Pembebasan Lahan 400 Ha untuk Runway Dalam Proses
Bangun Bandara, Gubernur Target Tuntaskan Infrastruktur Pendukung
Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tidak bisa cepat terealisasi tanpa infrastruktur pendukung.
DENPASAR, NusaBali
Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng sepakat infrastruktur pendukung, seperti jalan Shortcut Denpasar–Singaraja serta kereta api lingkar Bali, diselesaikan dulu sebelum dilaksanakan pembangunan bandara di Buleleng.
Hal itu diungkapkan Gubernur Bali Wayan Koster di Rumah Jabatan Gubernur, Gedung Jayasabha Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar, Sabtu (7/9) siang, usai jumpa pers masalah Reklamasi Pelabuhan Benoa Denpasar.
Koster mengakui akan memenuhi panggilan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta pada Senin (9/9) besok. Dalam pertemuan dengan Menhub tersebut Gubernur Koster dan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana akan menyampaikan rencana menggenjot pembangunan infrastruktur dulu. Seperti kereta api lingkar Bali, penyelesaian jalan Shortcut Denpasar–Singaraja.
“Akses infrastruktur Bali Utara dan Bali Selatan itu harus diselesaikan dulu. Ya jalan shortcut. Jalan daratnya shortcut itu harus diselesaikan dulu. Kemudian kereta api lingkar Bali. Sebelum bandara ya infrastuktur ini selesai dulu,” ujar Koster.
Koster menjelaskan, kalau infrastuktur pendukung tidak selesai maka akses ke Bandara Bali Utara di Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng akan susah. “Nanti siapa suruh datang menggunakan Bandara Buleleng kalau aksesnya saja susah,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, ini.
Ditambahkan Koster, untuk pembebasan lahan juga harus diselesaikan dulu. Pembebasan lahan seluas 400 hektare saat ini dalam proses penyelesaian. Lahan 400 hektare tersebut untuk dipakai sebagai runway. “Itu ada 378 hektare tanah desa adat. Nah ini sedang proses penyelesaian juga. Jadi masih banyak yang harus kita selesaikan. Pusat minta semuanya harus clear dulu,” tandas mantan anggota Komisi X DPR RI membidangi pariwisata ini.
Untuk pembangunan kereta api akan dibahas dengan PT Kereta Api Indonesia, karena juga memerlukan lahan yang luas. “Nanti ada pembebasan lahan lagi. Ini membutuhkan waktu lagi. Namun tidak lama, secepatnya akan digarap. Proyek ini pakai dana APBN. Kita di Bali cuma pembebasan lahan,” ujar Koster.
Sebelumnya Gubernur Koster dan Bupati Buleleng Agus Suradnyana dipanggil Menhub Budi Karya Sumadi ke Jakarta pada Senin (9/9) besok untuk membicarakan kelanjutan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Mereka diundang terkait akan terbitnya izin penetapan lokasi (Penlok) Bandara Internasional Bali Utara di Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng.
Informasi dihimpun NusaBali di Singaraja, Jumat (6/9), selain Gubernur Koster dan Bupati Agus Suradnyana, Menhub Budi Karya juga memanggil konsorsium Pemrakarsa Bandara Internasional Bali Utara untuk membahas izin Penlok. Konsorsium ini terdiri dari PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Ngurah Rai, PT Pembangunan Perumahan, serta beberapa pejabat di lingkup Pemprov Bali.
Mereka semua diundang Menhub Budi Karya untuk menghadiri rapat pembahasan Bandara Internasional Bali Utara, di Jakarta, Senin pagi. Belum diketahui pasti, apa materi pembahasan tersebut. Namun, rapat itu disebut-sebut mengarah ke pembahasan izin Penlok Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan. Pasalnya, rapat ini dilaksanakan setelah Tim Teknis dari Direktorat Perhubungan Udara Kemenhub turun mengevaluasi titik koordinat lokasi bandara di Desa Kubutambahan dan Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kamis (5/9) lalu.
Saat dikonfirmasi NusaBali di Singaraja, Jumat kemarin, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengakui dapat undangan rapat dari Kemenhub. Agus Suradnyana menyebutkan, jika rapat nanti membahas tentang izin Penlok bandara di Kubutambahan, maka pihaknya akan mengusulkan agar pembangunan Bandara Internasional Bali Utara dibarengi dengan pembangunan infrastruktur akses jalan Bali Utara-Bali Selatan. Pasalnya, jika hanya menghadalkan ruas jalan Shortcut Denpasar-Singaraja via Bedugul, tidak mungkin mampu melayani peningkatan mobilitas, karena dipastikan akan terjadi lonjakan pertumbuhan ketika bandara sudah beroperasi.
“Sebenarnya, saya dan Pak Gubernur sudah mengusulkan agar ini (pembangunan bandara) berbarengan secara pararel dengan pembangunan aksesbilitas ke bandara dari Bali Selatan. Jangan sampai bandaranya sudah jadi, justru mubazir,” tegas Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Buleleng ini. *nat
Hal itu diungkapkan Gubernur Bali Wayan Koster di Rumah Jabatan Gubernur, Gedung Jayasabha Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar, Sabtu (7/9) siang, usai jumpa pers masalah Reklamasi Pelabuhan Benoa Denpasar.
Koster mengakui akan memenuhi panggilan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta pada Senin (9/9) besok. Dalam pertemuan dengan Menhub tersebut Gubernur Koster dan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana akan menyampaikan rencana menggenjot pembangunan infrastruktur dulu. Seperti kereta api lingkar Bali, penyelesaian jalan Shortcut Denpasar–Singaraja.
“Akses infrastruktur Bali Utara dan Bali Selatan itu harus diselesaikan dulu. Ya jalan shortcut. Jalan daratnya shortcut itu harus diselesaikan dulu. Kemudian kereta api lingkar Bali. Sebelum bandara ya infrastuktur ini selesai dulu,” ujar Koster.
Koster menjelaskan, kalau infrastuktur pendukung tidak selesai maka akses ke Bandara Bali Utara di Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng akan susah. “Nanti siapa suruh datang menggunakan Bandara Buleleng kalau aksesnya saja susah,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Bali asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, ini.
Ditambahkan Koster, untuk pembebasan lahan juga harus diselesaikan dulu. Pembebasan lahan seluas 400 hektare saat ini dalam proses penyelesaian. Lahan 400 hektare tersebut untuk dipakai sebagai runway. “Itu ada 378 hektare tanah desa adat. Nah ini sedang proses penyelesaian juga. Jadi masih banyak yang harus kita selesaikan. Pusat minta semuanya harus clear dulu,” tandas mantan anggota Komisi X DPR RI membidangi pariwisata ini.
Untuk pembangunan kereta api akan dibahas dengan PT Kereta Api Indonesia, karena juga memerlukan lahan yang luas. “Nanti ada pembebasan lahan lagi. Ini membutuhkan waktu lagi. Namun tidak lama, secepatnya akan digarap. Proyek ini pakai dana APBN. Kita di Bali cuma pembebasan lahan,” ujar Koster.
Sebelumnya Gubernur Koster dan Bupati Buleleng Agus Suradnyana dipanggil Menhub Budi Karya Sumadi ke Jakarta pada Senin (9/9) besok untuk membicarakan kelanjutan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Mereka diundang terkait akan terbitnya izin penetapan lokasi (Penlok) Bandara Internasional Bali Utara di Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng.
Informasi dihimpun NusaBali di Singaraja, Jumat (6/9), selain Gubernur Koster dan Bupati Agus Suradnyana, Menhub Budi Karya juga memanggil konsorsium Pemrakarsa Bandara Internasional Bali Utara untuk membahas izin Penlok. Konsorsium ini terdiri dari PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Ngurah Rai, PT Pembangunan Perumahan, serta beberapa pejabat di lingkup Pemprov Bali.
Mereka semua diundang Menhub Budi Karya untuk menghadiri rapat pembahasan Bandara Internasional Bali Utara, di Jakarta, Senin pagi. Belum diketahui pasti, apa materi pembahasan tersebut. Namun, rapat itu disebut-sebut mengarah ke pembahasan izin Penlok Bandara Internasional Bali Utara di Kubutambahan. Pasalnya, rapat ini dilaksanakan setelah Tim Teknis dari Direktorat Perhubungan Udara Kemenhub turun mengevaluasi titik koordinat lokasi bandara di Desa Kubutambahan dan Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kamis (5/9) lalu.
Saat dikonfirmasi NusaBali di Singaraja, Jumat kemarin, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengakui dapat undangan rapat dari Kemenhub. Agus Suradnyana menyebutkan, jika rapat nanti membahas tentang izin Penlok bandara di Kubutambahan, maka pihaknya akan mengusulkan agar pembangunan Bandara Internasional Bali Utara dibarengi dengan pembangunan infrastruktur akses jalan Bali Utara-Bali Selatan. Pasalnya, jika hanya menghadalkan ruas jalan Shortcut Denpasar-Singaraja via Bedugul, tidak mungkin mampu melayani peningkatan mobilitas, karena dipastikan akan terjadi lonjakan pertumbuhan ketika bandara sudah beroperasi.
“Sebenarnya, saya dan Pak Gubernur sudah mengusulkan agar ini (pembangunan bandara) berbarengan secara pararel dengan pembangunan aksesbilitas ke bandara dari Bali Selatan. Jangan sampai bandaranya sudah jadi, justru mubazir,” tegas Bupati asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Buleleng yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Buleleng ini. *nat
Komentar