluas 17 hektare. “Ya, matilah tanam mangrove itu. Ini karena pelaksanaan reklamasi tidak sesuai rencana awal. Kalau tidak diperbaiki, ya kotor airnya dan mengalir ke mangrove hingga mati. Mangrove yang sudah ada saja susah hidup, karena tidak dapat air, apalagi menanam baru,” kata Koster. *ant, mis
1
Komentar